Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Isu itu kembali ditegaskan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret, saat aliansi tersebut menyerukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan jejaring global.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, mengatakan bahwa kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital masih menjadi tantangan utama. Menurut dia, komitmen yang lebih terukur diperlukan agar pemberdayaan ekonomi perempuan benar-benar berdampak luas dan berkelanjutan.
G20 EMPOWER dan perempuan
G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, serta penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Rinawati menjelaskan bahwa pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER turut diperkuat dalam periode tersebut.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yang menekankan perempuan sebagai penggerak pendapatan berkelanjutan dan kemandirian finansial. Tema itu mencakup kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Hambatan akses masih nyata
Rinawati menilai kesenjangan pembiayaan bagi usaha milik perempuan masih lebar di banyak negara. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga belum sebanding dengan kontribusinya dalam ekonomi.
Ia menambahkan, akses terhadap ekonomi digital perlu dipercepat agar perempuan tidak tertinggal dalam perubahan struktur ekonomi global. Komunike 2025 disebut kembali menegaskan bahwa hambatan tersebut masih menjadi persoalan yang harus dijawab melalui kebijakan yang lebih konkret.
Untuk menindaklanjuti tantangan itu, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal dan perluasan implementasi WE-Finance Code. Aliansi ini juga memperkuat Global Advocates Network serta mengembangkan lima kelompok kerja utama yang berfokus pada kepemimpinan, inovasi, kewirausahaan, advokasi, dan pemantauan kebijakan.
Momentum IWD 2026
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, serta pembangunan jalur talenta dari siswi hingga startup. G20 EMPOWER turut membuka peluang kolaborasi dengan IWAPI untuk memperluas jangkauan dukungan bagi pelaku usaha perempuan.
Di tingkat global, aliansi ini mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar agenda pemberdayaan dapat berjalan hingga 2030. Langkah tersebut sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025 yang menekankan akses setara perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Kolaborasi jadi kunci utama
Rinawati menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan.
Ia menilai penguatan sistem, mulai dari data, pemantauan, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta, perlu dilakukan secara terpadu. Tanpa fondasi tersebut, program pemberdayaan perempuan berisiko berhenti pada kegiatan seremonial dan tidak memberi dampak jangka panjang.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, menambahkan bahwa peringatan IWD 2026 harus menjadi titik penguat komitmen bersama. Menurut dia, yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang terukur, dan ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
