Industri satelit Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk tumbuh, seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas di wilayah kepulauan dan pasar Asia Pasifik yang terus berkembang. Namun, peluang tersebut juga dibayangi persaingan ketat dari pemain global seperti Starlink dan operator satelit asing lain yang membawa teknologi lebih maju.
Kehadiran layanan satelit orbit rendah atau LEO mengubah peta persaingan karena menawarkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan instalasi yang lebih mudah bagi pengguna akhir. Di tengah perubahan itu, isu kedaulatan data, spektrum frekuensi, dan kontrol infrastruktur di langit Nusantara menjadi perhatian utama pelaku industri.
Kedaulatan Satelit Nasional
Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan teknologi global tidak bisa dihindari, tetapi harus direspons dengan strategi yang tepat. Ketua Umum ASSI, Rusdianto Yuli Hermansyah, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi layanan satelit asing.
Menurut dia, kontrol atas data dan infrastruktur yang beroperasi di wilayah Indonesia harus tetap berada dalam pengawasan nasional. Karena itu, penguatan kebijakan menjadi penting agar industri satelit tidak kehilangan kendali atas aset strategisnya.
ASSI juga menyoroti perlunya aturan yang memastikan data dari layanan satelit, termasuk yang terhubung dengan jaringan seluler, tetap landing di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kedaulatan digital sekaligus melindungi kepentingan nasional.
Risiko Data Dan Spektrum
Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi aliran data keluar dari yurisdiksi nasional apabila tidak diatur secara ketat. Layanan satelit global dapat langsung melayani pengguna tanpa bergantung pada infrastruktur domestik, sehingga kontrol data strategis menjadi lebih kompleks.
Selain itu, perebutan spektrum frekuensi dan slot orbit di tingkat global juga menjadi tantangan serius. Negara atau operator yang lebih dulu mengamankan sumber daya tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif yang sulit dikejar.
ASSI menilai kondisi ini menuntut kehadiran regulasi yang lebih tegas agar ruang udara Indonesia tidak sepenuhnya dikuasai kepentingan luar. Tanpa pengaturan yang jelas, industri nasional berisiko tertinggal dalam kompetisi yang semakin cepat.
Penguatan Kapasitas Nasional
Di sisi lain, penguatan kapasitas nasional dinilai menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemain global. Indonesia sejauh ini telah memiliki fondasi awal melalui riset yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta operasional satelit oleh operator domestik.
Meski demikian, kemampuan end-to-end dari pembangunan hingga peluncuran satelit masih perlu ditingkatkan. Salah satu kebutuhan yang disorot adalah rencana pembangunan fasilitas peluncuran di dalam negeri agar rantai industri lebih mandiri.
Pengembangan kapasitas tersebut dinilai bukan sekadar soal teknologi, melainkan juga strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing nasional. Dengan ekosistem yang lebih lengkap, Indonesia dapat menekan ketergantungan pada layanan dan infrastruktur asing.
Menuju Ekosistem Telekomunikasi Baru
ASSI juga mendorong pemerintah menghadirkan level playing field yang adil bagi operator lokal dan global. Kesetaraan itu diperlukan, terutama dalam biaya spektrum dan kewajiban operasional agar persaingan berlangsung sehat.
Di tengah tren integrasi jaringan terestrial dan non-terestrial atau NTN menuju era 6G, satelit akan menjadi bagian penting dari ekosistem telekomunikasi nasional. Kondisi ini membuat isu kedaulatan tidak lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis yang harus dijawab sejak dini.
Rusdianto menilai momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem nasional agar Indonesia tidak tertinggal di rumah sendiri. Tanpa langkah konkret, peluang besar di industri satelit justru dapat berubah menjadi ketergantungan baru.
