Indonesia meluncurkan inisiatif Debottlenecking Satgas P2SP untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Upaya ini didorong lewat kerja sama dengan negara sahabat dan asosiasi bisnis internasional. Tujuannya adalah mendorong kepercayaan investor melalui aturan yang lebih responsif dan proses perizinan yang lebih lancar.
Sejak dibuka pada 16 Desember 2025, layanan Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan. Dari jumlah tersebut, 83 pengaduan telah dibahas secara terbuka dan 45 di antaranya telah diselesaikan. Purbaya menegaskan bahwa mekanisme ini memungkinkan regulasi diperbaiki sesuai masalah nyata di lapangan.
Perbaikan Regulasi
Setiap pekan, Satgas Debottlenecking menjalankan sidang untuk menyelesaikan 1–2 kasus pengusaha. Langkah ini bertujuan menyelesaikan masalah secara cepat agar perizinan serta prosedur bisnis berjalan lebih lancar. Purbaya menilai pendekatan ini bisa mempercepat perbaikan regulasi sesuai kenyataan di lapangan.
Jika praktik ini berlanjut, ia optimis iklim investasi Indonesia akan membaik dalam satu tahun ke depan. Proses evaluasi regulasi akan lebih responsif terhadap kendala nyata yang dihadapi komunitas bisnis. Dengan demikian, perubahan kebijakan dapat lebih cepat terasa manfaatnya.
Dia mengajak investor dunia untuk menaruh kepercayaan dan berinvestasi di Indonesia. Ia menyatakan hambatan akan dihilangkan sesegera mungkin melalui mekanisme Debottlenecking. Duta besar serta pengusaha yang hadir diundang untuk menyampaikan kendala yang dihadapi sebagai masukan kebijakan.
Investasi Global
Seiring membaiknya iklim investasi, Purbaya mengajak investor global untuk menaruh kepercayaan pada Indonesia. Ia berjanji menghilangkan seluruh hambatan yang mungkin menghalangi investasi. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan iklim bisnis yang lebih bersahabat.
Ajakan tersebut disampaikan dalam seminar internasional bertajuk International Seminar on Debottlenecking Channel di kantor pusatnya. Para duta besar dan pengusaha hadir dan mendengar paparan mengenai mekanisme penyelesaian aduan. Peserta diajak berkolaborasi untuk mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi.
Ketergantungan terhadap belanja pemerintah rendah, karena pemerintah hanya berkontribusi sekitar 10 persen terhadap perekonomian. Sementara kontribusi besar datang dari sektor swasta yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan investasi yang kredibel dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk meningkatkan peran swasta dalam perekonomian.
