Presiden Prabowo Subianto menargetkan porsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen pada 2027, naik dari 35 persen pada 2026. Target itu disampaikan saat pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran agar pertumbuhan ekonomi memberi dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga membidik penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, serta ketimpangan pendapatan pada tahun depan.
Target Tenaga Kerja
Prabowo menyebut proporsi pekerjaan formal harus naik signifikan pada 2027. Pemerintah menargetkan angka itu mencapai 40,81 persen dari posisi 35 persen pada 2026. Kenaikan tersebut dinilai penting untuk memperluas akses kerja yang lebih stabil dan produktif. Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi diikuti peningkatan kualitas pekerjaan.
Dalam pandangan pemerintah, perluasan lapangan kerja formal menjadi salah satu indikator utama keberhasilan kebijakan fiskal. Pekerjaan formal dianggap memberi kepastian pendapatan, perlindungan sosial, dan kontribusi pajak yang lebih baik. Karena itu, arah kebijakan ekonomi 2027 diarahkan untuk memperkuat penciptaan kerja di berbagai sektor. Fokusnya bukan hanya jumlah, tetapi juga kualitas kesempatan kerja.
Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tercermin pada kesejahteraan rakyat secara nyata. Dengan begitu, hasil pembangunan tidak berhenti pada angka makro semata. Pemerintah ingin setiap kebijakan mampu menyentuh rumah tangga pekerja dan pencari kerja. Sasaran itu menjadi bagian penting dalam rancangan RAPBN 2027.
Selain mendorong lapangan kerja formal, pemerintah juga memantau penyerapan tenaga kerja dari program-program prioritas. Salah satunya adalah program yang berkaitan dengan koperasi dan sektor kelautan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka ruang kerja baru di daerah. Pemerintah menilai perlu ada pemerataan kesempatan kerja agar pertumbuhan lebih inklusif.
Tekan Kemiskinan
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan berada pada kisaran 6 persen hingga 6,5 persen pada 2027. Target ini lebih rendah dibanding sasaran sebelumnya di level 6,5 persen hingga 7,5 persen. Penurunan tersebut menunjukkan adanya optimisme terhadap arah kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Pemerintah ingin hasil pertumbuhan lebih cepat dirasakan kelompok rentan.
Prabowo menilai pengurangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan ekonomi negara. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan hanya bermakna jika mampu memperbaiki kehidupan masyarakat kecil. Karena itu, kebijakan bantuan, penciptaan kerja, dan penguatan daya beli harus berjalan seiring. Pemerintah berharap kombinasi itu mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen. Angka tersebut lebih rendah dibanding target sebelumnya sebesar 4,44 persen hingga 4,96 persen. Penurunan ini diharapkan terjadi melalui ekspansi sektor riil dan dukungan program padat karya. Pemerintah ingin lebih banyak angkatan kerja terserap ke pasar kerja formal maupun semi-formal.
Selain kemiskinan dan pengangguran, pemerintah juga membidik penurunan ketimpangan melalui rasio gini. Sasaran baru dipatok di kisaran 0,362 hingga 0,367 dari sebelumnya 0,376 hingga 0,380. Prabowo menegaskan jarak antara kelompok kaya dan miskin tidak boleh semakin melebar. Sebaliknya, pemerintah ingin kesenjangan itu terus menyempit.
Rasio Ketimpangan
Penurunan rasio gini menjadi salah satu tanda bahwa pemerataan ekonomi ikut menjadi perhatian pemerintah. Angka ketimpangan yang lebih rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dalam konteks kebijakan fiskal, hal itu menjadi penting agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Pemerintah menempatkan pemerataan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan.
Prabowo menekankan bahwa ketimpangan sosial harus terus ditekan melalui kebijakan yang menyasar kelompok bawah. Ia menyampaikan bahwa jarak antara kelompok terkaya dan termiskin tidak boleh melebar. Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan sejalan dengan pemerataan.
Upaya menekan ketimpangan diperkirakan memerlukan sinergi antara belanja negara dan program pemberdayaan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan penciptaan usaha kecil akan menjadi instrumen penting. Pemerintah juga membutuhkan pelaksanaan program yang tepat sasaran di daerah. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Rangkaian target tersebut menunjukkan bahwa RAPBN 2027 tidak hanya berfokus pada pertumbuhan nominal. Pemerintah juga memasukkan aspek kualitas hidup, kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan. Dengan sasaran yang lebih terukur, kebijakan fiskal diharapkan mampu menggerakkan ekonomi secara inklusif. Pendekatan ini menjadi salah satu pilar utama agenda ekonomi pemerintah.
Rekrutmen 35 Ribu
Di luar target makro, pemerintah juga membuka 35.476 lowongan kerja untuk program Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Dari jumlah itu, 30.000 posisi disiapkan untuk manajer koperasi. Sementara itu, 5.476 lowongan lainnya dibuka untuk pegawai kampung nelayan. Program ini menjadi salah satu kanal pembukaan kerja baru yang digencarkan pemerintah.
Posisi manajer koperasi akan berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Adapun pegawai kampung nelayan ditempatkan di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Pemerintah menjanjikan para pelamar akan menjadi pegawai BUMN melalui struktur yang disiapkan dalam program tersebut. Skema ini diharapkan memperkuat tata kelola dan keberlanjutan program.
Rekrutmen dilakukan melalui seleksi terbuka agar prosesnya lebih transparan. Pendaftaran telah dibuka sejak 15 April hingga 24 April 2026 melalui situs phtc.panselnas.go.id. Pemerintah menyiapkan mekanisme tersebut untuk menjaring pelamar yang sesuai kebutuhan program. Dengan sistem terbuka, kesempatan kerja diharapkan lebih mudah diakses masyarakat.
Program pembukaan lowongan kerja ini dinilai sejalan dengan target pemerintah memperluas pekerjaan formal. Selain menyerap tenaga kerja, program tersebut juga mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah pesisir dan koperasi. Pemerintah berharap inisiatif ini memberi dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat. Jika berjalan efektif, program tersebut dapat menjadi salah satu penopang sasaran RAPBN 2027.
