Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Isu itu mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret.
Hambatan yang disorot mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan akses ke ekonomi digital dan pasar. G20 EMPOWER menilai kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan jejaring global perlu diperkuat agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
Pemberdayaan perempuan dan G20
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih mengatakan aliansi tersebut menjadi penghubung antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut dia, pendekatan itu dibutuhkan agar hasilnya tidak berhenti pada komitmen, tetapi masuk ke pelaksanaan yang nyata.
Sejak diluncurkan pada 2019, G20 EMPOWER mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Dalam pandangan aliansi itu, pertumbuhan ekonomi akan lebih kuat jika perempuan diberi ruang yang setara untuk berkembang.
Rinawati menjelaskan, pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut didukung melalui sejumlah inisiatif, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yakni Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu menitikberatkan kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Pemberdayaan perempuan di digital
Rinawati menilai tantangan utama perempuan saat ini masih berkaitan dengan pembiayaan, akses pasar, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Komunike 2025 juga disebut menegaskan bahwa kesenjangan bagi usaha perempuan masih lebar di banyak negara.
Selain itu, perempuan dinilai masih menghadapi hambatan dalam mengakses ekonomi digital secara merata. Kondisi ini membuat peluang tumbuh, berinovasi, dan memperluas pasar belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perempuan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi itu juga memperluas implementasi WE-Finance Code, memperkuat Global Advocates Network, dan mengembangkan lima kelompok kerja utama.
Lima kelompok kerja itu mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Menurut Rinawati, seluruh agenda tersebut harus diterjemahkan ke dalam implementasi yang sistematis, berbasis data, dan berdampak nyata.
Pemberdayaan perempuan di Indonesia
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Kerja sama itu diarahkan pada pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan yang dapat diperkuat di dalam negeri. Di antaranya adalah #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperluas literasi digital, dan pembangunan jalur pengembangan talenta dari siswi hingga startup.
Selain itu, G20 EMPOWER mendorong kolaborasi dengan IWAPI untuk memperluas jejaring pelaku usaha perempuan. Aliansi ini menilai sinergi antarlembaga penting agar program pemberdayaan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurut Rinawati, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor demi menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM. Kemitraan tersebut mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan.
Pemberdayaan perempuan menuju 2030
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu disebut sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Rinawati menekankan bahwa penguatan sistem menjadi syarat penting agar program pemberdayaan berjalan berkelanjutan. Sistem itu mencakup data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, dan pengembangan talenta yang saling terhubung.
Ia menilai dampak program harus dirasakan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta menjaga konsistensi dukungan agar hasilnya benar-benar memberi perubahan yang terukur.
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menambahkan, peringatan IWD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Menurut dia, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan melalui ekosistem yang membuka akses kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
