Indonesia dinilai harus segera membangun ekosistem industri antariksa yang utuh agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Dorongan itu mengemuka seiring pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, yang kembali menyoroti pentingnya kemandirian akses ke luar angkasa.
Adi menilai selama lebih dari 50 tahun Indonesia berkecimpung di bidang satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian dan peluncuran sejumlah satelit riset. Menurut dia, Indonesia kini perlu naik kelas menjadi pemain, bukan sekadar pengguna, dengan membangun infrastruktur dan industri pendukung yang lengkap.
Industri Antariksa Butuh Ekosistem
Adi menyebut satelit memiliki peran strategis sebagai benang digital yang menghubungkan wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Konektivitas itu juga mencakup daerah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote, yang sangat bergantung pada layanan berbasis satelit.
Ia menegaskan bahwa kemandirian antariksa tidak bisa dicapai hanya dengan membeli layanan dari luar negeri. Indonesia, kata dia, harus memiliki rantai nilai yang mencakup riset, manufaktur, peluncuran, dan pemanfaatan data satelit.
Karena itu, pembangunan ekosistem industri antariksa dinilai menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar proyek prestise. Tanpa ekosistem yang utuh, Indonesia akan terus tertinggal dalam persaingan teknologi ruang angkasa global.
Biak Jadi Lokasi Strategis
Adi menilai Indonesia memiliki keunggulan geografis yang sangat strategis karena berada di garis khatulistiwa. Posisi ini ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner yang membutuhkan efisiensi tinggi.
Lokasi bandar antariksa yang direncanakan di Pulau Biak disebut dapat memberi keuntungan signifikan dibandingkan sejumlah lokasi peluncuran lain di dunia. Salah satu perhitungan yang disampaikan adalah penghematan bahan bakar hingga 15 persen dan tambahan kapasitas muatan sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral.
Dengan posisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki nilai tambah sebagai lokasi parkir satelit geostasioner yang sangat strategis di kawasan ekuator. Keunggulan itu dapat menjadi modal besar untuk menjadikan Biak sebagai pusat peluncuran regional.
Kolaborasi Dorong Kemandirian
Adi menegaskan akses ke luar angkasa tidak mungkin dibangun sendiri oleh pihak swasta. Menurut dia, diperlukan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional.
PSN juga mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah bersama BRIN serta sejumlah negara mitra. Rusia, India, dan Turki disebut sebagai pihak yang ikut membuka peluang kerja sama dalam pengembangan infrastruktur antariksa.
Ia menilai akses ke luar angkasa merupakan hak strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, kerja sama lintas sektor dipandang penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi antariksa.
Regulasi Antariksa Mulai Disiapkan
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh.
Padahal, kebutuhan domestik terhadap layanan satelit sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi tersebut membuat penguatan industri antariksa nasional menjadi langkah yang semakin mendesak.
Dari sisi regulasi, pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting untuk mendukung pengembangan sektor ini. Kebijakan itu mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023, rancangan aturan pengelolaan spaceport, serta KBLI 2025 yang mulai memasukkan manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Arif menyebut seluruh langkah tersebut sejalan dengan visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Visi itu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional.
Ia menegaskan pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan sangat menentukan arah masa depan ekonomi antariksa nasional. Menurut dia, Indonesia harus memilih untuk ikut mendefinisikan masa depan itu, bukan sekadar menjadi peserta di dalamnya.
