Indonesia berupaya meningkatkan iklim investasi melalui Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Komitmen itu disampaikan dalam Seminar Internasional Debottlenecking Channel yang berlangsung di kantornya, Jakarta Pusat, pada Selasa 12 Mei 2026. Inisiatif ini bertujuan mempercepat penyelesaian hambatan investasi dengan melibatkan kanal aduan para pelaku usaha.
Purbaya menjelaskan bahwa saluran aduan Debottlenecking dibangun untuk menjaga kepercayaan investor dan memperbaiki regulasi sesuai masalah yang dihadapi pelaku usaha. Dengan mendengarkan langsung keluhan dari pelaku usaha, regulator dapat menyesuaikan kebijakan agar lebih responsif. Hal ini dinilai menjadi langkah konkret untuk percepatan iklim investasi di Indonesia.
Iklim Investasi Lebih Baik
Sejak dibuka pada 16 Desember 2025, layanan Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan dari para pelaku usaha. Data itu menunjukkan adanya animo tinggi dari komunitas bisnis untuk mengajukan masalahnya. Regulator menegaskan saluran ini berfungsi sebagai pintu masuk menyampaikan kendala operasional secara langsung.
Di antara pengaduan tersebut, sebanyak 83 pengaduan telah dibahas secara terbuka. Sementara 45 aduan dinyatakan selesai melalui mekanisme forum tersebut. Jumlah ini menandai kemajuan awal dalam memperbaiki proses perizinan dan alur investasi.
Para pihak menekankan bahwa mekanisme ini efektif dan efisien untuk memfasilitasi kekhawatiran investor terkait perizinan. Purbaya menyatakan fokus pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi komunitas bisnis. Jika praktik ini berlanjut, ia optimis iklim investasi nasional akan membaik dalam waktu dekat.
Investasi Dunia Didorong
Purbaya mengundang investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi di Indonesia dan berjanji menghapus hambatan sesegera mungkin. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk menghilangkan kendala dalam proses investasi melalui Debottlenecking. Ajakan tersebut disampaikan di sela pertemuan dengan duta besar dan pelaku usaha yang hadir pada kesempatan itu.
Menurutnya belanja pemerintah hanya berkontribusi sekitar 10% terhadap perekonomian, sementara 90% lainnya ditopang sektor swasta. Keterlibatan swasta dianggap kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, regulasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi prioritas.
Dia menegaskan bahwa peningkatan partisipasi swasta diperlukan untuk mengejar target pertumbuhan 8% pada 2029. Kebijakan investasi yang kredibel dan kerangka hukum yang kuat menjadi syarat utama mencapai tujuan tersebut. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci menjaga arus investasi jangka panjang.
