Kementerian Perdagangan menyebut Indonesia menjadi negara dengan penerapan instrumen safeguard terbanyak pada periode 2020-2024. Kebijakan ini digunakan untuk merespons lonjakan impor yang berpotensi menekan industri dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Indonesia tercatat mengantongi sembilan kasus safeguard, setara sekitar 25 persen dari total kasus pengamanan perdagangan di dunia. Angka itu menempatkan Indonesia di posisi teratas, diikuti Madagaskar dan Turki. Menurut Budi, capaian ini menunjukkan pemerintah cukup aktif memakai instrumen perdagangan untuk menjaga daya saing industri nasional.
Safeguard dan Perlindungan Industri
Budi menjelaskan, safeguard merupakan instrumen pengamanan perdagangan yang dipakai ketika impor meningkat tajam. Tujuannya adalah memberi ruang bagi industri domestik agar tidak langsung terpukul oleh arus barang masuk yang berlebihan. Dalam praktiknya, kebijakan ini menjadi salah satu alat penting untuk menjaga stabilitas produksi nasional.
Indonesia, kata Budi, memanfaatkan instrumen tersebut secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini dinilai relevan karena banyak sektor domestik masih membutuhkan perlindungan dari persaingan yang terlalu cepat. Pemerintah ingin memastikan industri dalam negeri memiliki waktu untuk beradaptasi dan memperkuat kapasitas usaha.
Posisi Indonesia sebagai pengguna terbanyak menunjukkan adanya kesadaran atas pentingnya kebijakan pengamanan perdagangan. Meski demikian, pemerintah tetap perlu menyeimbangkan perlindungan industri dengan komitmen terhadap perdagangan internasional. Oleh karena itu, penerapan safeguard dilakukan melalui pertimbangan yang terukur.
Dalam forum tersebut, Budi menegaskan bahwa instrumen ini bukan hambatan perdagangan, melainkan mekanisme pengaman. Kebijakan tersebut dipakai hanya ketika ada indikasi gangguan serius akibat lonjakan impor. Dengan demikian, perlindungan terhadap industri domestik dapat berjalan tanpa menutup akses pasar secara berlebihan.
Posisi Antidumping Indonesia
Berbeda dengan safeguard, penggunaan kebijakan anti-dumping oleh Indonesia masih tergolong pasif. Budi menyebut negara yang paling sering menerapkan kebijakan tersebut adalah Amerika Serikat, India, dan Argentina. Indonesia sendiri berada di posisi ke-18 dengan total lima kasus anti-dumping.
Jumlah itu menunjukkan bahwa penggunaan instrumen anti-dumping di Indonesia masih terbatas dibandingkan negara besar lain. Padahal, tekanan perdagangan global dan praktik persaingan tidak adil terus meningkat. Kondisi tersebut menandakan perlunya penguatan kapasitas kebijakan agar respons pemerintah lebih cepat.
Anti-dumping umumnya digunakan ketika ada produk impor yang dijual di bawah harga wajar dan merugikan industri lokal. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut cermat menilai bukti kerugian sebelum mengambil tindakan. Mekanisme tersebut penting agar kebijakan tidak disalahgunakan dan tetap sesuai aturan perdagangan internasional.
Budi menilai, perbedaan intensitas penggunaan antara safeguard dan anti-dumping mencerminkan karakter tantangan perdagangan yang dihadapi Indonesia. Setiap instrumen memiliki sasaran dan dasar pembuktian yang berbeda. Karena itu, pemilihan kebijakan harus mengikuti kebutuhan perlindungan yang paling mendesak.
Instrumen Anti-subsidi Dunia
Untuk kebijakan countervailing measure atau tindakan anti-subsidi, Amerika Serikat tercatat mendominasi secara global. Negeri itu membukukan 69 kasus atau sekitar 63 persen dari total kasus di dunia. Dominasi tersebut menunjukkan instrumen anti-subsidi banyak dipakai untuk menekan dampak subsidi dari negara lain.
Hingga saat ini, Indonesia belum pernah mengenakan instrumen anti-subsidi. Budi menyebut kondisi tersebut perlu dicermati karena subsidi dari negara lain dapat menimbulkan distorsi perdagangan. Jika tidak diantisipasi, kondisi itu berpotensi merugikan produsen dalam negeri.
Instrumen anti-subsidi dirancang untuk melawan praktik perdagangan yang tidak adil akibat bantuan pemerintah asing kepada produsennya. Dengan kebijakan ini, negara pengimpor dapat menyeimbangkan persaingan di pasar domestik. Pemerintah Indonesia belum menggunakannya, namun peluang penerapan tetap terbuka jika dibutuhkan.
Menurut Budi, keberadaan instrumen tersebut penting sebagai bagian dari perlindungan menyeluruh terhadap industri nasional. Pemerintah perlu memahami kapan saat yang tepat untuk mengaktifkannya. Dengan begitu, kebijakan perdagangan dapat berjalan efektif dan tetap menjaga kepentingan ekonomi nasional.
Arti Strategis Bagi Indonesia
Data penggunaan instrumen perdagangan menunjukkan Indonesia cukup aktif dalam menjaga pasar domestik. Sembilan kasus safeguard menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam pengamanan perdagangan global. Di sisi lain, rendahnya penggunaan anti-dumping dan belum adanya anti-subsidi menjadi catatan tersendiri.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tantangan perdagangan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan volume impor. Pemerintah juga harus merespons praktik dagang yang dapat mengganggu keseimbangan industri. Oleh sebab itu, strategi perlindungan perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Bagi pelaku usaha, informasi ini memberi sinyal bahwa negara tetap hadir saat pasar menghadapi tekanan. Namun, perlindungan itu tetap harus dibarengi peningkatan daya saing, efisiensi, dan inovasi. Tanpa penguatan internal, instrumen perdagangan hanya menjadi solusi jangka pendek.
Ke depan, pemerintah diperkirakan akan terus menyesuaikan penggunaan instrumen perdagangan sesuai dinamika global. Langkah tersebut penting agar industri nasional tidak tertinggal dalam persaingan yang semakin ketat. Dalam konteks ini, safeguard menjadi salah satu instrumen kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik.
