Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya persatuan pemimpin nasional saat menyampaikan Pokok Kebijakan Fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, ia mengajak publik belajar dari sejarah agar bangsa Indonesia tidak mengulang masa kelam yang pernah dialami para pendahulu.
Prabowo menegaskan bahwa pesannya bukan untuk membenci negara lain, melainkan untuk memperkuat kewaspadaan terhadap ancaman yang muncul ketika para pemimpin tidak bersatu. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa kelemahan kepemimpinan dapat membuat kekayaan Nusantara kembali dikuasai pihak luar.
Pesan Persatuan
Prabowo menilai para pendiri bangsa telah memahami risiko besar jika pemimpin di Nusantara lemah. Ia mengatakan bahwa ketidaksatuan akan membuka ruang bagi kekuatan dari luar untuk mengambil kekayaan wilayah Indonesia. Karena itu, ia menganggap persatuan sebagai syarat utama menjaga kedaulatan ekonomi dan politik.
Dalam sidang paripurna itu, Prabowo menyampaikan bahwa pengalaman sejarah tidak boleh dipandang sebagai cerita masa lalu semata. Menurut dia, sejarah justru memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang untuk menghindari kesalahan yang sama. Ia menyebut kesadaran sejarah harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan negara.
Prabowo juga menekankan bahwa kewaspadaan terhadap ancaman eksternal tidak berarti memupuk kebencian. Ia menilai sikap yang dibutuhkan adalah memperkuat kapasitas nasional dan menjaga solidaritas antarpemimpin. Dengan begitu, Indonesia dapat berdiri lebih kokoh dalam menghadapi perubahan global.
Belanda dan Fakta Sejarah
Dalam paparannya, Prabowo menyinggung Belanda yang disebut pernah menguasai Indonesia selama sekitar 400 tahun. Ia mengaitkan periode panjang itu dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki Negeri Kincir Angin pada masa lalu. Menurutnya, fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan antara penguasaan sumber daya dan kemakmuran suatu negara.
Prabowo mengutip data PDB per kapita Belanda dari beberapa abad silam. Pada 1500, Belanda disebut berada di posisi ketiga dunia dengan PDB per kapita sebesar US$ 2.332. Kemudian pada 1600, negara itu menempati posisi pertama dengan PDB per kapita mencapai US$ 4.270.
Ia melanjutkan bahwa posisi teratas itu masih bertahan dua tahun setelahnya. Pada 1700, PDB per kapita Belanda tercatat US$ 3.377, lalu naik menjadi US$ 4.184 pada 1800. Prabowo menilai capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari penguasaan mereka atas Nusantara.
Dampak Bagi Nusantara
Menurut Prabowo, kekayaan Indonesia pada masa kolonial menjadi salah satu penopang kemajuan Belanda. Ia menyebut negara yang wilayahnya relatif kecil bisa memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia karena menguasai Nusantara. Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan nilai strategis sumber daya Indonesia.
Prabowo menyatakan bahwa kondisi itu merupakan bukti sejarah yang nyata. Ia menilai penguasaan wilayah yang kini menjadi Republik Indonesia memberi keuntungan besar bagi pihak asing pada masa lalu. Karena itu, ia menilai kedaulatan ekonomi harus dijaga dengan serius oleh pemimpin saat ini.
Ia juga menyebut bahwa pada 2025, Belanda tidak lagi termasuk negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia. Bagi Prabowo, perubahan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi global terus bergerak dan tidak bersifat tetap. Indonesia, menurut dia, harus belajar dari dinamika itu agar tidak lengah.
Arah Kebijakan Fiskal
Pidato Prabowo dalam pembahasan KEM-PPKF RAPBN 2027 memberi sinyal bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berbicara soal angka. Ia menempatkan sejarah, kedaulatan, dan persatuan sebagai bagian penting dalam merancang arah pembangunan nasional. Dengan pendekatan itu, kebijakan anggaran diharapkan lebih berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Fokus pada persatuan dinilai relevan dengan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini. Di tengah persaingan global, pengelolaan sumber daya dan penguatan institusi menjadi kunci menjaga ketahanan nasional. Prabowo menilai pemerintah harus memastikan kekayaan negara memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Melalui pesan tersebut, Prabowo ingin menegaskan bahwa RAPBN bukan sekadar dokumen fiskal tahunan. Dokumen itu juga menjadi instrumen untuk menjaga arah pembangunan agar sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Karena itu, ia mendorong semua pihak untuk membaca kebijakan anggaran dengan perspektif sejarah dan kepentingan bangsa.
