Indonesia dinilai perlu segera membangun bandar antariksa nasional di Pulau Biak, Papua, agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Dorongan itu mengemuka seiring peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, ketika para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya akses mandiri ke luar angkasa.
Selama lebih dari 50 tahun berkecimpung di sektor satelit, kemampuan nasional dinilai masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran satelit riset. Karena itu, penguatan ekosistem industri antariksa disebut menjadi syarat utama bagi Indonesia untuk beralih dari sekadar pengguna menjadi pemain.
Biodata Antariksa Nasional
Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi, menegaskan bahwa satelit memiliki peran strategis sebagai penghubung digital antarpulau di Indonesia. Menurut dia, satelit menjadi benang digital yang menyatukan Sabang hingga Merauke, termasuk wilayah terpencil seperti Miangas dan Pulau Rote.
Ia menilai, kebutuhan konektivitas nasional tidak bisa dipenuhi hanya dengan mengandalkan teknologi dari luar negeri. Indonesia, kata dia, harus membangun kapasitas sendiri agar layanan antariksa dapat menunjang kepentingan ekonomi dan keamanan nasional.
Adi menyebut kemandirian antariksa tidak cukup diwujudkan lewat penggunaan satelit, tetapi juga harus disertai akses langsung menuju luar angkasa. Karena itu, pembangunan bandar antariksa nasional menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
Dalam pandangannya, akses ke luar angkasa harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama yang dijaga secara nasional. Ia menilai, tanpa fondasi industri yang kuat, Indonesia akan terus tertinggal dalam rantai nilai ekonomi antariksa global.
Keunggulan Lokasi Biak
Indonesia memiliki keunggulan geografis karena berada di garis khatulistiwa, lokasi yang ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Kondisi tersebut dinilai memberi keuntungan teknis sekaligus efisiensi biaya dibandingkan banyak lokasi peluncuran lain di dunia.
Pulau Biak disebut sebagai lokasi yang sangat potensial untuk pengembangan spaceport nasional. Adi menyebut area itu dapat menghemat bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral.
Keunggulan itu membuat Indonesia berpeluang menjadi lokasi strategis bagi satelit geostasioner di kawasan ekuator. Posisi tersebut juga dinilai dapat meningkatkan daya tarik Indonesia dalam rantai pasok industri antariksa regional.
Dengan kelebihan alamiah tersebut, Biak dianggap bukan hanya titik peluncuran, tetapi juga simpul penting bagi masa depan ekonomi antariksa. Pemerintah dinilai perlu memaksimalkan peluang ini agar Indonesia tidak kehilangan momentum strategis.
Kolaborasi Lintas Sektor
Adi menekankan bahwa akses menuju luar angkasa tidak dapat dibangun sendiri oleh sektor swasta. Menurut dia, diperlukan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, sektor usaha, dan mitra internasional.
PSN disebut mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama BRIN. Sejumlah negara mitra seperti Rusia, India, dan Turki juga dilibatkan dalam pembahasan kerja sama tersebut.
Kolaborasi itu dinilai penting agar Indonesia memiliki kemampuan yang lebih utuh, mulai dari riset, manufaktur, hingga peluncuran. Tanpa kerja sama lintas sektor, pengembangan industri antariksa akan sulit bergerak cepat dan berkelanjutan.
Selain infrastruktur peluncuran, Adi menilai Indonesia juga harus membangun sovereign capability di sektor antariksa. Kapasitas mandiri itu mencakup kebijakan yang kuat, dukungan politik, dan pengembangan talenta muda di bidang teknologi antariksa.
Langkah Menuju Kemandirian
Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh.
Padahal, kebutuhan domestik terhadap layanan satelit sangat besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi itu seharusnya menjadi peluang untuk membangun industri nasional yang lebih mandiri dan bernilai tambah tinggi.
Di sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa. Pemerintah juga tengah menyusun aturan pengelolaan spaceport dan memasukkan industri manufaktur satelit ke dalam KBLI 2025.
Arif menilai seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Pilihan lima tahun ke depan, kata dia, akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi peserta atau turut mendefinisikan masa depan ekonomi antariksa dunia.
