Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan pemerintah membentuk BUMN khusus untuk ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat pengawasan perdagangan sekaligus menekan risiko missinvoicing. Langkah tersebut muncul setelah pemerintah melihat adanya selisih data ekspor-impor Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang. Pemerintah menilai pengelolaan yang lebih terpusat dibutuhkan agar arus ekspor lebih akurat dan transparan.
BUMN ekspor yang dimaksud adalah Danantara Sumberdaya Indonesia. Airlangga menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengusaha di Jakarta Pusat, Kamis, 21 Mei 2026. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi perdagangan, tetapi juga dengan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan komoditas strategis tercatat dengan lebih baik di pasar global.
Alasan Pembentukan
Airlangga menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama kebijakan ini adalah perbedaan data perdagangan antara Indonesia dan negara mitra. Menurut dia, selisih data tersebut menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam sistem pencatatan ekspor. Kondisi itu juga membuka potensi manipulasi nilai transaksi yang dapat merugikan negara. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat pengawasan melalui skema BUMN khusus.
Dalam rapat bersama asosiasi pelaku usaha, Airlangga menekankan perlunya sistem yang lebih tertib untuk komoditas strategis. Ia menyebut pengawasan ekspor yang terpusat dapat membantu meningkatkan akurasi data. Pemerintah juga ingin memastikan setiap transaksi tercatat sesuai nilai sebenarnya. Dengan demikian, kebijakan perdagangan dapat berjalan lebih sehat dan terukur.
Selain pengawasan, pemerintah mempertimbangkan dampak langsung terhadap perekonomian domestik. Airlangga menilai tata kelola ekspor yang lebih kuat akan mendukung stabilitas nilai tukar. Langkah tersebut juga diharapkan membantu pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melihat sektor komoditas sebagai salah satu penopang penting dalam menjaga ketahanan ekonomi.
Selisih Data Dagang
Airlangga mencontohkan perbedaan data perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Menurut data Indonesia, defisit perdagangan AS terhadap Indonesia berada di kisaran US$16 miliar hingga US$17 miliar. Namun berdasarkan data Amerika Serikat, angkanya tercatat sekitar US$20 miliar. Selisih ini menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat sistem pengawasan ekspor.
Perbedaan serupa juga terjadi dalam perdagangan Indonesia dengan China. Berdasarkan data Indonesia, nilai perdagangan kedua negara berada di kisaran US$110 miliar hingga US$115 miliar. Sementara itu, data China menunjukkan total perdagangan mencapai sekitar US$130 miliar hingga US$140 miliar. Pemerintah menilai selisih semacam ini perlu ditekan agar data perdagangan nasional lebih kredibel.
Menurut Airlangga, perbedaan data antarnegeri tidak bisa dibiarkan berlarut. Pemerintah memerlukan mekanisme yang mampu menyelaraskan pencatatan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Ketika data lebih akurat, kebijakan perdagangan dapat disusun dengan dasar yang lebih kuat. Hal itu juga penting untuk menjaga kepercayaan mitra dagang terhadap Indonesia.
Tiga Komoditas Utama
Airlangga menyebut ada tiga komoditas utama yang akan diatur melalui BUMN ekspor. Ketiganya adalah batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Komoditas tersebut dipilih karena memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan dan perdagangan nasional. Pemerintah ingin memastikan ekspor tiga komoditas ini berjalan dalam koridor yang lebih tertib.
Ferro alloy yang dimaksud mencakup paduan besi seperti feronikel dan ferromolibdenum. Komoditas ini memiliki peran penting dalam rantai industri hilir dan perdagangan mineral. Pengaturannya melalui BUMN ekspor diharapkan membantu menjaga stabilitas harga. Selain itu, tata kelola yang lebih baik juga dinilai dapat meningkatkan nilai tambah ekspor.
Pemerintah menempatkan komoditas strategis sebagai instrumen penting dalam memperkuat daya saing nasional. Karena itu, pengawasan yang lebih ketat dipandang sejalan dengan agenda hilirisasi dan tata niaga yang lebih sehat. Dengan skema baru ini, negara berharap ekspor SDA tidak hanya besar dari sisi volume, tetapi juga akurat dari sisi nilai. Pemerintah pun menargetkan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian dan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Dampak bagi Ekonomi
Airlangga menilai kebijakan ini akan memberi dampak positif bagi stabilitas ekonomi nasional. Pengawasan ekspor yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi kebocoran nilai transaksi. Pemerintah juga memandang langkah ini penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap pasar luar negeri. Di saat yang sama, kepastian data akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Stabilitas nilai tukar menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan ini. Ketika arus ekspor tercatat lebih akurat, pasar memiliki referensi yang lebih jelas terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Hal ini dapat membantu meredam tekanan pada kurs rupiah dalam jangka tertentu. Pemerintah melihat kepastian data sebagai fondasi penting bagi kepercayaan pasar.
Di sisi lain, penguatan tata kelola ekspor juga diharapkan mendukung iklim usaha yang lebih sehat. Asosiasi pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut berasal dari berbagai sektor komoditas strategis. Keterlibatan mereka menunjukkan perlunya koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan sinergi yang baik, kebijakan ekspor diharapkan dapat berjalan efektif dan memberi manfaat bagi perekonomian nasional.
