Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan Indonesia tidak akan bangkrut karena memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Jogja Financial Festival pada Sabtu, 23 Mei 2026, dengan menyoroti kekuatan komoditas dan kinerja ekonomi nasional.
Ia menyebut Indonesia menyuplai 43 persen batu bara dunia, 40 persen minyak sawit mentah, dan lebih dari 60 persen nikel global. Menurutnya, ancaman kebangkrutan lebih banyak berkaitan dengan persoalan pengelolaan kebijakan, bukan karena lemahnya fondasi ekonomi.
Kekuatan ekonomi Indonesia
Misbakhun menilai Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang terlalu kuat untuk disebut bangkrut. Ia menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam menjadi penopang utama ketahanan ekonomi nasional.
Menurut dia, kontribusi Indonesia terhadap pasokan batu bara, CPO, dan nikel di pasar dunia menunjukkan posisi strategis negara ini. Karena itu, ia menilai pandangan bahwa APBN akan runtuh tidak sesuai dengan realitas ekonomi.
Ia juga menyoroti komoditas lain seperti karet, kopi, dan hasil laut yang turut memperkuat struktur ekonomi. Ragam komoditas tersebut, kata dia, membuat Indonesia memiliki daya tahan yang lebih besar dibanding banyak negara lain.
Dalam pandangannya, potensi besar itu semestinya menjadi modal untuk memperkuat penerimaan negara. Tantangannya justru terletak pada kemampuan pemerintah mengelola potensi tersebut secara efektif dan berkelanjutan.
Komoditas jadi penopang utama
Dalam forum tersebut, Misbakhun menegaskan bahwa Indonesia memegang peran penting di pasar komoditas global. Ia menyebut angka kontribusi ekspor komoditas sebagai bukti nyata besarnya pengaruh ekonomi nasional.
Ia mengatakan batu bara Indonesia menyumbang sekitar 43 persen kebutuhan dunia. Sementara itu, CPO mencapai 40 persen, dan nikel bahkan melampaui 60 persen dari pasokan global.
Data tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa Indonesia bukan sekadar negara produsen, melainkan pemain utama dalam rantai pasok dunia. Posisi ini memberi ruang besar bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global.
Misbakhun menilai kekuatan komoditas harus diikuti dengan kebijakan hilirisasi yang konsisten. Dengan begitu, nilai tambah yang dihasilkan tidak hanya dinikmati pasar luar negeri, tetapi juga memperkuat ekonomi domestik.
Surplus dagang dan pertumbuhan
Misbakhun juga menyoroti kinerja makroekonomi Indonesia yang dinilainya tetap solid. Ia menyebut Indonesia berada dalam jajaran negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Selain itu, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus selama 71 bulan berturut-turut. Capaian tersebut, menurutnya, menunjukkan aktivitas ekspor nasional masih mampu menopang perekonomian.
Ia menilai kombinasi pertumbuhan ekonomi dan surplus perdagangan merupakan sinyal kuat bahwa ekonomi Indonesia tidak rapuh. Kondisi itu, kata dia, menjadi bantahan terhadap narasi yang menyebut Indonesia berada di ambang kebangkrutan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dijaga dengan kebijakan fiskal dan moneter yang cermat. Tanpa pengelolaan yang baik, potensi besar Indonesia bisa kurang optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Sentimen media sosial dan krisis
Dalam penjelasannya, Misbakhun menyebut kekhawatiran publik terhadap krisis kerap dipengaruhi oleh konsumsi media sosial. Ia menilai sentimen di ruang digital sering kali membentuk persepsi yang tidak sejalan dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Menurut dia, masyarakat saat ini menghadapi benturan antara fundamental ekonomi dan sentimen yang berkembang di media sosial. Situasi itu membuat realitas ekonomi kerap tertutupi oleh narasi yang lebih emosional.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman krisis 1998 tidak bisa disamakan dengan kondisi saat ini tanpa melihat konteks yang lebih luas. Perbedaan struktur ekonomi dan kapasitas kebijakan menjadi faktor penting dalam membaca risiko.
Misbakhun menegaskan bahwa Indonesia harus melihat fakta ekonomi secara objektif, bukan semata-mata dari persepsi viral di media sosial. Dengan fondasi sumber daya yang kuat, ia yakin Indonesia masih memiliki ruang besar untuk tumbuh dan bertahan.
Pengelolaan kebijakan menentukan hasil
Menurut Misbakhun, persoalan utama ekonomi Indonesia bukan pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada kualitas pengelolaan kebijakan. Ia menekankan pentingnya kemampuan negara dalam mengumpulkan pajak dan menjaga stabilitas nilai tukar.
Ia menyebut kedua aspek itu berada dalam ranah kebijakan fiskal dan moneter yang harus dijalankan secara disiplin. Jika dikelola dengan tepat, kata dia, kekuatan ekonomi Indonesia akan semakin terasa dalam jangka panjang.
Ia juga menilai negara dengan kekayaan alam sebesar Indonesia tidak pantas diberi label bangkrut. Pandangan tersebut, menurutnya, mengabaikan fakta bahwa Indonesia memiliki aset ekonomi yang sangat besar.
Misbakhun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekuatan fundamental Indonesia jauh lebih besar daripada sentimen negatif yang beredar. Karena itu, ia yakin masa depan ekonomi nasional tetap berada di jalur yang menjanjikan.
