Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hambatan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan akses ke ekonomi digital dan pasar. Sorotan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan perlunya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menyebut komitmen itu harus diwujudkan dalam langkah yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, perempuan perlu mendapat akses yang setara agar dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Pemberdayaan ekonomi perempuan
Rinawati menjelaskan bahwa G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang inklusif.
Dalam Presidensi Indonesia di G20 pada 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif kemudian diperkuat, termasuk Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Langkah itu diarahkan untuk memperkuat jejak kebijakan yang lebih nyata bagi pelaku usaha perempuan.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema tersebut menitikberatkan pada kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus itu dinilai relevan dengan kebutuhan perempuan di banyak negara anggota G20.
Tantangan akses dan keputusan
Rinawati menyoroti bahwa tantangan utama perempuan dalam ekonomi global masih belum banyak berubah. Komunike 2025 menyoroti lebar kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital. Kondisi itu menunjukkan bahwa hambatan struktural masih memerlukan respons kebijakan yang lebih agresif.
Ia menilai percepatan akses ke pembiayaan dan pasar harus diikuti dengan penguatan kapasitas perempuan. Tanpa itu, peluang yang tersedia berisiko hanya dinikmati kelompok tertentu. Karena itu, pendekatan pemberdayaan tidak cukup berhenti pada pelatihan, tetapi juga harus menyentuh sistem pendukungnya.
G20 EMPOWER kemudian mendorong sejumlah langkah lanjutan untuk menjawab tantangan tersebut. Langkah itu meliputi pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, penguatan Global Advocates Network, dan pengembangan lima kelompok kerja utama. Kelompok kerja tersebut mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring.
Momentum IWD untuk Indonesia
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Kerja sama tersebut diarahkan pada pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan. Menurut Rinawati, kolaborasi lintas lembaga akan memperluas dampak program di tingkat nasional.
G20 EMPOWER juga mendorong berbagai inisiatif lanjutan di dalam negeri. Di antaranya adalah #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, serta kolaborasi dengan IWAPI. Inisiatif tersebut dipandang penting untuk membangun ekosistem perempuan yang berjenjang dan berkelanjutan.
Rinawati menegaskan bahwa penguatan sistem, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta, harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Ia menilai hasil program pemberdayaan harus terasa tidak hanya pada hari ini, tetapi juga dalam waktu yang lebih panjang. Dengan begitu, upaya yang dilakukan dapat memberi manfaat yang konsisten bagi perempuan dan UMKM.
Agenda global menuju 2030
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tersebut tetap berjalan hingga 2030. Usulan ini dinilai sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Arah kebijakan itu menunjukkan bahwa isu perempuan tetap masuk dalam prioritas agenda global.
Rinawati mengatakan Indonesia masih memiliki peluang memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia menilai pendekatan lintas sektor akan memperbesar daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, menambahkan bahwa peringatan IWD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
