Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu dengan para penjual dan perwakilan platform marketplace pada Selasa, 26 Mei 2026, untuk membahas berbagai kendala dalam aktivitas niaga elektronik. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, seller, dan platform guna mencari solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak di ekosistem e-commerce.
Dalam pertemuan itu, para penjual menyampaikan keluhan terkait biaya, visibilitas produk, hingga transparansi kebijakan di platform digital. Budi menegaskan bahwa masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.
Keluhan Seller di E-commerce
Para penjual mendapat kesempatan menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi saat berjualan di lokapasar. Keluhan yang muncul mencakup biaya layanan, promosi, hingga perlakuan platform terhadap produk lokal.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah belum dapat menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu pertemuan. Namun, semua masukan yang disampaikan telah ditampung untuk ditindaklanjuti secara bertahap.
Budi menilai dialog ini penting karena mempertemukan kepentingan penjual, platform, dan konsumen dalam satu forum. Menurut dia, ekosistem niaga elektronik yang sehat harus memberi ruang yang adil bagi semua pihak.
Sejumlah seller yang hadir juga mengaku terbantu karena dapat menyampaikan keluhan secara langsung kepada pemangku kebijakan. Mereka berharap pemerintah hadir sebagai penengah dalam menciptakan aturan yang lebih jelas dan berpihak pada usaha kecil.
Revisi Permendag Disiapkan
Budi menjelaskan bahwa berbagai persoalan di platform dapat ditindaklanjuti melalui revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Aturan itu mengatur perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
Ia menyebut proses revisi telah memasuki tahap penyelesaian harmonisasi peraturan. Dalam penyusunannya, pemerintah juga melibatkan perwakilan platform dan penjual agar kebijakan yang lahir lebih aplikatif.
Revisi tersebut disebut akan memuat penguatan perlindungan produk lokal dan transparansi di platform digital. Pemerintah juga mendorong adanya rencana aksi bersama untuk mengimplementasikan aturan baru itu.
Menurut Budi, sinergi para pemangku kepentingan menjadi kunci agar implementasi revisi berjalan efektif. Ia berharap kebijakan yang disusun tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga menjaga kepentingan konsumen.
Produk Lokal Jadi Prioritas
Budi menegaskan bahwa pemerintah ingin produk lokal berkembang lebih kuat di pasar domestik. Ia menilai kualitas produk yang baik akan membantu Indonesia memperkuat kendali atas arus impor.
Karena itu, sistem perdagangan digital menurut dia harus mendukung pertumbuhan merek lokal. Dukungan tersebut perlu hadir melalui aturan yang adil, transparan, dan mudah dijalankan.
Ia juga menekankan pentingnya ekosistem yang memberi ruang promosi seimbang bagi produk dalam negeri. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat bersaing lebih sehat di pasar digital.
Fokus pada produk lokal dinilai sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya saing ekonomi nasional. Dalam konteks ini, marketplace diharapkan ikut menjadi mitra pertumbuhan bagi pelaku usaha kecil.
Marketplace Tanggapi Masukan
Perwakilan dari Shopee, Tokopedia, dan TikTok turut hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendengar langsung keluhan para seller. Mereka merespons masukan yang disampaikan dan berjanji melakukan evaluasi internal.
Kepala Kebijakan Publik TikTok, Hilmi Adrianto, menyebut ada catatan terkait peningkatan visibilitas merek lokal. Ia juga menyoroti perlunya transparansi biaya yang dikenakan kepada penjual serta sosialisasi yang lebih jelas kepada pengguna.
Deputy Director of Government Relations Shopee, Balques Manisang, mengatakan pihaknya sudah mencatat seluruh masukan yang masuk. Menurut dia, hasil pertemuan itu telah diteruskan ke tim untuk segera dievaluasi.
Para perwakilan platform menilai dialog terbuka seperti ini penting untuk memperbaiki layanan dan kebijakan internal. Mereka menyatakan siap menyesuaikan kebijakan bila diperlukan agar ekosistem niaga elektronik tetap tumbuh sehat.
