Kebutuhan energi Base Transceiver Station atau BTS di Indonesia ternyata tidak seragam antarwilayah. Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, menjelaskan perbedaan itu sangat dipengaruhi oleh cakupan layanan, kontur daerah, dan karakter masyarakat setempat. Penjelasan tersebut disampaikan dalam webinar PODCAST#1 Pusat Obrolan Digital Cerdas Analisis Sistem Telekomunikasi pada Rabu, 20 Mei 2026. Menurutnya, kebutuhan BTS di Pulau Jawa tidak bisa disamakan dengan wilayah lain yang memiliki kondisi geografis dan sosial berbeda.
Dr Mardi menegaskan, tidak semua tipe BTS dipasang dengan pola yang sama di setiap daerah. Operator harus menyesuaikan penempatan dan jenis BTS dengan target pasar serta kebutuhan jaringan di wilayah tersebut. Jika penyesuaian itu diabaikan, konsumsi energi bisa menjadi jauh lebih tinggi dari yang semestinya. Kondisi ini membuat efisiensi jaringan menjadi isu penting dalam pengembangan telekomunikasi nasional.
BTS dan energi jaringan
Konsumsi energi BTS disebut sangat tinggi karena perangkat ini harus menjaga cakupan layanan secara luas dan berkelanjutan. Dr Mardi menyebut contoh kebutuhan energi operasional Telkomsel pada 2023 yang nyaris mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan perusahaan. Angka tersebut menunjukkan bahwa jaringan seluler menjadi salah satu komponen paling boros energi dalam operasional telekomunikasi. Tren itu diperkirakan masih akan berlanjut karena implementasi 4G di Indonesia terus meningkat, sementara 5G masih terbatas.
Dalam paparannya, Dr Mardi menyampaikan bahwa pertumbuhan jaringan seluler membuat kebutuhan energi operator sulit ditekan tanpa perencanaan yang tepat. Operator perlu menghitung kapasitas layanan, cakupan wilayah, dan efisiensi perangkat sebelum melakukan instalasi. Ia menilai, kebutuhan energi yang besar bukan hanya disebabkan oleh banyaknya BTS, tetapi juga oleh penyesuaian teknis yang tidak selalu sama di tiap lokasi. Karena itu, perencanaan jaringan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih spesifik.
Peneliti BRIN itu juga mengingatkan bahwa profil permintaan layanan di daerah padat penduduk berbeda dengan wilayah yang lebih tersebar. Pulau Jawa, misalnya, memiliki kebutuhan jaringan yang lebih kompleks karena kepadatan pengguna dan aktivitas digital yang tinggi. Sebaliknya, daerah dengan sebaran penduduk yang lebih renggang memerlukan strategi jaringan yang berbeda. Perbedaan itu membuat konsumsi energi BTS tidak dapat dipukul rata.
Selain faktor jumlah pengguna, kontur wilayah juga ikut menentukan kebutuhan teknis BTS. Daerah berbukit, terpencil, atau dengan akses terbatas memerlukan konfigurasi jaringan yang lebih menantang dibanding kawasan perkotaan. Dalam kondisi seperti itu, operator harus mempertimbangkan efisiensi daya sekaligus kualitas layanan. Kombinasi kedua aspek tersebut menjadi dasar penting dalam pengelolaan jaringan telekomunikasi modern.
Data penelitian BRIN
Dr Mardi menjelaskan bahwa penelitiannya menggunakan data dari salah satu operator telekomunikasi di Indonesia. Data tersebut mencakup sekitar 8.500 site BTS yang tersebar di 20 kabupaten dan kota pada tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dari sampel itu, jenis site yang diamati meliputi Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, dan Makro Hub. Hampir 78 persen di antaranya merupakan site makro.
Komposisi jenis site tersebut dinilai sangat penting dalam perhitungan kebutuhan energi jaringan. Setiap jenis BTS memiliki karakter operasional yang berbeda, sehingga kebutuhan dayanya pun tidak sama. Jika proporsinya tidak dihitung dengan tepat, model energi yang dihasilkan akan meleset dari kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, pemetaan tipe site menjadi bagian krusial dalam analisis jaringan.
Dalam penjelasannya, Dr Mardi menekankan bahwa kondisi sosial ekonomi juga memengaruhi pola kebutuhan BTS. Ia menyebut profil masyarakat di Kalimantan dan Papua berbeda jauh dengan masyarakat di Jakarta, sehingga kebutuhan infrastrukturnya tidak bisa disamaratakan. Perbedaan tersebut membuat perencanaan energi harus mempertimbangkan konteks wilayah secara menyeluruh. Tanpa pendekatan itu, hasil pemodelan tidak akan merepresentasikan kondisi nyata di Indonesia.
Untuk memperkuat validasi penelitiannya, Dr Mardi menggunakan tiga faktor sosioekonomi utama. Faktor itu meliputi kepadatan penduduk, indeks pembangunan, dan indeks masyarakat digital. Menurutnya, tiga indikator tersebut membantu memetakan kebutuhan jaringan secara lebih akurat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar analisis yang lebih realistis dan terukur.
Perbedaan Jawa dan daerah
Menurut Dr Mardi, kebutuhan BTS di Pulau Jawa dan daerah lain memang harus dipandang secara berbeda. Pulau Jawa memiliki karakter penduduk padat, aktivitas ekonomi tinggi, dan trafik data yang besar. Sementara itu, banyak wilayah di luar Jawa memiliki tantangan geografis dan sebaran penduduk yang berbeda. Perbedaan itu membuat pola kebutuhan energi jaringan juga berubah.
Ia menilai pendekatan satu model untuk seluruh Indonesia tidak akan efektif. Operator perlu menyesuaikan kapasitas BTS dengan target layanan dan karakter pasar masing-masing wilayah. Jika pendekatannya terlalu umum, maka jaringan bisa menjadi boros energi atau tidak efisien dalam melayani pelanggan. Karena itu, strategi berbasis data menjadi kebutuhan utama.
Penyesuaian itu juga berkaitan dengan upaya menjaga kualitas layanan telekomunikasi. BTS yang tidak dirancang sesuai kebutuhan wilayah berpotensi menimbulkan pemborosan operasional dalam jangka panjang. Di sisi lain, jaringan yang terlalu kecil juga bisa menghambat pengalaman pengguna. Keseimbangan antara kebutuhan layanan dan efisiensi energi menjadi tantangan besar bagi operator.
Dr Mardi menambahkan bahwa pengembangan jaringan di Indonesia harus mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan geografis yang sangat beragam. Ia menegaskan bahwa analisis kebutuhan energi BTS harus dilakukan dengan basis wilayah, bukan dengan asumsi seragam. Dengan cara itu, hasil perencanaan akan lebih akurat dan mendukung pembangunan telekomunikasi yang berkelanjutan. Pandangan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya riset dalam mendukung efisiensi infrastruktur digital nasional.
Implikasi bagi operator
Hasil riset BRIN memberikan sinyal penting bagi operator telekomunikasi dalam merancang jaringan ke depan. Penghematan energi tidak cukup hanya dilakukan melalui penggantian perangkat, tetapi juga lewat perencanaan jaringan yang tepat sasaran. Operator perlu memahami pola permintaan layanan di tiap wilayah sebelum menambah kapasitas BTS. Langkah ini dapat membantu menekan biaya operasional sekaligus menjaga kualitas layanan.
Di tengah peningkatan kebutuhan data, efisiensi energi menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan. Pertumbuhan jaringan 4G dan keterbatasan implementasi 5G membuat beban BTS masih akan tetap tinggi dalam waktu dekat. Karena itu, operator dituntut lebih cermat dalam memilih tipe site dan menempatkannya sesuai kebutuhan. Strategi tersebut akan berdampak langsung pada konsumsi energi tahunan perusahaan.
Penelitian Dr Mardi juga menunjukkan bahwa data sosioekonomi dapat menjadi alat penting untuk perencanaan infrastruktur digital. Kepadatan penduduk, indeks pembangunan, dan tingkat masyarakat digital bisa membantu memprediksi kebutuhan layanan di suatu daerah. Dengan begitu, penyusunan jaringan tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga berbasis kondisi sosial. Pendekatan ini dinilai lebih relevan untuk negara kepulauan seperti Indonesia.
Pada akhirnya, perbedaan kebutuhan BTS antara Pulau Jawa dan daerah lain menjadi pengingat bahwa pembangunan telekomunikasi harus adaptif. Setiap wilayah memiliki tantangan, peluang, dan kebutuhan energi yang berbeda. Jika operator mampu menyesuaikan desain jaringan dengan karakter lokal, efisiensi akan meningkat dan kualitas layanan dapat lebih terjaga. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan BTS bukan sekadar soal kapasitas, tetapi juga soal ketepatan perencanaan.
