Industri satelit Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk tumbuh, seiring kebutuhan konektivitas di wilayah kepulauan yang luas dan pasar Asia Pasifik yang terus berkembang. Namun, peluang itu kini dihadapkan pada persaingan ketat dari pemain global, terutama layanan satelit orbit rendah atau LEO yang menawarkan koneksi cepat dan mudah dipasang. Kondisi ini membuat isu kedaulatan digital, kontrol data, dan penguasaan infrastruktur menjadi perhatian utama. Asosiasi Satelit Indonesia menilai pemerintah perlu bergerak cepat agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar.
Kehadiran operator asing dengan teknologi yang lebih maju berpotensi mengubah peta industri satelit nasional. Model bisnis baru berbasis LEO juga dapat menggeser peran satelit orbit geostasioner yang selama ini menjadi andalan pemain domestik. Di saat yang sama, kebutuhan untuk menjaga data tetap berada di yurisdiksi Indonesia semakin penting. Karena itu, penguatan kebijakan nasional dipandang mendesak untuk menjaga daya saing industri.
Tantangan Satelit Nasional
Masuknya pemain global membawa perubahan besar pada persaingan layanan satelit di Indonesia. Layanan LEO menawarkan latensi rendah, konektivitas cepat, dan pemasangan yang lebih sederhana bagi pengguna akhir. Keunggulan tersebut membuat ekspektasi pasar ikut berubah, termasuk di segmen yang selama ini dilayani operator lokal. Dalam situasi ini, industri domestik dituntut beradaptasi agar tidak tertinggal.
Selain persaingan layanan, industri juga menghadapi tantangan dari sisi penguasaan sumber daya orbit dan spektrum frekuensi. Operator yang lebih dulu mengamankan sumber daya tersebut umumnya memiliki posisi kompetitif yang lebih kuat. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat mempersempit ruang gerak pemain nasional. Karena itu, koordinasi dan kebijakan yang terarah menjadi sangat penting.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menegaskan bahwa perkembangan teknologi global tidak bisa dihindari. Menurut dia, Indonesia harus memiliki strategi yang tepat agar tetap memegang kendali atas industri satelit di wilayahnya sendiri. Ia menilai potensi pasar sangat besar, tetapi tidak boleh membuat Indonesia hanya menjadi pengguna layanan. Kontrol atas data dan infrastruktur harus tetap berada dalam kepentingan nasional.
Rusdianto menyampaikan pandangan itu di Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026. Ia menekankan bahwa kedaulatan tidak hanya soal penyedia layanan, tetapi juga soal siapa yang mengelola sistem yang melintas di atas wilayah Indonesia. Pandangan tersebut mencerminkan kekhawatiran industri terhadap dominasi pemain asing. Bagi ASSI, isu ini perlu menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan.
Kedaulatan Data Satelit
Salah satu perhatian utama dalam perkembangan layanan satelit global adalah potensi aliran data ke luar yurisdiksi nasional. Ketika layanan tidak bergantung pada infrastruktur dalam negeri, pengawasan terhadap data strategis menjadi lebih sulit dilakukan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan informasi dan kontrol negara atas lalu lintas data. Karena itu, regulasi yang jelas dibutuhkan untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.
ASSI mendorong agar seluruh data dari layanan satelit, termasuk yang terhubung dengan jaringan seluler, tetap landing di Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kedaulatan digital sekaligus meminimalkan risiko kebocoran data. Dengan pengelolaan yang berada di dalam negeri, pemerintah akan memiliki ruang pengawasan yang lebih kuat. Hal tersebut juga dapat mendukung kepercayaan publik terhadap layanan satelit.
Di tengah meningkatnya integrasi antara jaringan terestrial dan non-terestrial, pengelolaan data menjadi semakin kompleks. Satelit kini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem komunikasi yang lebih luas. Jika tata kelola tidak disiapkan sejak awal, potensi persoalan baru akan terus muncul. Oleh sebab itu, industri memerlukan aturan yang menyesuaikan perkembangan teknologi.
Rusdianto menilai kedaulatan digital tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan infrastruktur. Menurut dia, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap layanan yang beroperasi di wilayah nasional tetap mengikuti kepentingan dan aturan negara. Ia juga menilai bahwa sektor ini harus dibangun dengan pendekatan jangka panjang. Tanpa itu, ketergantungan terhadap pihak luar akan semakin besar.
Orkestrasi Satelit Nasional
ASSI menilai pengembangan konstelasi satelit nasional membutuhkan orkestrasi yang kuat. Tanpa koordinasi antarpelaku, risiko benturan frekuensi dan orbit dapat meningkat dan merugikan industri domestik. Persoalan ini tidak hanya menyangkut efisiensi teknis, tetapi juga menyangkut kepastian investasi. Karena itu, keterlibatan pemerintah dalam menyusun arah kebijakan menjadi sangat penting.
Koordinasi nasional juga diperlukan agar pengembangan satelit tidak berjalan sendiri-sendiri. Jika setiap operator bergerak tanpa sinkronisasi, sumber daya strategis justru bisa terpecah dan sulit dimaksimalkan. Dalam jangka panjang, situasi tersebut dapat melemahkan posisi Indonesia di pasar regional. Padahal, peluang di kawasan Asia Pasifik masih sangat terbuka.
Di sisi lain, Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi awal untuk memperkuat industri satelit. Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengembangkan sejumlah teknologi, sementara operator domestik juga terus menjalankan layanan satelit. Fondasi ini dinilai penting untuk menjadi titik awal penguatan kapasitas nasional. Namun, fondasi saja belum cukup tanpa strategi yang terintegrasi.
ASSI menilai pembangunan kemampuan end-to-end masih perlu ditingkatkan, mulai dari perancangan, pembuatan, hingga peluncuran satelit. Rencana pembangunan fasilitas peluncuran di dalam negeri disebut sebagai salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan. Dengan kemampuan yang lebih lengkap, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada negara lain. Selain itu, kapasitas nasional juga akan meningkat secara bertahap.
Strategi Ekosistem Satelit
Untuk menjaga daya saing, ASSI meminta pemerintah menerapkan level playing field antara operator lokal dan global. Kesetaraan itu mencakup biaya spektrum, kewajiban operasional, dan aspek kepatuhan lain yang berdampak pada persaingan usaha. Jika aturan terlalu berat sebelah, pemain domestik akan semakin sulit bertahan. Sebaliknya, kebijakan yang adil dapat mendorong pertumbuhan industri secara sehat.
Penguatan ekosistem nasional juga dipandang penting agar Indonesia tidak hanya bergantung pada teknologi asing. Industri satelit yang kuat membutuhkan dukungan riset, regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai. Seluruh elemen itu harus bergerak dalam satu arah agar hasilnya efektif. Dengan begitu, Indonesia dapat membangun ketahanan digital yang lebih kokoh.
Tren integrasi jaringan menuju era 6G membuat satelit semakin strategis dalam sistem telekomunikasi masa depan. Teknologi non-terestrial akan menjadi pelengkap penting bagi jaringan darat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Artinya, satelit bukan lagi pelengkap semata, melainkan bagian inti dari konektivitas nasional. Karena itu, kebijakan yang disusun hari ini akan sangat menentukan posisi Indonesia di masa depan.
Rusdianto menegaskan momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem nasional. Menurut dia, jika langkah strategis tidak diambil, Indonesia berisiko tertinggal di rumah sendiri. Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa industri satelit bukan hanya urusan bisnis, tetapi juga soal kedaulatan. Dengan arah kebijakan yang tepat, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menjadi pemain, bukan sekadar pasar.
