Bank Indonesia resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 sebagai langkah menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini menggantikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan tujuh program unggulan yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir. Peluncuran ditandai dengan flagoff armada Kerja Sama Antar Daerah (KAD) GPIPS Wilayah Jawa 2026 dan pelepasan konvoi truk distribusi pangan menuju Kalimantan hingga Papua melalui tiga jalur distribusi nasional, Jawa, dan intra Jawa Timur.
Sebelum flagoff, dilakukan simbolis kerja sama yang mencakup empat poin. Empat poin itu meliputi penyerahan sarana prasarana pertanian, penandatanganan KAD termasuk offtaker, sinergi program prioritas SPPG/KDKMP dengan produsen, serta fasilitasi kredit investasi dan modal kerja untuk off-farm. Kegiatan tersebut menegaskan komitmen antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam menyalurkan dukungan bagi petani.
Program Unggulan GPIPS
GPIPS 2026 memfokuskan dua aspek utama, yaitu penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan. Tiga komoditas prioritas nasional adalah beras, cabai, dan bawang merah yang menjadi fokus di seluruh wilayah. Untuk wilayah Jawa, komoditas tambahan yang menjadi perhatian meliputi bawang merah, beras, dan cabai rawit.
Program unggulan GPIPS mencakup tujuh inisiatif utama. Antara lain peningkatan produktivitas melalui optimalisasi GAP dan penguatan hilirisasi serta kelembagaan petani sebagai offtaker. Selanjutnya, program juga menitikberatkan optimisasi KAD, distribusi pangan, pasar murah, neraca pangan, serta koordinasi pengendalian inflasi.
Dengan strategi tersebut, Bank Indonesia menargetkan inflasi volatile food berada pada kisaran 3-5 persen. Pasokan antar waktu dan antar daerah diperkirakan tetap terjaga, dan efisiensi rantai pasok meningkat secara berkelanjutan. Keberhasilan program diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan.
Dampak Nasional
Secara capaian, inflasi nasional pada 2025 tercatat 2,92 persen (yoy) dan turun menjadi 2,42 persen pada April 2026. Inflasi volatile food juga membaik menjadi 3,37 persen (yoy), didukung oleh peningkatan ketahanan pangan nasional. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per Mei 2026 mencapai 5,26 juta ton, diperkirakan mencapai 6 juta ton pada Juli 2026.
Aida menekankan empat tantangan utama yang perlu diantisipasi. Pertama, risiko perubahan iklim dan El Niño; kedua, karakteristik musiman komoditas yang rentan lonjakan harga; ketiga, kebutuhan penguatan pascapanen; keempat, alih fungsi lahan serta fenomena aging farmer. Kementerian dalam negeri siap menjaga sinkronisasi kebijakan di tingkat daerah untuk mengatasinya.
Rakor TPIP-TPID akan diselenggarakan secara terjadwal sepanjang 2026 di lima wilayah, untuk memastikan sinkronisasi antardaerah dalam pelaksanaan GPIPS Jawa. Hal ini diharapkan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri pangan. GPIPS Jawa 2026 juga diproyeksikan menjaga stabilitas harga pangan sambil mendorong efisiensi rantai pasok nasional.
Langkah Implementasi
Rangkaian implementasi GPIPS dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. Setelah soft launching di Sumatera pada Februari 2026 dan grand launching Jawa pada Mei 2026, rangkaian berikutnya akan berlanjut ke Balinusra (Juni), Kalimantan (Agustus), dan ditutup di Sulampua—Sulawesi, Maluku, dan Papua—pada Oktober 2026. Rakor TPIP-TPID akan diselenggarakan secara terjadwal di lima wilayah sepanjang tahun.
Keterlibatan pihak daerah memperkuat legitimasi program dan percepatan distribusi pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan komitmen daerah untuk memperkuat perannya sebagai lumbung pangan nasional. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan nasional dengan realitas lapangan.
Acara peluncuran dihadiri jajaran DPR, pejabat Bulog, serta bupati Sidoarjo dan Forkopimda wilayah Jawa. Gubernur Khofifah menegaskan keberlanjutan upaya ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian peluncuran GPIPS Jawa 2026 akan berlanjut hingga akhir tahun di wilayah lain, menambah ketahanan pangan nasional.
