Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro pendahuluan RAPBN 2027 dalam sidang paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Kehadirannya menjadi perhatian karena biasanya pemaparan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan. Dalam pidato sekitar 1,5 jam itu, Prabowo menekankan arah kebijakan ekonomi negara di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Prabowo menyebut kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini sarat konflik, mulai dari perang di Eropa hingga ketegangan di Timur Tengah. Menurut dia, situasi tersebut tidak berada jauh dari Indonesia, karena tetap memberi dampak terhadap kehidupan ekonomi nasional. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus merespons perubahan global dengan kebijakan fiskal yang lebih waspada dan terukur.
Arah Fiskal Negara
Prabowo mengatakan ia sengaja meminta waktu untuk berbicara langsung di hadapan anggota DPR. Menurut dia, hal itu dilakukan agar arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara dapat disampaikan secara terbuka sejak awal penyusunan APBN 2027. Ia menilai komunikasi langsung menjadi penting agar visi pemerintah dipahami dengan jelas oleh para pembuat kebijakan.
Dalam forum itu, Prabowo menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menilai pengelolaan anggaran negara harus mampu menjawab tekanan eksternal tanpa mengabaikan kebutuhan domestik. Pemerintah, kata dia, perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan fiskal dan percepatan pembangunan.
Pidato Prabowo juga menegaskan bahwa RAPBN 2027 tidak disusun dalam ruang yang steril dari dinamika global. Ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan perubahan ekonomi dunia disebut berpotensi menekan perekonomian Indonesia. Karena itu, kebijakan fiskal harus dirancang dengan mempertimbangkan risiko yang terus berubah.
Di hadapan DPR, Prabowo menekankan pentingnya kesiapan negara menghadapi berbagai guncangan eksternal. Ia menilai stabilitas ekonomi nasional hanya dapat dijaga jika pemerintah mampu membaca situasi secara cepat dan tepat. Sikap waspada itu, menurutnya, menjadi fondasi utama penyusunan anggaran tahun mendatang.
Tekanan Global Dunia
Prabowo menguraikan bahwa peperangan di berbagai kawasan dunia membawa dampak yang lebih luas dari yang terlihat. Meski konflik terjadi jauh dari Indonesia, efeknya tetap terasa pada harga energi, distribusi barang, dan sentimen pasar. Ia menyebut keadaan tersebut sebagai tantangan nyata bagi ekonomi Indonesia.
Menurut Prabowo, konflik di Eropa dan Timur Tengah telah menciptakan tekanan berlapis pada perekonomian global. Ketidakpastian yang muncul membuat banyak negara harus menyesuaikan strategi fiskal dan perdagangan. Indonesia, kata dia, tidak bisa mengabaikan perkembangan itu karena keterhubungan ekonomi dunia semakin kuat.
Ia menilai ketegangan geopolitik dan geoekonomi telah menjadi faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dampaknya dapat merambat ke biaya hidup, distribusi komoditas, hingga stabilitas investasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang responsif terhadap gejolak internasional.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa ancaman ekonomi tidak selalu hadir dalam bentuk langsung. Gejolak global bisa muncul sebagai lonjakan harga, perlambatan perdagangan, atau penurunan kepercayaan pasar. Karena itu, daya tahan ekonomi nasional harus diperkuat sejak perencanaan anggaran.
Fokus Penyusunan APBN
Penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 menjadi langkah awal dalam proses penyusunan APBN tahun anggaran berikutnya. Kerangka ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Prabowo menekankan bahwa proses tersebut harus dijalankan dengan disiplin dan ketelitian.
Melalui forum paripurna, pemerintah memberikan sinyal bahwa agenda fiskal 2027 diarahkan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang lebih kompleks. Arah kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Dengan demikian, APBN tetap dapat menjadi instrumen penyangga perekonomian nasional.
Pidato itu juga menjadi penanda bahwa pembahasan fiskal kini mendapat sorotan politik yang lebih besar. Kehadiran presiden dalam forum yang biasanya diisi Menteri Keuangan memperlihatkan bobot isu anggaran bagi pemerintah. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk penegasan langsung atas prioritas ekonomi nasional.
Dalam konteks penyusunan APBN, pemerintah perlu memastikan setiap asumsi dasar memiliki landasan yang kuat. Perubahan harga energi, dinamika perdagangan, dan kondisi keuangan global harus dipantau secara cermat. Dengan begitu, kebijakan fiskal dapat disusun lebih adaptif dan tetap menjaga kepercayaan publik.
Ekspor dan BUMN
Selain membahas arah fiskal, Prabowo juga menyampaikan sejumlah kebijakan baru dalam pidatonya. Salah satunya adalah pengumuman aturan baru mengenai ekspor wajib melalui BUMN. Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari penataan tata kelola ekonomi yang lebih terarah.
Pengumuman tersebut menambah bobot pidato karena menyentuh aspek perdagangan dan pengelolaan aset negara. Dengan melibatkan BUMN, pemerintah ingin memperkuat peran negara dalam rantai nilai ekspor tertentu. Langkah ini dipandang sejalan dengan upaya menjaga kepentingan nasional di sektor strategis.
Prabowo tidak merinci seluruh teknis pelaksanaan aturan itu dalam pidato tersebut. Namun, penyampaiannya menunjukkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan instrumen baru untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi pelaku usaha yang bergerak di sektor ekspor.
Secara keseluruhan, pidato Prabowo di DPR RI menandai dimulainya pembahasan serius menuju APBN 2027. Pemerintah menempatkan stabilitas fiskal, kewaspadaan global, dan penguatan peran negara sebagai tema utama. Dengan arah itu, penyusunan anggaran diharapkan lebih siap menghadapi tekanan ekonomi yang terus berubah.
