Meningkatnya investasi China di sektor teknologi digital Indonesia dinilai membuka peluang besar bagi percepatan transformasi ekonomi nasional. Namun, para pengamat mengingatkan bahwa arus modal tersebut juga dapat menimbulkan risiko terhadap kedaulatan digital, keamanan data, dan ketergantungan pada satu pihak asing.
Pemerintah diminta memperkuat regulasi, memperluas kerja sama teknologi, serta meningkatkan kapasitas siber agar pembangunan infrastruktur digital tidak bergantung pada satu negara. Sejumlah pakar menilai langkah itu penting agar Indonesia tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa kehilangan kendali atas aset digital strategis.
Investasi digital dan kedaulatan
Perwakilan Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto, menilai dominasi investasi digital China memang dapat mempercepat transformasi digital Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap kedaulatan digital nasional.
Ia menilai pemerintah perlu meningkatkan diversifikasi rantai pasok agar tidak ada penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara. Menurut dia, ketergantungan semacam itu dapat melemahkan posisi tawar Indonesia dalam jangka panjang.
Johanes juga mendorong pemerintah memperluas kerja sama teknologi dengan negara lain, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Eropa. Diversifikasi mitra dianggap dapat menjaga keseimbangan kepentingan sekaligus memperkuat daya tahan ekosistem digital nasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kepatuhan vendor asing terhadap aturan di Indonesia. Ketentuan seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, lokalisasi data untuk sektor strategis, dan audit keamanan transparan harus menjadi syarat utama.
Pasar besar menarik investasi
Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra, Prof Teddy Mantoro, mengatakan Indonesia berada pada posisi strategis dalam ekspansi digital China di Asia Tenggara. Menurut dia, pasar digital Indonesia yang besar membuat negeri ini sangat menarik bagi investor global.
Teddy menyebut kebutuhan infrastruktur digital nasional terus meningkat, mulai dari jaringan 5G, fiber optik, pusat data, cloud, hingga smart city. Kondisi itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar penting dalam peta investasi digital internasional.
Ia menilai peluang ekonomi hanya menjadi aset strategis bila Indonesia mampu mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik. Jika tidak, investasi tersebut justru akan berujung pada ketergantungan infrastruktur yang sulit dilepaskan.
Teddy juga menyoroti bahwa persaingan geopolitik kini merambah sektor teknologi digital, termasuk cloud, data, kecerdasan buatan, dan keamanan digital. Karena itu, Indonesia perlu menempatkan pembangunan digital sebagai bagian dari strategi nasional yang lebih luas.
Risiko keamanan siber
Menurut Teddy, ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai Indonesia dalam ekspansi teknologi digital asing. Risiko itu mencakup ketergantungan pada satu vendor untuk infrastruktur kritis, perpindahan data strategis ke yurisdiksi asing, serta fragmentasi standar ekonomi digital di ASEAN.
Ia menilai penguatan diplomasi digital menjadi penting agar Indonesia tetap mendapatkan manfaat teknologi tanpa kehilangan otonomi. Langkah itu juga dibutuhkan untuk menjaga ketahanan nasional di tengah perubahan lanskap teknologi global yang semakin kompetitif.
Peneliti Australian Strategic Policy Institute Canberra, Gatra Priyandita, menyoroti proyek Digital Silk Road yang dikembangkan China di berbagai negara berkembang. Menurut dia, proyek tersebut bertujuan memperkuat posisi China sebagai kekuatan teknologi global melalui ekspor infrastruktur dan standar teknologi.
Gatra menilai investasi digital China di Asia Tenggara, termasuk 5G, cloud, pusat data, kabel bawah laut, dan smart city, dapat mempercepat transformasi digital kawasan. Namun, ia mengingatkan adanya risiko keamanan siber dan pengaruh strategis yang perlu diantisipasi secara serius.
Penguatan regulasi nasional
Gatra menilai Indonesia perlu memperkuat regulasi pelindungan data pribadi agar tidak tertinggal dalam menghadapi investasi digital asing. Ia juga menyebut pentingnya kebijakan yang mendorong diversifikasi vendor infrastruktur digital di dalam negeri.
Selain regulasi, kapasitas keamanan siber nasional juga perlu ditingkatkan agar Indonesia mampu merespons potensi ancaman dengan cepat. Menurut dia, kesiapan teknis menjadi faktor penentu dalam menjaga kedaulatan data dan keandalan layanan publik digital.
Brigjen TNI Purn Victor P Tobing menegaskan bahwa penguasaan teknologi merupakan faktor penting dalam menjaga kepentingan nasional. Negara yang menguasai teknologi, menurut dia, akan lebih mampu mengendalikan situasi dan mempertahankan kepentingan strategisnya.
Victor juga mengingatkan pentingnya kesiapan Indonesia untuk beradaptasi di tengah meningkatnya rivalitas global di bidang digital. Ia menilai ketahanan nasional akan semakin kuat jika pembangunan teknologi dilakukan dengan visi jangka panjang dan pengawasan yang ketat.
