Meningkatnya investasi China di sektor teknologi digital Indonesia dinilai membuka peluang besar bagi percepatan transformasi ekonomi nasional. Namun, arus modal tersebut juga memunculkan kekhawatiran baru terkait kedaulatan digital, ketergantungan infrastruktur, dan keamanan data strategis.
Sejumlah pakar menilai pemerintah perlu memperkuat regulasi, diversifikasi mitra teknologi, serta kapasitas keamanan siber agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara atau satu vendor. Dorongan itu muncul di tengah meningkatnya ekspansi investasi China pada jaringan 5G, pusat data, cloud, hingga smart city di Asia Tenggara.
Investasi Digital China
Perwakilan Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto, menilai dominasi investasi digital China memang dapat mempercepat transformasi digital Indonesia. Ia menyebut percepatan itu penting untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks. Namun, ia menegaskan bahwa manfaat ekonomi tidak boleh dibayar dengan hilangnya kendali atas infrastruktur vital. Karena itu, pemerintah diminta memastikan arah pembangunan digital tetap berada dalam kepentingan nasional.
Johanes mendorong pemerintah memperluas kerja sama teknologi dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa. Menurut dia, diversifikasi mitra akan mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber teknologi. Ia juga menekankan pentingnya penguatan rantai pasok agar ekosistem digital lebih tangguh. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ruang kebijakan Indonesia tetap terbuka.
Ia menambahkan, vendor asing harus tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan itu mencakup Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, dan audit keamanan yang transparan. Tanpa pengawasan yang ketat, pembangunan digital berpotensi menimbulkan kerentanan baru. Kondisi itu dapat merugikan posisi Indonesia dalam jangka panjang.
Risiko Kedaulatan Data
Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra, Prof. Teddy Mantoro, mengatakan Indonesia berada di posisi strategis dalam ekspansi digital China di Asia Tenggara. Ia menilai pasar digital Indonesia sangat besar, mulai dari e-commerce hingga teknologi finansial. Kebutuhan terhadap jaringan 5G, fiber optik, pusat data, dan cloud membuat Indonesia menjadi tujuan penting investasi. Situasi tersebut menempatkan Indonesia pada persimpangan antara peluang pertumbuhan dan risiko ketergantungan.
Menurut Teddy, peluang ekonomi hanya akan menjadi aset strategis jika Indonesia mampu mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik. Ia mengingatkan bahwa pembangunan digital tidak boleh berhenti pada penguasaan infrastruktur oleh pihak luar. Penguatan talenta, transfer pengetahuan, dan pengembangan industri lokal harus menjadi bagian dari skema investasi. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku dalam negeri.
Teddy juga menyoroti persaingan geopolitik yang kini merambah sektor cloud, data, kecerdasan buatan, dan keamanan digital. Ia menilai risiko terbesar bagi Indonesia adalah ketergantungan pada satu vendor untuk infrastruktur kritis. Selain itu, perpindahan data strategis ke yurisdiksi asing dapat melemahkan otoritas nasional. Fragmentasi standar ekonomi digital di kawasan ASEAN juga perlu diantisipasi sejak dini.
Diplomasi Teknologi Indonesia
Peneliti Australian Strategic Policy Institute, Gatra Priyandita, menyoroti proyek Digital Silk Road yang dikembangkan China di berbagai negara berkembang. Menurut dia, proyek tersebut bertujuan memperkuat posisi China sebagai kekuatan teknologi global melalui ekspor infrastruktur digital dan standar teknologi. Asia Tenggara menjadi target utama investasi itu karena pertumbuhan ekonominya yang cepat. Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan, menjadi salah satu negara yang paling diperhatikan.
Gatra menyebut investasi China di kawasan ini mencakup 5G, cloud, pusat data, kabel bawah laut, hingga smart city. Menurut dia, infrastruktur tersebut dapat mempercepat konektivitas dan efisiensi layanan publik. Meski demikian, kehadiran teknologi asing juga membawa pengaruh strategis yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, setiap proyek perlu dinilai secara cermat dari sisi manfaat dan risikonya.
Ia menilai Indonesia perlu memperkuat diplomasi digital agar tetap memperoleh manfaat teknologi tanpa kehilangan otonomi. Upaya itu mencakup perlindungan data pribadi, diversifikasi vendor, dan peningkatan kapasitas keamanan siber nasional. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat menjaga ruang tawar dalam kerja sama internasional. Keseimbangan antara keterbukaan investasi dan kedaulatan digital menjadi kunci utama.
Kapasitas Siber Nasional
Brigjen TNI (Purn) Victor P. Tobing menegaskan bahwa penguasaan teknologi merupakan faktor penting dalam menjaga kepentingan nasional. Ia mengatakan negara yang menguasai teknologi akan lebih mampu mengendalikan situasi dan mempertahankan kepentingan strategisnya. Dalam pandangannya, teknologi digital tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga soal daya tahan negara. Karena itu, kesiapan nasional perlu dibangun secara menyeluruh.
Victor mengingatkan bahwa rivalitas global di bidang digital semakin tajam dan melibatkan banyak aspek penting. Persaingan itu mencakup penguasaan data, sistem komunikasi, dan keamanan infrastruktur. Jika Indonesia tidak siap beradaptasi, posisi tawar nasional dapat melemah di tengah perubahan cepat. Oleh sebab itu, strategi nasional perlu disusun dengan orientasi jangka panjang.
Para narasumber sepakat bahwa Indonesia perlu menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan perlindungan kepentingan strategis. Penguatan regulasi, diversifikasi mitra, dan peningkatan kapasitas siber menjadi fondasi utama untuk menghadapi persaingan digital global. Dengan kebijakan yang konsisten, Indonesia berpeluang memetik manfaat ekonomi tanpa terjebak pada ketergantungan baru. Tantangan utamanya adalah memastikan setiap investasi benar-benar memperkuat kemandirian digital nasional.
