Jakarta, 11 Mei 2026 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa mencapai angka 6% pada kuartal kedua tahun 2026, meski kuartal pertama mencatat pertumbuhan 5,61%.
Ia menegaskan tidak ada pajak baru jika pertumbuhan belum mencapai 6% dalam dua kuartal berturut-turut, sehingga pemerintah menunggu kestabilan angka tersebut sebelum mengambil langkah fiskal lebih lanjut.
Target 6% belum tercapai
Purbaya mengakui bahwa dorongan kuartal II ke arah 6% masih memerlukan waktu. Ia menilai pertumbuhan saat ini belum stabil di level tersebut. Dua kuartal berturut-turut di atas 6% perlu tercapai untuk menghapus kebijakan baru.
Target 6% mendekati, tetapi belum tercapai. Kedua kuartal perlu menunjukkan tren yang konsisten untuk pertimbangan kebijakan pajak. Saat ini fokus pada stabilitas pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah akan memantau perkembangan Q2-2026 secara ketat. Pengumuman mengenai langkah kebijakan pajak akan disampaikan jika tren positif terjaga. Kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga persaingan antara pedagang offline dan online.
Rencana pajak online
Purbaya menegaskan rencana penunjukan platform e-commerce dalam negeri sebagai pemungut pajak atas transaksi penjualan barang. Langkah ini masih dirundung evaluasi data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026. Jika kinerjanya menunjukkan tren positif, kebijakan tersebut akan diterapkan.
Kebijakan itu muncul sebagai respons keluhan pedagang offline. Pedagang mengatakan barang impor dari China membanjiri pasar online. Tujuannya adalah menyeimbangkan daya saing antara toko konvensional dan marketplace.
Purbaya mengingatkan bahwa pendekatan pajak untuk online harus adil agar pelaku offline bisa bersaing. Ia berharap pendekatan itu dapat menjaga persaingan yang sehat. Kebijakan final akan ditentukan setelah data kuartal II-2026 dianalisis.
Evaluasi kinerja jadi penentu
Purbaya menyatakan bahwa implementasi kebijakan pajak baru menunggu kepastian pertumbuhan. Stabilitas mendekati 6% menjadi syarat utama. Ia menegaskan kebijakan offline tetap menjadi prioritas jika dua kuartal menunjukkan tren positif.
Pergeseran kebijakan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah ingin memastikan dampak fiskal dan persaingan pasar terjaga. Publik dan pelaku usaha akan diinformasikan secara transparan.
Kunci utama adalah bagaimana pertumbuhan mendekati 6% secara berkelanjutan. Pemerintah akan terus memantau indikator ekonomi. Keputusan akhir akan disampaikan lewat briefing resmi.
