Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Isu itu mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Hambatan yang disorot meliputi kesenjangan akses pembiayaan, keterbatasan keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta akses yang belum merata ke ekonomi digital dan pasar. Organisasi ini mendorong kolaborasi pemerintah dan swasta agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih menegaskan bahwa momentum peringatan IWD harus digunakan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan. Menurut dia, kemitraan lintas sektor menjadi kunci agar perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penggeraknya. Pandangan itu sejalan dengan arah kerja G20 EMPOWER yang sejak 2019 berfokus pada kepemimpinan perempuan, kewirausahaan, dan penguatan ekosistem usaha yang inklusif. Dalam konteks Indonesia, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM dinilai perlu mendapat ruang lebih besar dalam strategi pembangunan ekonomi.
G20 EMPOWER dan Ekonomi Perempuan
G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Rinawati menyebut aliansi ini telah mendorong berbagai inisiatif, termasuk Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Inisiatif tersebut dipakai untuk memperkuat pengukuran dan pertukaran praktik baik antarnegara. Dengan pendekatan itu, pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga agenda kerja yang dapat dipantau hasilnya.
Di bawah Presidensi Indonesia pada 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Arah tersebut kemudian diteruskan melalui penguatan jejaring Advocates global dan kolaborasi yang lebih luas dengan sektor swasta. G20 EMPOWER juga menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai fondasi penting bagi perluasan peluang ekonomi. Strategi itu dirancang agar perempuan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, pasar, dan pengambilan keputusan.
Pada presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yang menekankan pembangunan pendapatan berkelanjutan dan kemandirian finansial perempuan. Tema tersebut mencakup tiga fokus utama, yakni kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus itu menunjukkan bahwa tantangan ekonomi perempuan bersifat lintas sektor dan membutuhkan respons yang konsisten. Karena itu, aliansi ini menekankan perlunya kebijakan yang selaras di tingkat nasional maupun global.
Tantangan Akses Pembiayaan
Rinawati menyoroti Komunike 2025 yang kembali menegaskan masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah di banyak negara. Akses ke ekonomi digital juga dinilai belum cukup cepat untuk mengejar perubahan pasar. Kondisi tersebut membuat sebagian besar pelaku usaha perempuan tertinggal dalam persaingan yang makin berbasis teknologi.
Untuk menjawab tantangan itu, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code sebagai salah satu instrumen peningkatan akses pembiayaan. Di saat yang sama, Global Advocates Network diperkuat agar dukungan terhadap perempuan di tingkat global lebih terhubung. G20 EMPOWER menilai langkah tersebut perlu diikuti pengembangan lima kelompok kerja utama yang lebih fokus dan terukur.
Lima kelompok kerja itu mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Menurut Rinawati, agenda tersebut menegaskan bahwa komitmen harus diterjemahkan menjadi implementasi yang sistematis, berbasis data, dan berdampak nyata. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat tidak berhenti pada deklarasi, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat diukur. Pendekatan ini juga penting agar berbagai program dapat dievaluasi secara konsisten dari waktu ke waktu.
Momentum IWD untuk Indonesia
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Ruang kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Rinawati menilai kolaborasi tersebut penting agar program pemberdayaan memiliki arah yang lebih jelas. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, perempuan berpeluang memperoleh akses yang lebih setara dalam ekonomi.
G20 EMPOWER juga mendorong sejumlah inisiatif lanjutan di Indonesia, termasuk #SheMovesEnergy dan integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital serta kepemimpinan perempuan. Selain itu, aliansi ini mendorong pembangunan pipeline dari siswi hingga startup dan memperluas kolaborasi dengan IWAPI. Langkah tersebut diarahkan agar pengembangan talenta perempuan berlangsung sejak usia sekolah hingga memasuki dunia usaha. Rantai pembinaan yang berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga pasokan pemimpin perempuan di masa depan.
Rinawati menekankan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia menilai penguatan sistem, mulai dari data, pemantauan, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta, menjadi syarat agar program berjalan berkelanjutan. Tujuannya agar dampak pemberdayaan tidak hanya terasa hari ini, tetapi juga bertahan dalam jangka panjang.
Seruan Kolaborasi Lintas Sektor
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu dinilai sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Bagi G20 EMPOWER, keberlanjutan kelembagaan menjadi penting agar agenda pemberdayaan tidak berhenti pada satu periode kepemimpinan. Dengan kerangka yang lebih panjang, hasil program diharapkan dapat lebih konsisten dan terukur.
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menegaskan bahwa peringatan IWD 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Ia mengatakan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih terukur. Selain itu, ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar harus dibangun secara nyata.
G20 EMPOWER menutup seruannya dengan ajakan agar pemerintah, dunia usaha, dan jejaring global bergerak bersama. Kolaborasi publik-swasta yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, serta kemitraan lintas sektor dinilai menjadi kunci utama. Dengan pendekatan itu, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama pertumbuhan ekonomi. Agenda ini sekaligus menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan investasi jangka panjang bagi perekonomian.
