Prabowo menegaskan regulasi usaha di Indonesia terlalu rumit, menghambat investasi domestik maupun asing. Ia menilai banyak regulasi yang lahir dari instansi berbeda menciptakan birokrasi berlapis yang menunda izin usaha.
Pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Mei 2026, menjadi panggung bagi seruan penyederhanaan perizinan dan deregulasi. Prabowo juga menilai ada peluang bagi oknum birokrat untuk memanfaatkan regulasi rumit sebagai ajang mendapatkan fee atau kickback.
Birokrasi menyulitkan
Prabowo menyoroti praktik birokrasi yang membuat regulasi usaha menjadi peluang bagi pihak tertentu untuk meminta sogokan. Ia menegaskan regulasi yang berbelit bisa membuka peluang tindakan korupsi, termasuk fee tersembunyi. Penegasan itu disampaikan saat ia berpidato di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Mei 2026.
Prabowo menegaskan bahwa regulasi tidak boleh menjadi alat untuk memperlambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Beliau menekankan bahwa perizinan seharusnya sederhana, jelas, dan transparan untuk mempercepat proses bisnis. Dia mengarahkan kementerian terkait untuk membentuk satgas deregulasi guna mempercepat keluarnya izin.
Para pengusaha mengeluhkan izin yang biasanya memakan waktu dua tahun atau lebih. Mereka menilai kepastian hukum menjadi kunci kepercayaan berinvestasi. Prabowo menegaskan bahwa institusi terkait perlu memperketat pengawasan untuk menghindari praktik tidak etis.
Penyederhanaan regulasi
Prabowo menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi sebagai langkah utama deregulasi. Ia menilai kemudahan perizinan mendorong investasi, terutama bagi investor asing yang ingin menambah kehadiran di Indonesia. Beberapa pengusaha mengeluhkan lamanya izin yang bisa berlangsung hingga dua tahun.
Dia menekankan bahwa penyederhanaan regulasi adalah inti arahan. Yang nakal kita tertibkan, tetapi yang baik yang benar-benar mau bekerja harus dibantu. Selain itu, ia menilai pembuat kebijakan perlu fokus pada manfaat nyata bagi usaha dan lapangan kerja.
Forum juga membahas kebutuhan kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan lembaga penegak hukum. Prabowo membahas perlunya koordinasi agar deregulasi berjalan efektif, cepat, dan berkelanjutan. Banyak investor asing yang hadir menuturkan keluhannya terhadap birokrasi Indonesia yang dianggap terlalu panjang.
Tindak lanjut pemerintah
Arahannya jelas: sederhanakan semua regulasi tanpa mengurangi kepastian hukum. Prabowo juga meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk mengumpulkan pakar dan membentuk satgas khusus deregulasi. Pelaksanaan langkah itu diharapkan mempercepat keluarnya izin dan mengurangi masa tunggu bagi investor.
Para pengusaha menuntut kepastian hukum dan kepastian waktu keluarnya izin. Mereka ingin proses perizinan lebih ramping, transparan, dan efisien untuk mempercepat investasi. Prabowo mengajak semua pihak bekerja sama agar deregulasi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pengamatan terhadap praktik regulasi di beberapa kementerian menunjukkan potensi reformasi yang besar. Beberapa investor luar negeri turut memberi masukan agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan bisnis. Rakyat dan pelaku usaha diharap merasakan dampak positif deregulasi dalam waktu dekat.
