Pemerintah resmi mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam melalui aturan baru yang mewajibkan sejumlah komoditas strategis melewati badan usaha milik negara yang ditunjuk. Kebijakan ini disampaikan pemerintah pada Rabu, 20 Mei 2026, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari penertiban ekspor nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan devisa dan memperbaiki integritas data perdagangan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menata ulang ekspor sumber daya alam.
Airlangga menyebut Danantara telah membentuk entitas BUMN bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk menjalankan fungsi pengawasan ekspor. Badan usaha itu disiapkan sebagai instrumen negara untuk mengontrol arus devisa hasil ekspor komoditas strategis. Pemerintah menilai skema ini penting untuk menutup celah trade misinvoicing yang kerap mengganggu akurasi pelaporan ekspor. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga nilai tukar melalui penguatan cadangan devisa.
Alasan Kebijakan Baru
Airlangga menjelaskan, pembentukan BUMN khusus ekspor dilakukan agar pengawasan terhadap devisa hasil ekspor menjadi lebih terarah. Pemerintah ingin memastikan setiap transaksi komoditas strategis tercatat secara valid dan dapat diverifikasi. Dengan data yang lebih kredibel, kebijakan fiskal dan perdagangan diharapkan dapat disusun secara lebih tepat. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mengurangi praktik pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai.
Menurut Airlangga, peningkatan integritas data perdagangan akan berdampak langsung pada kepercayaan pasar. Pemerintah menilai transparansi menjadi kunci untuk menjaga iklim usaha tetap sehat. Dalam jangka panjang, pengawasan yang lebih ketat diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi itu juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global.
Selain pengawasan, pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai upaya menekan kebocoran penerimaan negara. Setiap transaksi ekspor komoditas strategis diharapkan memberikan manfaat fiskal yang lebih optimal. Penerimaan dari pajak, bea keluar, dan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam menjadi fokus utama. Dengan begitu, ekspor tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga memperkuat ruang fiskal negara.
Dampak Terhadap Devisa
Airlangga menegaskan bahwa cadangan devisa memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena itu, pengaturan ekspor melalui BUMN dipandang dapat membantu memperbesar pasokan devisa ke dalam negeri. Pemerintah ingin memastikan hasil ekspor tidak hanya tercatat, tetapi juga benar-benar masuk ke sistem keuangan nasional. Mekanisme ini diharapkan memberi bantalan yang lebih kuat bagi transaksi berjalan.
Stabilitas nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan biaya impor dan inflasi. Jika cadangan devisa terjaga, tekanan terhadap rupiah berpotensi lebih terkendali. Pemerintah menilai hal tersebut akan memberi kepastian yang lebih baik bagi pelaku usaha. Sektor industri pun dapat menyusun rencana produksi dengan risiko yang lebih terukur.
Di sisi lain, penguatan cadangan devisa juga dipandang penting bagi ketahanan ekonomi. Ketika arus devisa ekspor lebih terpantau, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk merespons gejolak eksternal. Kebijakan ini diharapkan mendorong disiplin pelaporan di kalangan eksportir. Dalam jangka menengah, tata kelola yang lebih baik dapat memperkecil potensi distorsi pada pasar valuta asing.
Komoditas Sasaran
Presiden Prabowo Subianto menyebut aturan baru ini akan diterapkan terlebih dahulu pada sejumlah komoditas utama. Komoditas yang masuk tahap awal antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan fero alloy. Seluruh penjualan ekspor komoditas tersebut nantinya wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Skema itu menjadikan BUMN sebagai eksportir tunggal untuk komoditas strategis tertentu.
Pemerintah menilai tiga komoditas tersebut memiliki kontribusi besar terhadap ekspor nasional. Karena itu, tata kelola yang lebih ketat dinilai perlu untuk menjaga nilai ekonominya. Dengan jalur ekspor yang lebih terpusat, pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih cepat. Langkah ini juga memudahkan sinkronisasi antara data produksi, ekspor, dan penerimaan negara.
Prabowo menyampaikan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam. Ia menilai negara harus hadir lebih tegas dalam mengatur komoditas bernilai strategis. Pemerintah juga ingin memastikan manfaat ekspor SDA dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dengan regulasi baru, arah kebijakan ekspor diarahkan pada transparansi, kepastian, dan optimalisasi penerimaan.
