Biaya operasional di marketplace dinilai semakin menekan pelaku usaha fashion muslim lokal, terutama karena potongan layanan, beban promo, dan biaya fitur yang kerap aktif tanpa pemberitahuan. Kondisi itu disampaikan Vanilla Hijab, brand fashion muslim yang didirikan Atina Maulina dan Intan Kusuma Fauzia, di Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Atina menyebut, tekanan biaya yang terus naik membuat ruang gerak penjual semakin sempit, sementara harga bahan baku juga ikut terdorong. Di tengah situasi itu, Vanilla Hijab memilih menaikkan harga secara bertahap, mengurangi produksi massal, dan menambah nilai produk agar tetap kompetitif.
Marketplace Tekan Fashion Muslim
Atina menilai kebijakan biaya layanan di marketplace berjalan sepihak dan berimbas langsung pada margin penjual lokal. Ia mengatakan, beban gratis ongkir yang naik serta biaya promosi membuat pelaku usaha sulit menjaga harga tetap stabil.
Menurut dia, kondisi tersebut semakin berat karena biaya bahan baku juga naik, sementara pasar cenderung menolak kenaikan harga yang terlalu tinggi. Akibatnya, penjual harus menanggung tekanan dari dua sisi, yakni biaya produksi dan ekspektasi konsumen.
Ia menjelaskan, situasi itu bukan hanya menyulitkan arus kas, tetapi juga memengaruhi keputusan bisnis jangka pendek. Saat harga produk tak bisa dinaikkan secara agresif, penjual terpaksa menahan volume produksi agar tidak menumpuk stok.
Dalam pandangannya, marketplace memang membantu memperluas pasar, tetapi kebijakan internalnya perlu lebih adil bagi penjual. Tanpa penyesuaian yang sehat, manfaat platform digital bisa berubah menjadi beban yang menggerus keberlanjutan usaha.
Strategi Bertahan Fashion Lokal
Untuk menghadapi tekanan itu, Vanilla Hijab memilih menaikkan harga secara perlahan, dari kisaran Rp 80.000 menjadi Rp 95.000. Langkah tersebut dilakukan agar konsumen tidak kaget dan tetap melihat perubahan harga sebagai penyesuaian yang wajar.
Selain itu, perusahaan juga mengurangi produksi massal sambil memantau respons pasar dengan lebih cermat. Strategi ini dinilai lebih aman dibandingkan memaksakan volume tinggi di saat biaya operasional terus bergerak naik.
Atina menekankan bahwa cara bertahan yang paling masuk akal bukanlah perang harga, melainkan memperkuat nilai tambah produk. Ia melihat konsumen lebih bersedia menerima harga baru jika ada alasan yang jelas di balik kenaikan tersebut.
Vanilla Hijab kemudian mengembangkan inovasi pada produknya, termasuk hijab instan dengan magnet dan kemasan reusable. Dengan pendekatan itu, perusahaan berharap konsumen merasakan manfaat tambahan, bukan sekadar membeli barang dengan label harga yang lebih tinggi.
Risiko Biaya di Platform
Atina mengungkapkan, salah satu masalah yang paling sering ditemui adalah fitur promosi yang aktif otomatis tanpa persetujuan jelas dari penjual. Dalam beberapa kasus, biaya program seperti gratis ongkir dan kampanye lain tetap dibebankan kepada seller.
Ia menyebut pengalaman seperti itu tidak hanya dialami Vanilla Hijab, melainkan juga banyak penjual lain di Indonesia. Karena itu, para pelaku usaha diminta rutin memeriksa laporan biaya agar tidak rugi akibat fitur yang tidak disadari aktif.
Masalah lain yang disorot adalah pembebanan biaya saat pembeli menggunakan paylater, meski transaksi tersebut bukan keputusan penjual. Menurut Atina, praktik tersebut menunjukkan perlunya transparansi yang lebih tinggi dari pihak platform.
Di sisi lain, ketergantungan industri terhadap marketplace membuat banyak pelaku usaha sulit keluar dari ekosistem tersebut. Kondisi itu menempatkan seller pada posisi lemah saat harus berhadapan dengan aturan yang berubah cepat.
Harapan untuk Regulasi Adil
Selain persoalan biaya, Atina juga menyoroti lemahnya perlindungan bagi penjual dalam kasus penipuan bermodus retur barang atau fraud. Ia menilai, kelonggaran aturan pengembalian barang kerap merugikan pelaku UMKM yang tidak memiliki daya tawar kuat.
Meski Vanilla Hijab mengaku belum pernah menjadi korban langsung, kekhawatiran terhadap praktik semacam itu tetap besar. Menurutnya, ekosistem digital seharusnya memberi perlindungan yang seimbang bagi penjual dan pembeli.
Atina pun menilai kehadiran negara dibutuhkan secara konkret untuk menata ekosistem e-commerce yang semakin besar. Ia mengingatkan, UMKM menopang sekitar 60 persen ekonomi Indonesia dan sebagian besar pasarnya kini bergantung pada marketplace.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan makro, tetapi juga menyiapkan regulasi mikro yang adil bagi pedagang lokal. Dengan aturan yang lebih seimbang, industri kreatif nasional diharapkan dapat tumbuh tanpa terus dibebani biaya yang mencekik.
