Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan pemerintah membentuk BUMN khusus untuk ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat pengawasan perdagangan, sekaligus menekan risiko perbedaan data ekspor-impor dengan negara mitra. Pemerintah menilai langkah tersebut penting karena selisih data kerap memengaruhi akurasi neraca dagang dan posisi tawar Indonesia.
Airlangga menyebut pengaturan ekspor akan dijalankan melalui BUMN ekspor bernama Danantara Sumberdaya Indonesia. Menurut dia, skema ini juga diarahkan untuk mengurangi praktik missinvoicing, yakni manipulasi nilai transaksi perdagangan yang dapat merugikan negara. Penjelasan itu disampaikan dalam rapat bersama sejumlah asosiasi pengusaha di Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
Alasan Kebijakan Baru
Airlangga menegaskan, pemerintah melihat adanya perbedaan data antara catatan ekspor Indonesia dan data impor dari negara mitra dagang. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memiliki mekanisme pengawasan yang lebih terukur dan terintegrasi. Dengan pengaturan melalui BUMN ekspor, pemerintah berharap arus komoditas strategis dapat dipantau lebih ketat.
Ia menjelaskan bahwa selisih data perdagangan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kredibilitas transaksi lintas negara. Perbedaan pencatatan dapat membuka celah bagi praktik yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Karena itu, pemerintah menilai diperlukan instrumen baru untuk memperbaiki tata kelola ekspor.
Langkah tersebut juga dinilai penting untuk menjaga ketertiban perdagangan komoditas unggulan nasional. Pemerintah ingin memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar, sehingga potensi penerimaan negara dapat lebih terjaga. Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan memberi kepastian bagi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.
Selisih Data Perdagangan
Airlangga mencontohkan perbedaan data perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Berdasarkan data Indonesia, defisit perdagangan AS terhadap Indonesia berada di kisaran US$16 miliar hingga US$17 miliar. Namun, menurut data Amerika Serikat, angkanya tercatat sekitar US$20 miliar.
Perbedaan serupa juga terjadi dalam perdagangan Indonesia dengan China. Data Indonesia menunjukkan nilai perdagangan kedua negara berada di kisaran US$110 miliar hingga US$115 miliar. Sementara itu, data China mencatat total perdagangan bilateral mencapai US$130 miliar hingga US$140 miliar.
Menurut Airlangga, selisih data seperti ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih kuat dalam pengawasan ekspor. Pemerintah ingin memastikan data perdagangan nasional lebih selaras dengan mitra dagang utama. Dengan begitu, kebijakan ekonomi dapat disusun berdasarkan informasi yang lebih akurat.
Dampak Ekonomi Nasional
Airlangga menilai kebijakan tersebut dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, pengawasan ekspor yang lebih baik diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga melihat manfaatnya terhadap pengendalian inflasi melalui tata niaga komoditas yang lebih tertib.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola ekspor akan meningkatkan bargaining position Indonesia di pasar global. Posisi tawar yang lebih kuat dinilai penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Dalam jangka panjang, pemerintah ingin komoditas strategis memberi nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.
Kebijakan ini juga dipandang relevan untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis nasional. Ketika data perdagangan lebih rapi, pemerintah akan lebih mudah membaca arah pasokan dan permintaan. Kondisi itu dapat menjadi dasar untuk menyusun respons kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Komoditas Utama Terkait
Airlangga menyebut ada tiga komoditas utama yang masuk dalam pengaturan BUMN ekspor. Komoditas tersebut adalah batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Ketiganya dipilih karena memiliki peran besar dalam kontribusi ekspor nasional.
Ferro alloy yang dimaksud mencakup paduan besi seperti feronikel, ferromolibdenum, dan produk sejenis lainnya. Komoditas ini memiliki nilai strategis karena menjadi bagian penting dari rantai industri hilir. Pemerintah berharap pengawasan yang lebih baik dapat mencegah kebocoran nilai ekonomi dari sektor tersebut.
Airlangga menegaskan, pemerintah juga telah menyampaikan arah kebijakan ini kepada berbagai asosiasi usaha terkait. Dialog dilakukan agar dunia usaha memahami tujuan pengaturan ekspor yang sedang disiapkan. Dengan koordinasi yang baik, pemerintah berharap implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tidak mengganggu aktivitas perdagangan yang sehat.
