Industri satelit Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk tumbuh, seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas di wilayah kepulauan dan pasar Asia Pasifik yang terus berkembang. Namun, peluang tersebut juga diiringi tekanan dari pemain global yang menawarkan teknologi lebih maju dan agresif. Kehadiran layanan satelit orbit rendah atau LEO semakin mengubah peta persaingan, karena menawarkan koneksi cepat, latensi rendah, dan instalasi yang lebih sederhana. Kondisi ini membuat pasar domestik menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan peran strategisnya.
Di tengah perubahan itu, isu kedaulatan langit Nusantara menjadi sorotan utama. Persoalan tidak lagi hanya berkaitan dengan layanan yang digunakan masyarakat, tetapi juga siapa yang mengendalikan data, spektrum frekuensi, dan infrastruktur yang melintasi wilayah Indonesia. Asosiasi Satelit Indonesia menilai, perkembangan teknologi global tidak dapat dihindari, tetapi harus direspons dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah dan industri dinilai perlu bergerak cepat agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar bagi layanan asing.
Satelit dan Kedaulatan Digital
Salah satu kekhawatiran utama dalam perkembangan layanan satelit global adalah potensi aliran data keluar dari yurisdiksi nasional. Layanan berbasis satelit memungkinkan konektivitas tanpa ketergantungan penuh pada infrastruktur dalam negeri. Situasi ini menimbulkan risiko terhadap pengelolaan data strategis yang seharusnya berada dalam pengawasan nasional. Karena itu, penguatan aturan menjadi kebutuhan yang mendesak.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menegaskan pentingnya menjaga kontrol atas data dan infrastruktur. Ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi layanan asing yang masuk tanpa kendali yang memadai. Menurut dia, seluruh data dari layanan satelit, termasuk yang terintegrasi dengan jaringan seluler, perlu tetap landing di Indonesia. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan digital.
Rusdianto menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Ia menilai, pemanfaatan satelit harus memberi manfaat bagi bangsa, bukan justru melemahkan posisi nasional. Dalam konteks itu, kedaulatan digital menjadi bagian dari kepentingan strategis negara. Tanpa pengaturan yang kuat, Indonesia berisiko kehilangan kendali atas aset vital di ruang angkasa dan jaringan telekomunikasi.
Persaingan Layanan Orbit Rendah
Masuknya pemain global seperti Starlink membawa perubahan besar dalam persaingan industri satelit. Teknologi orbit rendah menawarkan layanan yang lebih cepat, responsif, dan mudah dijangkau oleh pengguna akhir. Model bisnis ini juga langsung menyasar kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Akibatnya, ekspektasi pasar terhadap layanan satelit ikut bergeser.
Perubahan tersebut berpotensi menekan operator domestik yang selama ini mengandalkan satelit orbit geostasioner atau GEO. Layanan GEO masih relevan untuk sejumlah kebutuhan, tetapi karakter teknologinya tidak selalu sefleksibel LEO. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, operator lokal dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Tanpa pembaruan strategi, posisi mereka dapat semakin tertinggal.
ASSI menilai kehadiran pemain asing tidak bisa dilihat semata sebagai ancaman, tetapi harus diantisipasi dengan kebijakan yang seimbang. Pemerintah diminta memastikan adanya level playing field antara operator lokal dan global. Keseimbangan itu mencakup biaya spektrum, kewajiban operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Dengan begitu, industri dalam negeri tetap memiliki ruang untuk tumbuh.
Spektrum dan Orbit Menjadi Rebutan
Selain persaingan layanan, perebutan spektrum frekuensi dan slot orbit juga menjadi tantangan besar di tingkat global. Negara atau operator yang lebih dulu mengamankan sumber daya tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif yang sulit dikejar. Dalam industri satelit, posisi ini sangat menentukan keberlanjutan bisnis dan ekspansi layanan. Karena itu, kecepatan dalam perencanaan menjadi faktor yang penting.
Indonesia dinilai perlu menata strategi nasional agar tidak tertinggal dalam perebutan sumber daya antarpelaku industri. Tanpa orkestrasi yang jelas, benturan frekuensi dan orbit antaroperator bisa terjadi. Kondisi tersebut bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga dapat mengganggu kepentingan nasional. Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk menjaga keteraturan ekosistem.
ASSI mendorong adanya kebijakan yang lebih terarah dalam pengelolaan konstelasi satelit. Menurut asosiasi, pengembangan yang berjalan sendiri-sendiri justru berisiko menciptakan persaingan internal yang tidak produktif. Pemerintah perlu memastikan setiap inisiatif berada dalam kerangka nasional yang jelas. Dengan demikian, sumber daya strategis dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan jangka panjang.
Penguatan Industri Satelit Nasional
Di sisi lain, Indonesia disebut telah memiliki fondasi awal untuk memperkuat industri satelit nasional. Pengembangan teknologi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional serta operasional satelit oleh operator domestik menjadi modal penting. Meski demikian, kemampuan end-to-end dari pembangunan hingga peluncuran satelit masih perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas ini dinilai penting agar ketergantungan terhadap pemain global dapat dikurangi.
Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah pembangunan fasilitas peluncuran di dalam negeri. Kehadiran fasilitas tersebut akan memperkuat rantai industri dan meningkatkan kemandirian nasional. Selain itu, Indonesia dapat memperluas kemampuan teknis dalam merancang, menguji, dan mengoperasikan satelit. Upaya ini juga akan membuka peluang bagi pertumbuhan ekosistem industri pendukung.
ASSI berharap pemerintah memberi perhatian lebih besar terhadap pengembangan kapasitas nasional. Di tengah tren integrasi jaringan terestrial dan non-terestrial atau NTN menuju era 6G, satelit diperkirakan menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem telekomunikasi. Karena itu, isu kedaulatan tidak lagi dapat dipandang sebagai wacana semata. Menurut Rusdianto, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem nasional agar Indonesia tidak tertinggal di rumah sendiri.
