Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai sebagian fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan bergeser seiring hadirnya BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia menyebut pengawasan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis dapat diperkuat melalui sistem digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Pandangan tersebut disampaikan Luhut usai memberi sambutan pada acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026). Meski demikian, ia menegaskan reformasi itu tetap bergantung pada kebijakan Kementerian Keuangan.
Reformasi Bea Cukai
Luhut menilai Bea Cukai perlu melakukan pembenahan mendalam agar selaras dengan kehadiran badan usaha yang fokus pada tata kelola ekspor komoditas SDA tertentu. Menurut dia, fungsi pengawasan tidak harus selalu bergantung pada mekanisme lama yang bertumpu pada interaksi langsung. Ia melihat peluang perubahan itu sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas.
Ia mencontohkan bahwa keberadaan Danantara hanya mencakup pengaturan ekspor sejumlah komoditas strategis, sementara sektor lain tetap berjalan dengan sistem yang sudah ada. Karena itu, peran Bea Cukai dinilai masih relevan, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan baru. Luhut menilai penyesuaian tersebut penting agar tata kelola ekspor tidak tertinggal.
Dalam pandangannya, reformasi bukan berarti menghapus lembaga, melainkan memperbarui cara kerja agar lebih efektif. Ia menekankan bahwa transformasi di bidang kepabeanan perlu didorong dengan pendekatan yang lebih modern. Dengan demikian, pengawasan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.
Luhut juga menyebut reformasi harus sejalan dengan perubahan ekosistem perdagangan yang semakin kompleks. Ia menilai lembaga publik harus mampu menyesuaikan diri dengan model bisnis yang terus berubah. Tanpa pembenahan, fungsi pengawasan dikhawatirkan tidak lagi optimal.
Digitalisasi Berbasis AI
Luhut menilai sistem berbasis AI dapat menjadi solusi untuk memperkuat transparansi dalam pengawasan ekspor. Ia berpendapat teknologi mampu meminimalkan ruang manipulasi yang kerap muncul dalam proses manual. Karena itu, digitalisasi disebutnya sebagai pilihan yang sangat ia dukung.
Menurut Luhut, keunggulan AI terletak pada kemampuannya mengolah data secara objektif dan berulang. Sistem semacam itu dinilai lebih sulit dibohongi dibanding proses yang bergantung pada penilaian personal. Ia meyakini teknologi dapat membantu negara mengawasi alur ekspor dengan lebih ketat.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi bukan sekadar soal efisiensi, tetapi juga soal integritas tata kelola. Dengan proses yang terdokumentasi secara digital, setiap jejak transaksi akan lebih mudah ditelusuri. Kondisi itu dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas institusi.
Dalam konteks kepabeanan, Luhut melihat AI dapat digunakan untuk membaca pola risiko, memantau pergerakan komoditas, dan mempercepat pengambilan keputusan. Langkah ini diyakini akan membuat pengawasan lebih adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Ia menilai pendekatan tersebut lebih sesuai dengan tantangan perdagangan modern.
Interaksi Langsung Dikurangi
Luhut menilai inti dari transformasi birokrasi adalah mengurangi frekuensi pertemuan langsung antara petugas dan pengguna layanan. Menurut dia, interaksi yang terlalu bergantung pada orang ke orang sering kali membuka celah persoalan. Karena itu, sistem digital dipandang sebagai jalan untuk menekan risiko tersebut.
Ia mengatakan hubungan langsung yang terlalu intens sulit sepenuhnya steril dari penyimpangan. Bahkan, menurut dia, penggunaan pakta integritas saja belum cukup untuk memastikan kepatuhan. Luhut menilai sistem yang kuat jauh lebih efektif daripada sekadar janji moral.
Dengan ekosistem digital, Luhut meyakini proses pengawasan dapat berlangsung lebih tertib dan transparan. Ia menyebut teknologi mampu mengurangi ruang negosiasi yang tidak perlu dalam layanan publik. Dalam pandangannya, hal itu akan membantu membangun birokrasi yang lebih bersih.
Ia juga menilai pengurangan interaksi langsung akan mendorong efisiensi kerja di instansi terkait. Setiap proses dapat dipantau melalui sistem, sehingga keputusan lebih mudah diaudit. Model seperti ini dianggap cocok untuk pengawasan ekspor bernilai besar.
Implikasi bagi Penerimaan Negara
Luhut optimistis reformasi Bea Cukai berbasis digital akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Ia menilai tata kelola yang lebih bersih akan mengurangi kebocoran dalam proses pengawasan ekspor. Pada akhirnya, negara berpeluang memperoleh manfaat fiskal yang lebih besar.
Menurut dia, sistem yang transparan akan memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan komoditas strategis. Kepercayaan itu penting agar kebijakan ekspor dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Ia menilai digitalisasi dapat menjadi fondasi untuk memperbaiki kualitas layanan publik.
Luhut juga menegaskan bahwa keberhasilan reformasi tetap membutuhkan dukungan kementerian teknis. Ia menyebut arah kebijakan akan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi. Karena itu, implementasi perlu dilakukan secara bertahap dan terukur.
Meski belum menjadi keputusan final, gagasan tersebut menunjukkan dorongan kuat terhadap pembaruan sistem pengawasan ekspor. Luhut menilai masa depan kepabeanan harus bergerak menuju model yang lebih modern, transparan, dan berbasis data. Dengan demikian, pengawasan dapat mendukung kepentingan ekonomi nasional secara lebih optimal.
