Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru yang mengubah tata kelola ekspor sumber daya alam strategis, termasuk minyak kelapa sawit, batu bara, dan fero alloy. Kebijakan tersebut mewajibkan ekspor komoditas tertentu dilakukan melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah. Implementasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Melalui BUMN. Aturan ini diproyeksikan mengubah rantai transaksi dagang ekspor secara bertahap hingga terpusat pada BUMN.
Berdasarkan keterangan Badan Komunikasi Pemerintah, penerapan kebijakan dimulai lewat masa transisi pada 1 Juni sampai 31 Agustus 2026. Setelah itu, implementasi penuh dijadwalkan berlaku mulai 1 September 2026 dan pengalihan total ditargetkan efektif sebelum 31 Desember 2026. Dalam masa tersebut, transaksi antara eksportir dalam negeri dan pembeli luar negeri akan dialihkan ke BUMN. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kendali atas ekspor komoditas strategis.
Skema Masa Transisi
Pada tahap pertama, pemerintah menempatkan masa transisi untuk menyesuaikan alur perdagangan ekspor. Periode ini berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Fokus utamanya adalah pengalihan transaksi dagang dari perusahaan terkait ke BUMN. Dengan skema ini, hubungan dagang dengan buyer luar negeri mulai dipusatkan secara bertahap.
Dalam mekanisme tersebut, perusahaan eksportir tidak lagi bertransaksi langsung dengan pembeli luar negeri. Transaksi akan dialihkan terlebih dahulu kepada BUMN yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, BUMN terkait akan melakukan kontrak dan transaksi dengan para buyer di luar negeri. Pola ini dirancang agar proses penyesuaian berjalan lebih tertib dan terukur.
Skema transisi juga memberi waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan kontrak dan administrasi ekspor. Pemerintah menilai langkah ini penting agar tidak terjadi gangguan besar pada arus perdagangan. Di sisi lain, BUMN dipersiapkan untuk mengambil peran lebih dominan dalam pengelolaan ekspor. Tahap awal ini menjadi fondasi menuju sistem yang sepenuhnya terpusat.
Pengelolaan Penuh
Setelah masa transisi, pemerintah akan memberlakukan implementasi penuh mulai 1 September 2026. Pada tahap ini, pengurusan ekspor komoditas SDA strategis diarahkan sepenuhnya melalui BUMN. Transaksi dagang eksportir dan importir tetap berlangsung, tetapi alurnya disesuaikan dengan peran BUMN sebagai pengelola utama. Skema ini menandai sentralisasi pengendalian ekspor oleh negara melalui perusahaan pelat merah.
Draf PP yang beredar menyebutkan bahwa komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan SDA strategis lain masuk dalam pengaturan tersebut. Pada BAB III Pasal 3 ayat (1), komoditas itu hanya dapat diekspor melalui BUMN yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan ini mempertegas bahwa kewenangan ekspor tidak lagi berada sepenuhnya di tangan perusahaan swasta. Pemerintah menempatkan BUMN sebagai penghubung utama dengan pembeli luar negeri.
Dalam implementasi penuh, tanggung jawab pengurusan ekspor juga berada di bawah BUMN terkait. Artinya, kontrak, negosiasi, dan pengelolaan transaksi luar negeri akan dipusatkan pada perusahaan yang ditunjuk. Pemerintah menilai model ini dapat memperkuat tata kelola dan meningkatkan kontrol atas komoditas strategis. Meski demikian, penyesuaian teknis di tingkat pelaku usaha tetap menjadi tantangan utama.
Dasar Aturan Baru
Aturan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Melalui BUMN. Pada BAB II Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa tata kelola ekspor berlaku untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan komoditas SDA strategis lainnya. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi perubahan mekanisme ekspor. Dengan adanya payung hukum ini, pemerintah memiliki landasan formal untuk mengatur alur perdagangan.
Masih dalam draf PP, BAB IV Pasal 5 menyebut pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata kelola ekspor dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berada di satu instansi. Pengawasan lintas lembaga diperlukan agar pelaksanaannya konsisten di lapangan. Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan proses ekspor berjalan sesuai ketentuan.
Dalam BAB V Pasal 6, diatur bahwa ekspor komoditas SDA melalui BUMN berlaku setelah 31 Desember 2026. Namun, apabila pengalihan penuh sudah selesai sebelum tanggal tersebut, pelaksanaan ekspor mengikuti ketentuan yang lebih awal dialihkan. Rumusan ini memberi ruang fleksibilitas bagi pemerintah untuk mempercepat implementasi. Pada saat yang sama, pelaku usaha tetap harus menyesuaikan diri dengan tenggat yang ditetapkan.
Dampak Bagi Pelaku Usaha
Kebijakan baru ini diperkirakan membawa dampak besar bagi perusahaan eksportir komoditas strategis. Perusahaan perlu menata ulang skema kontrak, alur pembayaran, dan hubungan dagang dengan mitra luar negeri. Penyesuaian tersebut berpotensi memerlukan waktu, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini terbiasa bertransaksi langsung. Di sisi lain, pemerintah berharap sistem baru dapat menciptakan tata kelola ekspor yang lebih terkonsolidasi.
Sentralisasi ekspor melalui BUMN juga diprediksi memengaruhi struktur rantai pasok komoditas. Pelaku industri harus memastikan kepatuhan terhadap aturan baru agar proses ekspor tidak terhambat. Bagi BUMN yang ditunjuk, tantangan terbesar adalah membangun kapasitas transaksi internasional dalam waktu singkat. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan operasional di lapangan.
Dengan jadwal implementasi yang bertahap, pemerintah memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian kebijakan teknis. Pelaku usaha pun diharapkan mengikuti proses transisi secara tertib agar tidak terjadi disrupsi ekspor. Aturan ini menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam memperkuat kendali atas komoditas strategis nasional. Jika berjalan efektif, kebijakan tersebut dapat mengubah lanskap perdagangan SDA Indonesia secara signifikan.
