Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hambatan itu meliputi kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Isu tersebut mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. G20 EMPOWER menilai penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan bahwa pemerintah dan sektor swasta perlu bergerak bersama untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menyebut aliansi itu terus mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Menurut dia, agenda tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang nyata dan berdampak. Momentum IWD 2026 dinilai menjadi saat yang tepat untuk memperkuat komitmen tersebut.
Hambatan Ekonomi Perempuan
Rinawati mengatakan G20 EMPOWER lahir untuk menghubungkan pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini fokus pada penguatan kepemimpinan perempuan dan kewirausahaan perempuan. Dalam perjalanannya, berbagai inisiatif mulai dijalankan untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Tujuannya adalah menghadirkan ekosistem ekonomi yang lebih setara bagi perempuan.
Ia menjelaskan bahwa pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif diperkuat, termasuk Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Langkah itu dimaksudkan agar kontribusi perempuan lebih terlihat dalam agenda ekonomi global. Pendekatan tersebut juga menjadi dasar bagi penguatan program di tahun-tahun berikutnya.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yakni Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu mencakup tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus tersebut dipilih untuk menjawab tantangan struktural yang masih dihadapi perempuan. G20 EMPOWER menilai kesetaraan akses harus dibangun melalui kebijakan yang konsisten.
Langkah Kolaborasi Global
Rinawati juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi dalam pengambilan keputusan, dan lambatnya akses menuju ekonomi digital. Komunike 2025 disebut mempertegas bahwa tantangan itu belum sepenuhnya teratasi. Karena itu, G20 EMPOWER mendorong langkah lanjutan yang lebih sistematis. Seluruh upaya tersebut diharapkan mempercepat perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh perempuan pelaku usaha.
Langkah yang didorong antara lain pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, dan penguatan Global Advocates Network. Selain itu, aliansi ini menyiapkan pengembangan lima kelompok kerja utama yang mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Setiap kelompok kerja diarahkan untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan secara lebih spesifik. Pendekatan berbasis kelompok diyakini memudahkan pengukuran hasil dan tindak lanjut.
Rinawati menegaskan bahwa komitmen tidak boleh berhenti pada pernyataan, melainkan harus diwujudkan dalam implementasi yang berbasis data dan berdampak nyata. Ia menilai penguatan sistem mulai dari data, pemantauan, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta menjadi kebutuhan utama. Dengan cara itu, program pemberdayaan perempuan dapat berjalan lebih konsisten. Hasilnya diharapkan tidak hanya terasa sesaat, tetapi juga dalam jangka panjang.
Agenda Indonesia dan Kemen PPPA
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Rinawati menilai sinergi tersebut penting agar kebijakan nasional dan agenda global saling menguatkan. Kolaborasi itu juga dapat memperluas jangkauan manfaat bagi pelaku UMKM perempuan.
G20 EMPOWER juga mendorong sejumlah inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, serta pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. Aliansi ini turut membuka peluang kolaborasi dengan IWAPI untuk memperluas jejaring usaha perempuan. Inisiatif tersebut diarahkan agar perempuan memiliki jalur pengembangan yang lebih jelas sejak pendidikan hingga dunia usaha. Dengan begitu, kesiapan talenta perempuan dapat dibangun secara berkelanjutan.
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi dapat terus berjalan hingga 2030. Usulan ini sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Rinawati menyatakan Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Peluang tersebut mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan.
Komitmen Hingga Dua Ribu Tiga Puluh
Sementara itu, Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menegaskan bahwa peringatan IWD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Menurut dia, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih terukur. Ia juga menekankan pentingnya keberanian untuk membangun ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
Yessie menilai keberlanjutan program akan sangat bergantung pada konsistensi lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, dan komunitas perlu bergerak dalam kerangka yang sama agar hasilnya lebih nyata. Ia menyebut perempuan harus diposisikan bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai penggerak utama pertumbuhan. Pandangan itu sejalan dengan arah kerja G20 EMPOWER selama ini.
Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan kemitraan publik-swasta yang kuat, G20 EMPOWER berharap agenda pemberdayaan ekonomi perempuan dapat terus meluas. Aliansi ini menilai pembenahan ekosistem harus dimulai dari akses, data, hingga penguatan kepemimpinan. Jika langkah tersebut berjalan serempak, perempuan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam ekonomi. Pada akhirnya, pertumbuhan yang inklusif akan lebih mudah tercapai.
