Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan pemerintah membentuk BUMN khusus untuk mengatur ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat pengawasan perdagangan luar negeri, sekaligus menekan risiko missinvoicing dalam transaksi ekspor.
Langkah tersebut akan dijalankan melalui BUMN ekspor bernama Danantara Sumberdaya Indonesia. Pemerintah menilai perbedaan data perdagangan dengan negara mitra menjadi salah satu sinyal bahwa pengawasan ekspor perlu diperketat.
Alasan Kebijakan
Airlangga menjelaskan, selisih data ekspor dan impor antara Indonesia dengan negara mitra dagang masih sering muncul. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi akurasi pencatatan perdagangan dan penerimaan negara.
Ia menyampaikan penjelasan tersebut kepada pengusaha dari berbagai asosiasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Mei 2026. Pertemuan itu dihadiri perwakilan sektor pertambangan, energi, minyak nabati, hingga industri hilir.
Menurut Airlangga, pemerintah tidak ingin perbedaan data terus berlanjut tanpa langkah korektif. Karena itu, skema BUMN ekspor dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan transparansi.
Pengawasan yang lebih kuat diharapkan dapat meminimalkan manipulasi nilai transaksi perdagangan. Selain itu, pemerintah ingin memastikan ekspor komoditas strategis berjalan sesuai data yang lebih akurat.
Selisih Data Perdagangan
Airlangga mencontohkan perbedaan data perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Menurut data Indonesia, defisit perdagangan AS terhadap Indonesia berada di kisaran US$16 miliar hingga US$17 miliar.
Namun, berdasarkan data Amerika Serikat, angka tersebut mencapai sekitar US$20 miliar. Perbedaan ini menunjukkan adanya gap pencatatan yang perlu dicermati oleh pemerintah dan pelaku usaha.
Selisih serupa juga terlihat dalam hubungan dagang Indonesia dengan China. Data Indonesia mencatat nilai perdagangan kedua negara sekitar US$110 miliar hingga US$115 miliar.
Sementara itu, data China menunjukkan total perdagangan bilateral dapat mencapai US$130 miliar hingga US$140 miliar. Perbedaan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat pengendalian arus ekspor komoditas strategis.
Dampak Bagi Ekonomi
Airlangga menilai kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi perdagangan. Pemerintah juga berharap langkah ini dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pengawasan ekspor yang lebih baik diharapkan membantu pengendalian inflasi nasional. Dengan tata kelola yang lebih tertib, pemerintah ingin menjaga pasokan dan harga komoditas tetap terkendali.
Airlangga menambahkan, kebijakan ini juga ditujukan untuk memperkuat daya tawar Indonesia di pasar global. Menurutnya, posisi tawar yang lebih kuat akan memberi keuntungan dalam negosiasi perdagangan dengan negara mitra.
Di sisi lain, skema ini dipandang dapat membantu pemerintah membaca pergerakan ekspor secara lebih presisi. Data yang lebih akurat dinilai penting untuk mendukung pengambilan kebijakan ekonomi yang responsif.
Komoditas Utama
Pemerintah menetapkan tiga komoditas utama yang akan diatur melalui BUMN ekspor tersebut. Ketiganya adalah batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Ferro alloy merupakan paduan besi yang mencakup feronikel, ferromolibdenum, dan produk sejenis lainnya. Komoditas ini memiliki peran penting dalam rantai pasok industri dan perdagangan nasional.
Airlangga menegaskan, pengaturan ekspor komoditas strategis perlu dilakukan secara terstruktur. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya alam tetap optimal bagi negara.
Asosiasi yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari sektor pertambangan, migas, industri minyak makan, hingga produsen biofuel. Keterlibatan berbagai pelaku usaha diharapkan membantu pemerintah menyusun skema implementasi yang lebih efektif dan realistis.
