Kebutuhan energi Base Transceiver Station atau BTS di Indonesia tidak seragam, karena sangat dipengaruhi oleh kebutuhan cakupan, kontur wilayah, dan karakter masyarakat setempat. Penjelasan ini disampaikan Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, dalam webinar bertema kajian kebutuhan energi jaringan telekomunikasi seluler di Indonesia pada Rabu, 20 Mei 2026.
Ia menegaskan, tipe BTS yang dipasang di Pulau Jawa bisa berbeda dengan daerah lain, sehingga konsumsi energinya juga tidak bisa disamaratakan. Temuan risetnya menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan jaringan harus mempertimbangkan faktor teknis dan sosioekonomi agar lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
BTS dan kebutuhan energi
Dr Mardi menjelaskan bahwa tidak semua BTS diinstal dengan standar yang sama. Operator menyesuaikan tipe site dengan kebutuhan coverage di tiap daerah.
Penyesuaian itu juga bergantung pada kontur wilayah yang dilayani. Daerah padat dan datar dapat memerlukan konfigurasi yang berbeda dari wilayah berbukit atau tersebar.
Menurutnya, karakter jaringan seluler membuat konsumsi energi BTS cenderung tinggi. Pasalnya, perangkat ini harus menjaga layanan tetap aktif agar seluruh area tetap terjangkau sinyal.
Kondisi tersebut membuat energi operasional operator telekomunikasi menjadi perhatian penting. Dalam contoh yang ia paparkan, kebutuhan energi operasional Telkomsel pada 2023 hampir mencakup 90 persen dari total konsumsi tahunan perusahaan.
Dominasi jaringan makro
Dalam penelitiannya, Dr Mardi mengumpulkan data dari salah satu operator di Indonesia. Data itu mencakup sekitar 8.500 BTS sites yang tersebar di 20 kabupaten dan kota di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Setiap point site sampel memiliki kategori yang berbeda, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari keseluruhan sampel, hampir 78 persen di antaranya merupakan site makro.
Proporsi itu penting dalam perhitungan energi jaringan. Jika komposisi site tidak diperhitungkan dengan benar, hasil pemodelan berisiko meleset dari kondisi lapangan.
Ia menilai dominasi site makro menunjukkan kebutuhan kapasitas yang besar di wilayah tertentu. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa strategi pembangunan BTS tidak bisa disamakan antar daerah.
Faktor sosioekonomi penentu
Dr Mardi menilai kebutuhan BTS di suatu wilayah harus dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menyebut profil penduduk di Kalimantan dan Papua sangat berbeda dibandingkan dengan Jakarta.
Perbedaan tersebut berdampak pada pola konsumsi layanan digital dan kebutuhan jaringan. Karena itu, pendekatan yang sama untuk semua wilayah dinilai tidak akan menggambarkan situasi Indonesia secara akurat.
Dalam risetnya, ia menggunakan tiga faktor sosioekonomi sebagai dasar validasi. Ketiga faktor itu adalah population density, development index, dan digital society index.
Dengan indikator tersebut, model kebutuhan energi menjadi lebih dekat dengan kondisi nyata. Pendekatan ini juga membantu operator membaca kebutuhan jaringan secara lebih presisi dan efisien.
Implikasi untuk jaringan seluler
Ia menilai tren implementasi jaringan seluler di Indonesia masih akan mendorong kenaikan kebutuhan energi. Jaringan 4G masih terus berkembang, sementara implementasi 5G masih sangat terbatas.
Situasi itu membuat operator perlu menyusun strategi efisiensi energi sejak awal. Tanpa perhitungan yang tepat, beban operasional dapat meningkat seiring ekspansi jaringan.
Di sisi lain, kebutuhan di pulau besar dan padat penduduk seperti Jawa tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Setiap daerah memiliki karakter geografis, demografis, dan ekonomi yang berbeda.
Karena itu, penyesuaian desain BTS menjadi bagian penting dalam perencanaan telekomunikasi nasional. Jika dilakukan dengan tepat, jaringan dapat lebih efisien sekaligus tetap menjangkau masyarakat secara luas.
