Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan rencana untuk mengenakan pajak 100 persen atas pembayaran yang dibagikan dari dana hampir US$1,8 miliar milik Presiden AS Donald Trump. Dana itu terkait penyelesaian hukum yang dikaitkan dengan dugaan persenjataan politik, dan memicu perdebatan luas di Amerika Serikat.
Newsom menyampaikan gagasan tersebut melalui unggahan media sosial dan menyebut dana senilai US$1,776 miliar itu sebagai dana gelap. Ia mengatakan California dapat mengambil langkah pajak terhadap warga negara bagian yang menerima pembayaran dari sumber tersebut.
Pajak Newsom atas dana Trump
Newsom menegaskan bahwa pemerintah negara bagian dapat mempertimbangkan pemotongan seluruh nilai pembayaran melalui pajak. Dalam pernyataannya, ia menyebut langkah itu sebagai tindakan yang bisa diambil oleh California. Namun, ia belum menjelaskan kapan kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan.
Rencana itu muncul di tengah sorotan terhadap dana yang diumumkan pekan lalu. Dana tersebut merupakan bagian dari penyelesaian hukum Trump dengan Internal Revenue Service, setelah mantan presiden itu menggugat lembaga pajak federal tersebut. Gugatan itu berkaitan dengan kebocoran laporan pajak ke media.
Gedung Putih dan Departemen Kehakiman belum memberikan tanggapan atas rencana pajak yang diumumkan Newsom. Sikap diam dua lembaga itu membuat polemik ini semakin terbuka untuk spekulasi politik. Sejumlah pengamat menilai isu ini akan menjadi bahan perdebatan baru di tingkat federal dan negara bagian.
Asal-usul dana penyelesaian
Dana tersebut berkaitan dengan penyelesaian hukum Trump atas sengketa dengan IRS. Dalam kesepakatan itu, Trump memperoleh kompensasi dari pemerintah federal setelah menggugat kebocoran data pajaknya. Nilai total dana yang disebut mencapai US$1,776 miliar langsung menarik perhatian publik.
Trump sebelumnya memberikan pengampunan kepada lebih dari 1.500 terdakwa kasus 6 Januari. Sebagian dari mereka kini menghitung biaya penuntutan, hukuman penjara, dan kerugian usaha yang mereka klaim sebagai dampak kebijakan pemerintah sebelumnya. Mereka berharap mendapat kompensasi atas apa yang dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.
Skema pembayaran ini memunculkan kritik karena dinilai tidak lazim. Banyak pihak mempertanyakan dasar hukum pemberian dana kepada kelompok yang terkait dengan serangan terhadap Gedung Capitol. Perdebatan tersebut membuat penyelesaian itu menjadi salah satu isu paling kontroversial di Washington.
Respons publik dan politik
Langkah California langsung menuai perhatian dari partai politik di Amerika Serikat. Partai Demokrat dan sejumlah anggota Partai Republik mempertanyakan legalitas dana yang menjadi sumber pembayaran itu. Mereka menilai rincian kesepakatan perlu ditinjau lebih jauh.
Sejumlah kritik juga tertuju pada klausul yang melarang IRS mengaudit klaim pajak masa lalu milik Trump, keluarganya, dan bisnisnya. Bagi para pengkritik, ketentuan tersebut terlalu menguntungkan pihak tertentu. Kondisi ini menambah keraguan terhadap transparansi penyelesaian hukum tersebut.
Senator Partai Republik Thom Tillis turut menyuarakan penolakannya atas rencana pembayaran itu. Ia menilai tidak masuk akal jika seseorang yang menyerang petugas polisi justru diberi kompensasi. Pernyataan itu mempertegas besarnya penolakan politik terhadap dana penyelesaian tersebut.
Dampak hukum dan fiskal
Jika diterapkan, pajak 100 persen dapat memangkas seluruh pembayaran bersih bagi penerima di California. Kebijakan itu juga berpotensi memunculkan gugatan baru terkait kewenangan negara bagian. Dengan demikian, isu ini tidak hanya bernuansa politik, tetapi juga berpotensi memasuki ranah hukum yang lebih luas.
Para analis menilai langkah Newsom dapat dibaca sebagai respons simbolik terhadap kebijakan Trump. Meski demikian, dampak fiskalnya akan bergantung pada pelaksanaan aturan pajak di tingkat negara bagian. Tanpa kejelasan teknis, rencana itu masih berada pada tahap wacana politik.
Hingga kini, Newsom belum merinci mekanisme penarikan pajak atas dana tersebut. Pemerintah California juga belum mengumumkan aturan turunan yang diperlukan. Karena itu, perkembangan berikutnya masih menunggu keputusan resmi dari otoritas negara bagian.
