Presiden Prabowo Subianto menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, ia mempertanyakan mengapa kemiskinan justru meningkat.
Prabowo menyebut ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir tumbuh sekitar 5 persen per tahun, atau setara akumulasi 35 persen. Namun, menurut dia, kondisi itu tidak otomatis membuat rakyat semakin sejahtera, karena kelas menengah justru menyusut dan jumlah warga miskin bertambah.
Ekonomi Tumbuh, Rakyat Tertekan
Prabowo mengatakan, pertumbuhan 5 persen per tahun selama tujuh tahun seharusnya memberi dampak besar bagi kesejahteraan nasional. Ia menilai akumulasi pertumbuhan tersebut semestinya membuat masyarakat Indonesia jauh lebih makmur.
Menurut dia, realitas yang terjadi justru berlawanan dengan harapan. Peningkatan ekonomi tidak sepenuhnya dirasakan oleh lapisan masyarakat bawah maupun kelas menengah.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa data pertumbuhan tidak bisa dibaca secara dangkal. Ia menginginkan agar capaian ekonomi diukur dari manfaat yang benar-benar diterima rakyat.
Ia juga menyebut bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya ditopang oleh angka pertumbuhan. Bagi Prabowo, kesejahteraan masyarakat harus menjadi ukuran utama dalam menilai arah pembangunan.
Data yang Mengejutkan
Prabowo mengaku terkejut saat menerima berbagai data ekonomi beberapa minggu setelah menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan temuannya membuat dirinya merasa seperti dipukul di ulu hati.
Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi selama tujuh tahun terakhir mencapai 35 persen secara akumulatif. Namun, di saat yang sama, tingkat kemiskinan justru mengalami kenaikan.
Prabowo menyebut angka kemiskinan naik dari 4,61 persen menjadi 4,9 persen, lalu meningkat lagi hingga 8 persen. Ia juga menegaskan bahwa kelompok kelas menengah mengalami penurunan.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam distribusi hasil pertumbuhan. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu membaca data secara lebih jujur dan terbuka.
Jawaban Harus Ilmiah
Prabowo menilai persoalan ini harus dijelaskan secara ilmiah dan matematis. Ia mengatakan pertanyaan tentang mengapa ekonomi tumbuh tetapi kemiskinan naik tidak boleh dijawab dengan asumsi semata.
Ia mengaku telah bertanya kepada partai politik, organisasi masyarakat, hingga para pakar dan guru besar. Semua pihak, kata dia, perlu memberi penjelasan yang dapat diuji secara data.
Menurut Prabowo, ada kemungkinan sistem ekonomi yang selama ini dijalankan berada pada jalur yang kurang tepat. Ia menilai perbaikan mendasar diperlukan agar pertumbuhan lebih inklusif.
Ia menegaskan bahwa jawaban atas persoalan itu harus rasional dan berbasis fakta. Bagi dia, arah kebijakan ekonomi tidak boleh lepas dari tujuan utama, yakni menyejahterakan rakyat.
Perlu Pembenahan Sistemik
Prabowo membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara berkembang seperti India, Meksiko, dan Filipina. Ia menilai ada perbedaan sistemik yang perlu dicermati agar Indonesia tidak tertinggal.
Menurut dia, fakta yang ada harus menjadi dasar evaluasi kebijakan. Jika pola yang sama terus dipertahankan, maka kesejahteraan nasional akan sulit tercapai.
Ia menilai sistem ekonomi yang tidak tepat bisa membuat pertumbuhan tidak menghasilkan pemerataan. Dalam pandangannya, hal ini perlu segera dibenahi sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar.
Prabowo menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa Indonesia harus memiliki sistem yang membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ia menekankan, tanpa koreksi mendasar, cita-cita menjadi bangsa makmur akan sulit terwujud.
