Presiden Prabowo Subianto menargetkan defisit APBN 2027 berada pada kisaran 1,80-2,40 persen terhadap produk domestik bruto, dalam pidato Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro. Target itu disampaikan bersama proyeksi pendapatan negara 11,82-12,40 persen PDB dan belanja negara 13,62-14,80 persen PDB. Pemerintah juga memasang sasaran pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen pada 2027. Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Di saat yang sama, pasar saham merespons dinamika kebijakan fiskal dan tata kelola ekspor sumber daya alam dengan penurunan IHSG ke area 6.200-an. Pelemahan itu terjadi ketika Prabowo menjelaskan kebijakan baru terkait ekspor komoditas strategis yang wajib melalui BUMN. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat pengawasan, menutup celah pelarian devisa hasil ekspor, dan mengurangi potensi kurang bayar pajak. Kebijakan ini menjadi salah satu sorotan utama pelaku pasar karena menyentuh sektor komoditas dan arus devisa.
Target Fiskal 2027
Pemerintah menetapkan arah fiskal 2027 dengan fokus pada pengendalian defisit yang lebih rendah dan terukur. Prabowo menyebut defisit akan dijaga di kisaran 1,80 persen sampai maksimal 2,40 persen dari PDB. Menurut dia, pencapaian tersebut harus didukung oleh pertumbuhan penerimaan negara dan belanja yang tetap produktif. Kebijakan fiskal itu dirancang agar tetap menopang agenda pembangunan tanpa menambah tekanan yang berlebihan pada anggaran.
Dalam pemaparannya, pendapatan negara ditargetkan berada pada kisaran 11,82-12,40 persen dari PDB. Adapun belanja negara direncanakan mencapai 13,62-14,80 persen dari PDB untuk membiayai program prioritas pemerintah. Selisih antara keduanya menjadi dasar pembiayaan defisit yang ingin terus ditekan. Pemerintah menilai disiplin fiskal diperlukan agar ruang anggaran tetap sehat dalam jangka menengah.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperkecil defisit melalui perbaikan tata kelola dan optimalisasi penerimaan. Ia juga menyebut belanja negara harus diarahkan pada program-program vital yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dalam kerangka itu, pengelolaan anggaran diharapkan lebih efisien dan tepat sasaran. Fokus utamanya adalah memastikan setiap rupiah belanja negara memberi manfaat ekonomi yang terukur.
Proyeksi tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara ekspansi pembangunan dan kehati-hatian fiskal. Kebijakan anggaran 2027 tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas, tetapi juga untuk memperkuat fondasi pertumbuhan. Dengan defisit yang dikendalikan, pemerintah berharap ruang pembiayaan tetap cukup untuk program prioritas. Pasar pun akan mencermati apakah target itu realistis di tengah ketidakpastian global.
Ekonomi Dan Rupiah
Selain arah fiskal, pemerintah juga memasang sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8-6,5 persen. Target tersebut disusun dengan asumsi kebijakan ekonomi yang konsisten dan berkelanjutan. Prabowo menyatakan pencapaian itu sangat bergantung pada strategi fiskal yang tepat. Pemerintah ingin memastikan momentum pertumbuhan tidak berhenti di tengah tekanan eksternal.
Dalam pidatonya, Prabowo merujuk pada kinerja ekonomi kuartal pertama 2026 sebagai salah satu pijakan optimisme. Ia menilai pertumbuhan yang terjaga dapat menjadi dasar untuk memperluas kapasitas ekonomi nasional pada tahun berikutnya. Pemerintah menaruh harapan pada konsumsi domestik, investasi, dan ekspor sebagai penopang utama. Kombinasi ketiganya diharapkan menjaga pertumbuhan tetap berada di jalur yang ditargetkan.
Terkait nilai tukar, pemerintah memproyeksikan rupiah berada di rentang Rp16.800-Rp17.500 terhadap dolar AS. Rentang itu menunjukkan antisipasi terhadap dinamika pasar valuta asing yang masih dipengaruhi kondisi global. Stabilitas rupiah dinilai penting untuk menjaga inflasi, biaya impor, dan daya saing dunia usaha. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter diharapkan berjalan selaras.
Target makro tersebut mencerminkan optimisme pemerintah terhadap kemampuan ekonomi nasional menjaga ketahanan. Namun, pencapaiannya tetap akan bergantung pada kualitas implementasi kebijakan di lapangan. Pergerakan harga komoditas, suku bunga global, dan aliran modal akan menjadi faktor penentu. Di sisi lain, konsistensi reformasi ekonomi akan diuji oleh kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat.
Reaksi Pasar Saham
Pidato Prabowo turut menjadi perhatian pelaku pasar karena IHSG sempat melemah tajam ke area 6.200-an. Berdasarkan data RTI Business, indeks saham turun 2,25 persen ke level 6.227,41 pada pukul 11.19 WIB. Sebelumnya, IHSG sempat menguat lebih dari 1 persen ke level 6.459,55. Perubahan arah itu terjadi di tengah pidato presiden mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam.
Pergerakan negatif tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara kebijakan baru dan respons pasar. Sejumlah pelaku pasar menilai investor cenderung berhati-hati ketika pemerintah mengumumkan aturan yang berdampak pada sektor komoditas. Meski demikian, belum tentu pelemahan saham semata-mata dipicu oleh satu kebijakan. Faktor sentimen global dan aksi ambil untung juga dapat memengaruhi transaksi harian.
Dalam konteks pasar modal, kebijakan yang menyentuh alur ekspor dan devisa biasanya diperhatikan dengan sangat cermat. Investor akan menilai dampaknya terhadap laba emiten, biaya kepatuhan, dan kepastian usaha. Karena itu, sinyal kebijakan yang jelas menjadi penting untuk meredam ketidakpastian. Transparansi implementasi juga dibutuhkan agar pelaku pasar dapat menghitung risiko dengan lebih akurat.
Untuk menjawab pertanyaan publik, analisis lanjutan diperlukan agar dapat dipisahkan antara reaksi spontan pasar dan dampak kebijakan jangka panjang. Ekonom dan pelaku pasar akan menimbang apakah pelemahan IHSG merupakan respons sementara atau awal penyesuaian yang lebih besar. Di sisi pemerintah, komunikasi kebijakan menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan. Pasar umumnya akan lebih tenang bila arah aturan dan dampaknya dijelaskan secara rinci.
Tata Kelola Ekspor
Prabowo juga menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Melalui beleid itu, arus ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN yang dibentuk pemerintah. Langkah ini diklaim untuk memperkuat pengawasan atas aliran barang dan devisa. Pemerintah ingin memastikan aktivitas ekspor berjalan lebih tertib dan transparan.
Menurut Prabowo, aturan tersebut bertujuan menutup celah pelarian devisa hasil ekspor dan praktik kurang bayar pajak. Kebijakan ini ditempatkan dalam kerangka penguatan tata kelola sumber daya alam nasional. Pemerintah menilai potensi penerimaan negara harus dijaga agar tidak bocor di jalur perdagangan. Karena itu, pengawasan ekspor akan diarahkan melalui mekanisme yang lebih terpusat.
Keputusan menjadikan BUMN sebagai jalur utama ekspor komoditas strategis berpotensi mengubah pola bisnis di sejumlah sektor. Pelaku usaha kemungkinan perlu menyesuaikan prosedur distribusi, kontrak dagang, dan rantai pasok. Di sisi lain, pemerintah berharap konsolidasi jalur ekspor membuat pengawasan lebih efektif. Dampak akhirnya akan sangat bergantung pada detail pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi. Dengan pengawasan yang lebih ketat, hasil ekspor diharapkan benar-benar tercatat dan masuk ke sistem keuangan nasional. Namun, kebijakan itu juga perlu menjaga kepastian usaha agar tidak menghambat daya saing komoditas. Dalam jangka panjang, keberhasilan aturan ini akan diukur dari peningkatan kepatuhan dan penerimaan negara.
