Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya rasio belanja negara dan penerimaan negara Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026. Menurut dia, posisi Indonesia bahkan tertinggal dari sejumlah negara seperti Malaysia, Kamboja, dan Filipina. Pernyataan itu disampaikan saat ia membahas kapasitas negara dalam mengelola ekonomi dan kekayaan nasional. Prabowo menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan introspeksi bagi seluruh jajaran pemerintah.
Dalam forum itu, Prabowo menekankan bahwa Indonesia sebagai anggota G20 justru masih memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB yang paling rendah di antara negara-negara kelompok tersebut. Ia menyebut data terbaru Dana Moneter Internasional atau IMF menunjukkan rasio pendapatan Meksiko sebesar 25 persen dari PDB, India 20 persen, Filipina 21 persen, Kamboja 15 persen, sedangkan Indonesia hanya 11 hingga 12 persen. Perbandingan itu, menurutnya, menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ia meminta pemerintah untuk berani bertanya mengapa Indonesia belum mampu mencapai kinerja fiskal yang setara dengan negara lain.
Rasio Fiskal Disorot
Prabowo mengatakan rendahnya penerimaan negara terhadap PDB menandakan bahwa Indonesia belum optimal mengelola kekayaan dan ekonominya. Ia menilai kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan menjadi indikator penting bagi kekuatan fiskal. Jika rasio itu tetap rendah, maka ruang kebijakan pemerintah akan semakin terbatas. Karena itu, ia menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan tanpa menunda.
Dalam pandangannya, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai hal biasa karena Indonesia memiliki sumber daya dan pasar yang besar. Namun, potensi itu belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan negara yang dihimpun pemerintah. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengakui kelemahan yang ada. Dari pengakuan itu, perbaikan kebijakan dapat disusun secara lebih tepat.
Ia juga menyinggung bahwa perbandingan dengan negara tetangga harus menjadi cermin untuk memperbaiki kinerja nasional. Menurutnya, posisi Indonesia yang masih berada di bawah Malaysia, Kamboja, dan Filipina patut dipertanyakan. Pemerintah, kata dia, tidak boleh puas hanya karena menyandang status anggota G20. Yang lebih penting adalah memastikan kapasitas ekonomi negara berjalan efektif dan menghasilkan penerimaan yang memadai.
Prabowo menambahkan bahwa pengelolaan ekonomi yang baik seharusnya mampu mengonversi potensi besar menjadi pendapatan negara yang lebih kuat. Ia menilai hal itu akan berdampak pada kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta melihat persoalan ini secara serius. Introspeksi, menurutnya, menjadi langkah awal untuk memperbaiki keadaan.
Bandingan Dengan Negara Lain
Berdasarkan data IMF yang dikutip Prabowo, Meksiko mencatat rasio pendapatan negara 25 persen dari PDB. India berada di level 20 persen, sementara Filipina mencapai 21 persen dan Kamboja 15 persen. Indonesia, dalam data yang sama, hanya berada pada kisaran 11 hingga 12 persen dari PDB. Selisih ini menunjukkan jarak yang cukup lebar dibanding sejumlah negara pembanding.
Perbedaan tersebut menjadi dasar bagi Prabowo untuk menilai bahwa ada persoalan struktural dalam sistem ekonomi dan fiskal nasional. Ia mempertanyakan mengapa Indonesia belum mampu mengelola penerimaan setara dengan negara lain yang secara ekonomi tidak jauh berbeda. Pertanyaan itu, menurutnya, harus dijawab melalui perbaikan nyata, bukan sekadar wacana. Pemerintah diminta meninjau ulang mekanisme pemungutan dan pengelolaan pendapatan negara.
Prabowo menegaskan bahwa perbandingan internasional penting agar pemerintah memiliki ukuran yang jelas dalam menilai kinerja. Dengan data itu, kebijakan fiskal dapat dievaluasi secara objektif dan terukur. Ia menilai Indonesia tidak boleh terus tertinggal dalam aspek fundamental seperti penerimaan negara. Tanpa perbaikan, kapasitas fiskal nasional akan sulit berkembang secara optimal.
Ia juga menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara tidak hanya dilihat dari pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan negara menghimpun pendapatan. Karena itu, rasio penerimaan terhadap PDB menjadi indikator yang tidak bisa diabaikan. Jika angka itu rendah, maka ada pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan. Prabowo menilai momentum evaluasi ini harus dimanfaatkan untuk perubahan kebijakan yang lebih efektif.
Seruan Untuk Introspeksi
Di hadapan anggota DPR RI, Prabowo meminta jajarannya untuk introspeksi dan bersikap jujur terhadap kondisi ekonomi nasional. Ia mengatakan pemerintah harus berani bertanya mengapa Indonesia belum mampu mengelola ekonomi dengan hasil yang lebih baik. Menurutnya, pertanyaan itu penting agar masalah tidak terus berulang. Evaluasi semacam itu dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab negara.
Ia menilai introspeksi diperlukan agar pemerintah tidak terjebak dalam rasa puas yang berlebihan. Dengan melihat kekurangan secara terbuka, langkah perbaikan dapat disusun lebih realistis. Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang seharusnya bisa memberikan hasil lebih tinggi. Karena itu, kinerja fiskal perlu didorong agar sejalan dengan kapasitas ekonomi nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti perlunya keberanian untuk membandingkan diri dengan negara lain secara objektif. Ia menyebut Indonesia masih di bawah Malaysia, sementara Malaysia, Kamboja, dan Filipina justru mampu mencatat rasio penerimaan yang lebih baik. Menurut dia, kondisi itu tidak boleh dibiarkan tanpa respons kebijakan. Pemerintah harus mencari penyebab utama dari ketertinggalan tersebut.
Prabowo menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa pengelolaan ekonomi yang lebih kuat akan membawa manfaat langsung bagi negara. Penerimaan yang lebih tinggi akan memperbesar kemampuan negara dalam membiayai program prioritas. Ia menilai tujuan itu hanya bisa tercapai jika pemerintah berani melakukan pembenahan menyeluruh. Dengan begitu, potensi ekonomi Indonesia dapat dioptimalkan secara lebih baik.
Dampak Bagi Kebijakan
Pernyataan Prabowo berpotensi menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat strategi peningkatan penerimaan negara. Fokus pembenahan dapat diarahkan pada efektivitas administrasi fiskal, kepatuhan pajak, dan optimalisasi sumber pendapatan lainnya. Dalam jangka panjang, langkah tersebut diperlukan agar rasio penerimaan terhadap PDB dapat meningkat. Kondisi itu juga akan memperkuat ruang fiskal pemerintah.
Jika penerimaan negara tetap tertinggal, maka kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan bisa tertekan. Hal ini dapat berdampak pada percepatan infrastruktur, layanan sosial, dan berbagai program prioritas nasional. Karena itu, isu yang disorot Prabowo bukan sekadar soal angka, melainkan menyangkut daya dukung ekonomi negara. Perbaikan di sektor ini akan menentukan kualitas kebijakan fiskal ke depan.
Di sisi lain, perbandingan dengan negara-negara G20 dan negara tetangga dapat menjadi tolok ukur untuk merancang reformasi yang lebih tajam. Pemerintah perlu mengidentifikasi titik lemah yang membuat penerimaan negara belum maksimal. Dengan analisis yang tepat, kebijakan yang disusun dapat lebih fokus dan terukur. Langkah tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan ekonomi nasional.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus menjawab tantangan ini dengan kerja nyata, bukan sekadar retorika. Ia menganggap kemampuan negara menghimpun pendapatan sebagai fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, introspeksi yang ia serukan harus diikuti tindakan konkret. Jika tidak, Indonesia akan terus tertinggal dari negara yang memiliki rasio fiskal lebih kuat.
