Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB, meski banyak negara mulai melonggarkan batas fiskal mereka. Kebijakan ini dipertahankan melalui disiplin fiskal yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang kuat sebagai penopang utama ketahanan APBN Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut strategi tersebut sebagai bukti nyata resiliensi arsitektur fiskal nasional dalam menghadapi ketidakpastian global. Ia juga menyoroti penerapan kebijakan anggaran adaptif yang membuat APBN tetap lentur tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan dan perekonomian.
Defisit APBN Tetap Dijaga
Suahasil menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal defisit APBN secara pruden agar tetap berada di bawah ambang 3% PDB. Menurut dia, disiplin fiskal menjadi fondasi penting agar Indonesia tidak kehilangan ruang kebijakan di tengah gejolak global.
Ia menilai banyak negara lain memilih melonggarkan batas defisit, namun hasil pertumbuhan ekonominya justru lebih rendah. Kondisi itu, kata dia, menunjukkan bahwa kombinasi kehati-hatian fiskal dan pertumbuhan yang sehat masih relevan bagi Indonesia.
Pemerintah juga berupaya menjaga konsistensi arah kebijakan agar belanja negara tetap efektif dan terukur. Dengan cara itu, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai penyangga stabilitas ekonomi.
Dalam pandangan Kemenkeu, ketahanan fiskal harus dijaga bukan semata untuk memenuhi batas angka defisit. Lebih jauh, kebijakan tersebut diperlukan agar negara tetap memiliki kemampuan merespons risiko ekonomi secara cepat dan tepat.
Kebijakan APBN yang Adaptif
Resiliensi anggaran negara dibangun melalui penerapan adaptive budget policy atau kebijakan anggaran yang adaptif. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menyesuaikan alokasi belanja sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan fungsi utama APBN.
Suahasil mengatakan fleksibilitas tersebut terbukti saat Kemenkeu melakukan penataan ulang belanja pada APBN 2025. Langkah itu dilakukan di tengah kebutuhan menjaga kesinambungan pelayanan publik dan stabilitas fiskal.
Melalui penyesuaian tersebut, pemerintah mampu merapikan prioritas belanja secara lebih efisien. Hasilnya, APBN tetap bekerja sebagai instrumen yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Kemenkeu menilai kebijakan adaptif penting agar belanja negara lebih fokus pada sektor yang memberi dampak langsung. Dengan demikian, ruang fiskal dapat dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas nasional secara lebih terarah.
Efisiensi yang Menyelamatkan Anggaran
Pada proses penataan ulang APBN 2025, Kemenkeu memangkas anggaran hingga hampir 9% di seluruh lini birokrasi. Kebijakan efisiensi itu berhasil menyelamatkan anggaran hampir Rp170 triliun.
Meski terjadi pemotongan, operasional pemerintahan tetap berjalan normal tanpa gangguan berarti. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi tersebut dilakukan secara selektif agar tidak menghambat layanan publik.
Suahasil menyebut hasil ini sebagai bukti bahwa penyesuaian fiskal dapat dilakukan tanpa menurunkan efektivitas belanja negara. Menurut dia, keberhasilan itu menunjukkan bahwa disiplin anggaran dapat berjalan seiring dengan kemampuan menjaga fungsi pemerintahan.
Penataan ulang belanja juga menjadi sinyal bahwa Kemenkeu semakin mengutamakan kualitas pengeluaran ketimbang sekadar besaran anggaran. Dengan pola tersebut, setiap rupiah diharapkan memberi kontribusi yang lebih besar bagi ekonomi.
Fokus APBN untuk Pertumbuhan
Kemenkeu tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di jalur kuat, termasuk capaian 5,11% pada 2025. Untuk mendukung target jangka menengah pemerintah, kapasitas fiskal diarahkan guna mendorong produktivitas nasional.
Fokus utama diarahkan pada sektor infrastruktur dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Keduanya dinilai sebagai prasyarat penting untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti yang dicanangkan pemerintah.
Suahasil menyampaikan bahwa APBN akan difokuskan lebih spesifik pada penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial. Sementara itu, investasi publik strategis akan dikelola melalui Danantara sesuai desain kebijakan yang baru.
Untuk 2026, defisit berjalan diproyeksikan berada di kisaran 2%, sedangkan rancangan APBN 2027 disiapkan pada rentang 1,8% hingga 2,4%. Arah tersebut menunjukkan pemerintah ingin menjaga ruang fiskal tetap aman sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
