Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia terhadap produk domestik bruto, saat menyampaikan pandangan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026. Ia menyebut posisi Indonesia bahkan berada di bawah sejumlah negara Asia Tenggara, meski Indonesia merupakan anggota G20.
Prabowo meminta jajaran pemerintah melakukan introspeksi atas kondisi tersebut, karena menurutnya rendahnya penerimaan negara mencerminkan tantangan dalam mengelola kekayaan dan ekonomi nasional. Ia juga membandingkan capaian Indonesia dengan Malaysia, Kamboja, Filipina, dan Meksiko.
Rasio Fiskal Indonesia
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut rasio belanja negara Indonesia terhadap PDB merupakan yang terendah di antara negara-negara G20. Ia juga menegaskan bahwa rasio penerimaan negara terhadap PDB berada di posisi paling bawah di kelompok ekonomi besar tersebut.
Menurut Prabowo, kondisi itu menjadi sinyal bahwa Indonesia belum mampu mengelola potensi ekonominya secara optimal. Ia menilai perbandingan dengan negara lain perlu menjadi bahan evaluasi yang serius bagi pemerintah.
Prabowo mengatakan pemerintah harus berani mengakui kelemahan yang ada, lalu memperbaiki tata kelola ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa pertanyaan mendasar adalah mengapa Indonesia belum mampu mencapai rasio penerimaan yang lebih kuat.
Perbandingan Dengan Negara Lain
Prabowo merujuk data terbaru Dana Moneter Internasional atau IMF untuk menggambarkan posisi Indonesia. Berdasarkan data tersebut, rasio pendapatan Meksiko mencapai 25 persen dari PDB, India 20 persen, Filipina 21 persen, dan Kamboja 15 persen.
Sementara itu, Indonesia hanya berada pada kisaran 11 persen hingga 12 persen dari PDB. Angka tersebut, menurut Prabowo, menunjukkan ketertinggalan yang perlu segera dibenahi.
Ia juga menyebut Indonesia masih berada di bawah Malaysia dalam kemampuan mengelola penerimaan negara. Prabowo mempertanyakan alasan perbedaan itu, meski negara-negara tersebut sama-sama berada di kawasan yang relatif berdekatan.
Introspeksi Pemerintah
Prabowo meminta seluruh jajaran untuk tidak sekadar menerima kondisi tersebut sebagai angka statistik. Ia menilai pemerintah harus menjadikannya sebagai bahan introspeksi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dan ekonomi.
Menurutnya, penerimaan negara yang rendah berdampak langsung pada kemampuan pemerintah membiayai pembangunan. Karena itu, penguatan tata kelola ekonomi menjadi agenda yang harus terus didorong.
Dalam pandangannya, negara dengan sumber daya besar seharusnya dapat memiliki rasio penerimaan yang lebih baik. Ia menilai kemampuan mengelola ekonomi akan menentukan posisi Indonesia di antara negara-negara lain.
Tekad Perbaikan Ekonomi
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah perlu bekerja lebih keras agar Indonesia mampu meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal. Ia menilai perbaikan tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan anggota DPR RI dalam forum resmi kenegaraan. Isu penerimaan negara kemudian menjadi salah satu sorotan utama dalam pidatonya.
Dengan membandingkan Indonesia dengan negara lain, Prabowo ingin menunjukkan urgensi pembenahan ekonomi nasional. Ia berharap evaluasi yang dilakukan tidak berhenti pada kritik, tetapi berlanjut pada langkah nyata.
