Meningkatnya investasi China di sektor teknologi digital Indonesia dinilai membuka peluang besar bagi percepatan transformasi ekonomi nasional, sekaligus memunculkan tantangan terhadap kemandirian digital. Sejumlah pakar meminta pemerintah memperkuat regulasi, kapasitas siber, dan diversifikasi mitra agar pembangunan infrastruktur digital tidak bergantung pada satu negara.
Perhatian itu mengemuka karena Indonesia menjadi pasar strategis di Asia Tenggara, dengan kebutuhan besar pada 5G, pusat data, cloud, kabel bawah laut, hingga smart city. Para narasumber menilai manfaat investasi asing tetap penting, tetapi harus diiringi perlindungan data, audit keamanan, dan penguatan kapasitas domestik.
Investasi Digital dan Kedaulatan
Perwakilan Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto, menilai dominasi investasi digital China memang dapat mempercepat transformasi digital Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap kedaulatan digital nasional.
Johanes menekankan perlunya pemerintah meningkatkan diversifikasi rantai pasok agar infrastruktur vital tidak dikuasai satu vendor atau satu negara. Ia juga mendorong perluasan kerja sama teknologi dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan vendor asing mematuhi aturan Indonesia secara ketat. Ketentuan itu mencakup Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, serta audit keamanan yang transparan.
Pasar Besar Jadi Daya Tarik
Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra, Prof Teddy Mantoro, mengatakan Indonesia berada di posisi strategis dalam ekspansi digital China di Asia Tenggara. Menurut dia, pasar digital Indonesia sangat besar, mulai dari e-commerce hingga teknologi finansial.
Teddy menjelaskan, kebutuhan infrastruktur digital yang terus tumbuh menjadikan Indonesia tujuan penting bagi investasi teknologi global. Infrastruktur itu meliputi jaringan 5G, fiber optik, pusat data, cloud, dan layanan smart city.
Ia menegaskan peluang ekonomi hanya akan menjadi aset strategis bila Indonesia mampu mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik. Tanpa itu, Indonesia berisiko terjebak dalam ketergantungan infrastruktur yang sulit dikendalikan.
Risiko Siber dan Data
Teddy menilai persaingan geopolitik global kini juga merambah sektor teknologi digital, termasuk cloud, data, kecerdasan buatan, dan keamanan digital. Karena itu, Indonesia perlu membaca investasi asing sebagai bagian dari kompetisi strategis, bukan sekadar urusan bisnis.
Menurut Teddy, risiko yang harus diwaspadai antara lain ketergantungan pada satu vendor untuk infrastruktur kritis. Risiko lain mencakup perpindahan data strategis ke yurisdiksi asing dan fragmentasi standar ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Ia menilai diplomasi digital menjadi penting agar Indonesia tetap memperoleh manfaat teknologi tanpa kehilangan otonomi. Dengan pendekatan itu, ketahanan nasional di bidang digital dapat dijaga lebih seimbang.
Strategi Hadapi Ekspansi
Peneliti Australian Strategic Policy Institute, Gatra Priyandita, menyoroti proyek Digital Silk Road yang dikembangkan China di berbagai negara berkembang, termasuk Asia Tenggara. Menurut dia, proyek tersebut bertujuan memperkuat posisi China sebagai kekuatan teknologi global melalui ekspor infrastruktur digital dan standar teknologi.
Gatra menyebut Asia Tenggara menjadi target utama investasi digital China, mulai dari 5G, cloud, pusat data, kabel bawah laut, hingga smart city. Ia menilai investasi itu dapat mempercepat transformasi digital kawasan, tetapi tetap menyimpan risiko keamanan siber dan pengaruh strategis.
Karena itu, ia mendorong Indonesia memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, mendiversifikasi vendor infrastruktur digital, dan meningkatkan kapasitas keamanan siber nasional. Brigjen TNI Purn Victor P Tobing juga mengingatkan bahwa penguasaan teknologi merupakan faktor penting untuk menjaga kepentingan nasional di tengah rivalitas global yang makin tajam.
