Istilah ultra-processed food atau UPF kembali ramai dibicarakan di media sosial, setelah sejumlah makanan kemasan dianggap otomatis tidak sehat. Padahal, menurut pakar teknologi pangan, anggapan tersebut tidak sesederhana itu dan perlu dibaca lebih hati-hati.
Prof Dr Ir Purwiyatno Hariyadi dari IPB University menilai, label UPF kerap menimbulkan salah paham karena belum tentu mencerminkan mutu gizi maupun keamanan pangan secara utuh. Ia menegaskan, penilaian terhadap makanan seharusnya tidak hanya bertumpu pada tingkat pengolahan.
Mengenal Ultra-Processed Food
Perdebatan soal UPF muncul karena istilah ini semakin sering dipakai untuk menilai apakah suatu makanan sehat atau tidak. Di ruang publik, label tersebut kerap dipahami secara hitam putih, seolah semua produk UPF pasti buruk bagi tubuh.
Padahal, tidak semua makanan olahan memiliki karakter yang sama. Ada produk yang dibuat untuk memperpanjang daya simpan, ada pula yang difortifikasi agar membantu memenuhi kebutuhan gizi tertentu.
Prof Purwiyatno menyebut, masalah utama terletak pada definisi UPF yang dinilai belum sepenuhnya konsisten. Akibatnya, penerapannya di lapangan sering bias, multitafsir, dan berbeda antar sumber.
Ketika istilah ini dipakai tanpa konteks yang jelas, masyarakat mudah menarik kesimpulan yang keliru. Makanan yang sebetulnya aman bisa langsung dicap buruk hanya karena masuk kategori tertentu.
Stigma Pada Makanan Olahan
Dalam praktiknya, stigma terhadap UPF membuat banyak orang menghindari semua produk kemasan tanpa memilah isi dan fungsinya. Mi instan, sosis, nugget, hingga makanan fortifikasi sering disamaratakan sebagai sumber masalah kesehatan.
Prof Purwiyatno menilai cara pandang seperti itu berisiko mengaburkan fakta gizi yang sebenarnya. Sebab, produk pangan olahan tetap memiliki komposisi yang sangat beragam, dari yang tinggi zat gizi hingga yang perlu dibatasi.
Ia mencontohkan, susu UHT dan sejumlah pangan fortifikasi justru dapat membantu asupan gizi masyarakat. Produk lokal hasil usaha mikro, kecil, dan menengah juga tidak selalu layak disamakan dengan makanan yang rendah mutu.
Stigma berlebihan dapat membuat publik kehilangan kepercayaan pada pangan olahan yang sebenarnya aman. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengganggu edukasi gizi yang seharusnya berbasis bukti.
Menilai Pangan Secara Utuh
Menurut Prof Purwiyatno, penilaian makanan perlu melihat lebih dari sekadar tingkat pengolahan. Faktor kandungan gizi, keamanan pangan, porsi konsumsi, dan frekuensi makan harus ikut diperhitungkan.
Ia menekankan, sebuah produk tidak otomatis menjadi buruk hanya karena diproses secara modern. Yang lebih penting adalah apakah pangan tersebut sesuai kebutuhan tubuh dan dikonsumsi secara wajar.
Pendekatan yang terlalu sederhana justru bisa menyesatkan masyarakat dalam memilih makanan. Alih-alih membantu, label yang tidak tepat dapat memunculkan ketakutan yang tidak proporsional terhadap pangan tertentu.
Karena itu, edukasi publik perlu mendorong kemampuan membaca label, memahami komposisi, dan menyesuaikan konsumsi dengan kebutuhan harian. Dengan cara ini, masyarakat dapat menilai makanan secara lebih objektif dan rasional.
Panduan Memilih Makanan
Di tengah ramainya diskusi UPF, masyarakat disarankan tidak langsung terpengaruh tren media sosial. Pilihan makanan sebaiknya didasarkan pada informasi yang jelas, bukan pada label yang dipahami secara sepotong-sepotong.
Langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah memeriksa kandungan gula, garam, lemak, serta ukuran saji. Konsumen juga perlu memperhatikan apakah produk tersebut menyumbang zat gizi penting atau justru hanya tinggi kalori.
Jika dikonsumsi sesekali dan dalam porsi yang sesuai, makanan olahan tidak selalu menjadi masalah. Sebaliknya, pola makan yang buruk tetap bisa terjadi meski seseorang hanya memilih makanan yang tampak non-UPF.
Pakar menilai, kuncinya ada pada keseimbangan, keragaman, dan pemahaman yang benar terhadap pangan. Dengan perspektif yang lebih utuh, masyarakat dapat mengambil keputusan makan yang lebih sehat dan bijak.
