Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Persoalan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan akses ke ekonomi digital dan pasar. Isu tersebut kembali ditegaskan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dibutuhkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut dia, komitmen itu harus diterjemahkan menjadi langkah yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan agar perempuan benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
G20 EMPOWER dan ekonomi perempuan
Rinawati menjelaskan bahwa G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi.
Penguatan itu dilakukan melalui sejumlah inisiatif, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Rinawati menilai langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada wacana, tetapi hadir dalam bentuk implementasi yang konkret.
Tantangan akses dan representasi
Rinawati menyoroti bahwa hambatan bagi perempuan dalam ekonomi global masih cukup besar. Dalam komunike 2025, kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan kembali mendapat perhatian.
Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga masih rendah. Akses terhadap ekonomi digital pun dinilai perlu dipercepat agar perempuan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu mencakup kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Langkah tindak lanjut G20 EMPOWER
Sebagai tindak lanjut, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code dan memperkuat Global Advocates Network.
Selain itu, G20 EMPOWER mengembangkan lima kelompok kerja utama, yaitu Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Seluruh agenda tersebut diarahkan agar program pemberdayaan perempuan berbasis data dan berdampak nyata.
Rinawati menegaskan bahwa penguatan sistem, mulai dari data, pemantauan, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta, sangat diperlukan. Dengan cara itu, manfaat pemberdayaan perempuan diharapkan tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.
Momentum Indonesia menuju 2030
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, serta pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. Di tingkat global, G20 EMPOWER juga mengusulkan Five-Year Sustainability Plan agar aliansi ini tetap berjalan hingga 2030.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, menambahkan bahwa peringatan International Women's Day 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Ia menilai yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
