Industri satelit Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk tumbuh di tengah kebutuhan konektivitas wilayah kepulauan yang luas, sekaligus meningkatnya pasar di Asia Pasifik. Namun, peluang tersebut juga menghadapi tekanan dari pemain global dengan teknologi satelit orbit rendah atau LEO yang kian agresif masuk ke pasar. Kondisi ini membuat persaingan tidak lagi hanya soal layanan, tetapi juga soal kendali atas data, frekuensi, dan infrastruktur. Dalam situasi itu, kedaulatan langit Nusantara menjadi isu strategis yang semakin mendesak.
Asosiasi Satelit Indonesia atau ASSI menilai perkembangan teknologi global tidak dapat dihindari, tetapi harus direspons dengan kebijakan yang tepat. Ketua Umum ASSI, Rusdianto Yuli Hermansyah, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi layanan asing. Ia menyampaikan hal itu di Jakarta, Selasa (5/5/2026), sambil menyoroti pentingnya kontrol atas data dan infrastruktur yang beroperasi di wilayah Indonesia. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi nasional di industri satelit.
Industri Satelit dan Kedaulatan
Masuknya layanan satelit LEO membawa perubahan besar pada ekspektasi pasar telekomunikasi. Teknologi ini menawarkan konektivitas cepat, latensi rendah, dan instalasi yang lebih mudah bagi pengguna akhir. Keunggulan tersebut membuat layanan satelit global semakin kompetitif dibandingkan model orbit geostasioner atau GEO yang selama ini menjadi andalan pemain domestik. Di sisi lain, perubahan ini juga menekan ruang gerak operator nasional jika tidak memiliki strategi yang kuat.
ASSI menilai persoalan utama bukan semata persaingan bisnis, melainkan kontrol atas data strategis. Jika aliran data tidak diatur secara ketat, informasi dapat keluar dari yurisdiksi nasional tanpa pengawasan memadai. Situasi itu berisiko terhadap keamanan digital dan kepentingan negara dalam jangka panjang. Karena itu, tata kelola layanan satelit dipandang harus mengikuti kepentingan kedaulatan Indonesia.
Spektrum frekuensi dan slot orbit juga menjadi arena persaingan yang semakin ketat di tingkat global. Negara atau operator yang lebih dulu mengamankan sumber daya tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif yang sulit dikejar. Bagi Indonesia, keterlambatan dalam mengamankan posisi bisa berdampak pada berkurangnya ruang strategis di masa depan. Persaingan ini menuntut koordinasi yang lebih rapi antara pemerintah dan pelaku industri.
Rusdianto menegaskan bahwa Indonesia harus tetap memiliki kontrol terhadap data dan infrastruktur yang beroperasi di wilayahnya. Menurut dia, potensi industri satelit memang besar, tetapi tidak boleh membuat Indonesia hanya menjadi konsumen layanan. Sikap tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan keterbukaan teknologi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dalam konteks itu, kedaulatan digital menjadi bagian penting dari kebijakan satelit.
Data Wajib Tetap di Indonesia
Salah satu dorongan utama ASSI adalah agar seluruh data dari layanan satelit tetap landing di Indonesia. Dorongan ini juga mencakup layanan yang terintegrasi dengan jaringan seluler, karena arus data yang keluar negeri dinilai bisa melemahkan kendali nasional. Dengan menempatkan data di dalam negeri, pemerintah dan pelaku usaha akan lebih mudah melakukan pengawasan. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital secara menyeluruh.
Pengaturan tersebut dinilai penting karena layanan satelit global dapat berjalan tanpa bergantung penuh pada infrastruktur dalam negeri. Kelebihan ini memang memberi kemudahan bagi pengguna, tetapi juga memunculkan risiko terhadap pengelolaan data strategis. Jika regulasi tidak memadai, maka posisi Indonesia sebagai pemilik wilayah layanan bisa menjadi lemah. Karena itu, kebijakan teknis dan hukum perlu disusun dengan lebih cermat.
ASSI juga menyoroti perlunya standar operasional yang jelas bagi seluruh penyedia layanan satelit. Aturan yang seragam dibutuhkan agar operator lokal dan global berada dalam kerangka yang sama. Tanpa itu, pasar dapat dikuasai oleh pihak yang memiliki modal dan teknologi lebih besar. Dalam jangka panjang, ketimpangan tersebut bisa menghambat tumbuhnya industri nasional.
Menurut Rusdianto, isu data tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata. Data yang beredar melalui jaringan satelit berkaitan langsung dengan keamanan, kedaulatan, dan arah pembangunan digital nasional. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memberi perhatian lebih serius pada pengaturan alur data. Ia menilai, negara harus hadir agar manfaat teknologi tidak berubah menjadi ketergantungan baru.
Penguatan Kapasitas Nasional
Di tengah persaingan global, penguatan kapasitas nasional menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemain asing. Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi awal melalui riset dan pengembangan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu, operasional satelit oleh sejumlah operator domestik juga menunjukkan bahwa ekosistem dasar sudah terbentuk. Namun, fondasi tersebut masih perlu diperkuat agar mampu bersaing pada level yang lebih tinggi.
ASSI menilai kemampuan end-to-end dari pembangunan hingga peluncuran satelit masih harus ditingkatkan. Saat ini, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh rantai industri yang utuh di dalam negeri. Rencana pembangunan fasilitas peluncuran di Indonesia pun dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan. Jika terwujud, fasilitas itu dapat memperkuat kapasitas nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Selain infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari kemandirian industri. Penguasaan teknologi satelit membutuhkan keahlian lintas bidang, mulai dari rekayasa, operasi, hingga pengelolaan spektrum. Tanpa tenaga ahli yang memadai, pembangunan sistem satelit nasional akan sulit mencapai standar kompetitif. Oleh karena itu, investasi pada kompetensi dianggap sama pentingnya dengan investasi pada perangkat keras.
Penguatan kapasitas ini juga berkaitan dengan efisiensi industri dalam negeri. Semakin banyak tahapan yang bisa dikerjakan di Indonesia, semakin besar nilai tambah yang bisa dinikmati nasional. Dalam pandangan ASSI, hal itu akan membantu Indonesia keluar dari posisi sebagai pengguna pasif. Industri satelit kemudian dapat berkembang menjadi sektor yang memberi kontribusi lebih besar bagi ekonomi digital.
Menuju Ekosistem Telekomunikasi Baru
Tren integrasi jaringan terestrial dan non-terestrial atau NTN menuju era 6G membuat satelit semakin penting dalam ekosistem telekomunikasi nasional. Teknologi ini diperkirakan akan menyatukan berbagai jenis jaringan agar layanan konektivitas lebih luas dan stabil. Dalam kerangka tersebut, satelit tidak lagi berdiri sebagai layanan pelengkap, tetapi menjadi komponen inti. Pergeseran ini menuntut kesiapan regulasi, infrastruktur, dan industri nasional.
ASSI menilai pemerintah perlu menghadirkan level playing field yang adil antara operator lokal dan global. Kesetaraan tersebut mencakup biaya spektrum, kewajiban operasional, serta akses terhadap sumber daya strategis. Jika beban regulasi terlalu timpang, maka pemain domestik akan sulit bersaing. Sebaliknya, aturan yang seimbang akan mendorong iklim usaha yang lebih sehat.
Kebijakan yang tepat juga dibutuhkan untuk memastikan manfaat teknologi satelit dirasakan secara luas. Indonesia memiliki karakter geografis yang membuat konektivitas berbasis satelit sangat relevan bagi pemerataan layanan. Dengan pengaturan yang baik, satelit dapat mendukung pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi digital di daerah terpencil. Karena itu, penguatan ekosistem satelit sejalan dengan agenda pembangunan nasional.
Rusdianto menegaskan bahwa situasi saat ini merupakan momentum penting untuk memperkuat ekosistem nasional. Ia mengingatkan bahwa tanpa langkah strategis, Indonesia berisiko tertinggal di rumah sendiri. Pernyataan itu menjadi penanda bahwa industri satelit bukan lagi isu masa depan, melainkan kebutuhan mendesak hari ini. Bagi Indonesia, tantangannya adalah menjaga kedaulatan sambil tetap membuka ruang bagi inovasi.
