Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hambatan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Sorotan tersebut mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. G20 EMPOWER menilai momentum ini penting untuk memperkuat langkah nyata yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih mengatakan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dibutuhkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menegaskan komitmen aliansi untuk memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan jejaring Advocates global. Menurutnya, upaya itu diperlukan agar kebijakan tidak berhenti pada wacana. Dampak yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan langsung oleh perempuan, termasuk pelaku UMKM.
Pemberdayaan Perempuan Ekonomi
Rinawati menjelaskan bahwa G20 EMPOWER adalah aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai negara anggota. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan dan kewirausahaan perempuan. Selain itu, G20 EMPOWER juga berupaya membangun ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguatan tersebut dilakukan melalui sejumlah inisiatif, termasuk Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Menurut Rinawati, langkah ini membantu memperjelas arah kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Pendekatan berbasis data dinilai penting agar implementasi dapat dipantau secara konsisten.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu menekankan tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus tersebut dianggap relevan dengan tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam ekonomi global. Aliansi ini menilai agenda tersebut dapat memperluas ruang partisipasi perempuan di berbagai sektor.
Rinawati menyebut komunike 2025 kembali menyoroti lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah di banyak negara. Akses terhadap ekonomi digital juga dinilai perlu dipercepat agar perempuan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi. G20 EMPOWER menilai tantangan ini membutuhkan respons yang sistematis dan lintas sektor.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal sebagai salah satu tindak lanjut. Aliansi ini juga mendorong perluasan implementasi WE-Finance Code untuk memperluas akses pembiayaan bagi perempuan. Penguatan Global Advocates Network menjadi bagian lain dari agenda yang dijalankan. Seluruh langkah itu diarahkan agar komitmen global dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata.
Selain itu, G20 EMPOWER tengah mengembangkan lima kelompok kerja utama. Kelompok tersebut mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Menurut Rinawati, struktur ini penting untuk memastikan program berjalan lebih terarah. Dengan pembagian kerja yang jelas, aliansi diharapkan dapat menghasilkan dampak yang lebih terukur.
Ia menekankan bahwa agenda pemberdayaan tidak cukup hanya mengandalkan komitmen politik. Diperlukan implementasi yang berbasis data, monitoring yang kuat, dan kebijakan yang konsisten. Sistem pembiayaan dan pengembangan talenta juga harus dibangun secara berkelanjutan. Dengan begitu, program yang disusun tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Rinawati menilai kolaborasi publik-swasta menjadi kunci untuk membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar. Kemitraan lintas sektor juga dibutuhkan untuk memperkuat UMKM, literasi digital, dan transisi energi yang inklusif. Ia menyebut penguatan sistem menjadi fondasi agar manfaat program tidak hanya terasa sesaat. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan yang lebih merata bagi perempuan.
UMKM dan Inklusi Digital
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. G20 EMPOWER melihat sinergi tersebut penting untuk memperluas dampak program di tingkat nasional. Kolaborasi yang terarah dinilai dapat mempercepat perubahan di lapangan.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan yang tengah didorong aliansi. Inisiatif itu antara lain #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital, serta pembangunan jalur pengembangan dari siswi hingga startup. G20 EMPOWER juga mendorong kolaborasi dengan IWAPI untuk memperluas jejaring pelaku usaha perempuan. Rangkaian program tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem yang saling terhubung.
Fokus pada inklusi digital dan STEAM dinilai semakin penting di tengah perubahan ekonomi global. Perempuan perlu memiliki akses yang setara terhadap teknologi, keterampilan baru, dan peluang pasar. Tanpa dukungan itu, kesenjangan partisipasi ekonomi berisiko semakin melebar. Karena itu, G20 EMPOWER menempatkan literasi digital sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Rinawati menegaskan bahwa penguatan talenta perempuan harus dimulai dari tahap awal pendidikan. Jalur pembinaan dari pelajar hingga pelaku usaha muda dinilai mampu menciptakan pipeline kepemimpinan yang lebih kuat. Dengan pendekatan itu, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga pengambil keputusan. Ekosistem yang sehat dinilai akan melahirkan lebih banyak inovator perempuan.
Agenda Berkelanjutan Jangka Panjang
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference. Usulan tersebut ditujukan agar aliansi tetap berjalan hingga 2030 dan memiliki arah kerja yang lebih jelas. Langkah itu disebut sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025. Deklarasi itu menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Rinawati mengatakan Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan itu mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia menilai semua pihak perlu duduk bersama agar kebijakan dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Dengan cara itu, pemberdayaan ekonomi perempuan dapat bergerak lebih cepat dan lebih luas.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem data, pemantauan, kebijakan, pembiayaan, dan pengembangan talenta. Menurutnya, tanpa perangkat yang kuat, program pemberdayaan akan sulit berkelanjutan. Karena itu, setiap inisiatif perlu dirancang agar memiliki ukuran capaian yang jelas. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan dampak dalam jangka panjang.
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menilai IWD 2026 harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama. Ia mengatakan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan keberanian membangun ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan. Dengan fondasi itu, perempuan dapat menjadi bagian penting sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
