Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk meningkatkan keselamatan di 1.638 perlintasan sebidang di Indonesia. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut dana tersebut tidak hanya untuk pemasangan palang pintu, tetapi juga dapat dialihkan ke pembangunan flyover atau underpass. Kebijakan ini muncul setelah evaluasi menunjukkan kebutuhan penutupan dan pengamanan perlintasan ternyata lebih rendah dari perkiraan awal. Langkah ini diharapkan mempercepat penanganan titik rawan kecelakaan di jalur kereta api.
Dudy menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk penutupan dan pemasangan palang pintu hanya sekitar Rp 842 miliar. Sisa anggaran, menurut dia, berpotensi digunakan untuk membangun infrastruktur pemisah jalur di lokasi yang dinilai paling padat dan berisiko. Namun, Kementerian Perhubungan belum mengumumkan daftar titik yang akan diprioritaskan. Pembahasan teknis akan dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum agar program dapat berjalan lebih efektif.
Anggaran perlintasan sebidang
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Dudy menyampaikan bahwa pemerintah tetap berpegang pada target keselamatan yang telah disampaikan Presiden. Ia menegaskan, dana yang tersedia akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Menurut dia, pembiayaan yang semula diperkirakan besar ternyata setelah dihitung ulang menjadi lebih kecil. Karena itu, pemerintah membuka ruang untuk mengalihkan anggaran ke kebutuhan infrastruktur lain yang mendukung keselamatan.
Dudy menuturkan, prioritas utama saat ini adalah menutup dan menjaga perlintasan yang belum terjaga. Perlintasan sebidang yang tidak memiliki pengaman dinilai paling berisiko karena masih sering dilalui warga dan kendaraan. Pemerintah ingin memastikan titik-titik tersebut segera mendapat penanganan sebelum proyek yang lebih besar dimulai. Dengan demikian, potensi kecelakaan dapat ditekan dalam waktu lebih cepat.
Ia menambahkan, sinkronisasi anggaran akan dilakukan agar proyek tidak berjalan parsial dan tumpang tindih. Pemerintah pusat berupaya menyelaraskan kebutuhan penanganan perlintasan dengan rencana pembangunan infrastruktur pendukung. Skema ini juga membuka peluang penggunaan dana secara lebih efisien. Dengan alokasi yang tepat, manfaat keselamatan dapat dirasakan lebih luas oleh pengguna jalan dan penumpang kereta api.
Opsi flyover dan underpass
Selain pemasangan palang pintu, Kemenhub menyiapkan kemungkinan pembangunan flyover dan underpass pada titik tertentu. Opsi tersebut dinilai lebih efektif untuk memisahkan arus kendaraan dengan lintasan kereta api. Meski begitu, kementerian belum membeberkan lokasi yang akan masuk daftar prioritas. Penentuan titik akan mempertimbangkan tingkat kepadatan lalu lintas dan risiko kecelakaan.
Dudy menyebut koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi bagian penting dari pelaksanaan program ini. Kerja sama lintas kementerian dibutuhkan karena pembangunan flyover dan underpass memerlukan dukungan teknis serta pembiayaan yang lebih kompleks. Pemerintah ingin memastikan setiap proyek memiliki manfaat maksimal bagi keselamatan masyarakat. Dengan begitu, dana besar yang disiapkan tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Menurut dia, penggabungan berbagai skema penanganan akan membuat program lebih fleksibel. Perlintasan dengan karakteristik tertentu dapat ditutup, sementara titik lain bisa diubah menjadi jalur tidak sebidang. Pendekatan ini diharapkan menyesuaikan kondisi wilayah tanpa mengorbankan keselamatan. Pemerintah menilai strategi tersebut lebih realistis dibanding mengandalkan satu solusi untuk seluruh lokasi.
Pengawasan operasional kereta
Di luar pembenahan fisik, Kemenhub juga menyiapkan langkah jangka pendek dari sisi operasional perjalanan kereta api. Pengawasan terhadap operator, termasuk PT KAI, akan diperketat untuk memastikan seluruh aturan dipatuhi. Dudy menegaskan bahwa kepatuhan terhadap Grafik Perjalanan Kereta Api harus dijalankan secara penuh. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga keselamatan selama proses pembenahan perlintasan berlangsung.
Pengawasan tersebut mencakup batas kecepatan maksimum, waktu kedatangan, dan waktu keberangkatan kereta di stasiun. Pemerintah ingin memastikan operasi kereta berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Setiap penyimpangan dinilai dapat meningkatkan risiko bagi penumpang maupun masyarakat di sekitar rel. Karena itu, pengawasan akan dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
Kemenhub juga meminta operator memperkuat disiplin lapangan agar tidak ada kelonggaran dalam penerapan prosedur. Menurut Dudy, keselamatan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga oleh kepatuhan operasional. Pendekatan ini menjadi pelengkap dari program penutupan perlintasan dan pembangunan jalur tidak sebidang. Dengan kombinasi tersebut, risiko di jalur kereta diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Respons atas insiden Bekasi
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti banyaknya perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Sorotan itu muncul setelah insiden kecelakaan maut antara KRL Commuter Line dan KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Bekasi. Pemerintah menilai kondisi perlintasan yang belum aman menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera dibenahi. Karena itu, percepatan program keselamatan menjadi agenda mendesak.
Prabowo menyebut akan menunjuk pelaksana khusus untuk menangani perlintasan sebidang, terutama di Pulau Jawa. Di wilayah tersebut terdapat sekitar 1.800 titik yang memerlukan perhatian serius. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran hampir Rp 4 triliun untuk menjalankan proyek itu. Dana tersebut disiapkan demi keselamatan masyarakat dan kelancaran transportasi kereta api.
Prabowo menegaskan, pembenahan perlintasan sebidang perlu dilakukan tanpa penundaan. Ia menilai kereta api merupakan moda transportasi yang sangat dibutuhkan sehingga keselamatannya harus dijaga secara maksimal. Dengan penunjukan pelaksana khusus dan dukungan anggaran memadai, pemerintah berharap perbaikan dapat berjalan lebih cepat. Target akhirnya adalah menekan angka kecelakaan dan meningkatkan keamanan perjalanan di seluruh jalur kereta.
