Aliansi G20 EMPOWER menegaskan masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam aktivitas ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kesenjangan akses pembiayaan, keterbatasan akses digital, dan rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan menjadi sorotan utama menjelang International Women's Day 2026.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menilai kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dibutuhkan agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terukur dan berkelanjutan. Ia menyebut momentum peringatan IWD 2026 pada 8 Maret harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem yang membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
Pemberdayaan Perempuan Ekonomi
Rinawati mengatakan G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai negara anggota. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, serta penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Menurut dia, pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif diperkuat, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Langkah tersebut dimaksudkan agar kontribusi perempuan dapat dipantau secara lebih konkret.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu mencakup kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus ini dinilai penting untuk menjawab tantangan struktural yang masih membatasi perempuan di ekonomi global.
Tantangan Akses Ekonomi
Rinawati menyoroti bahwa Komunike 2025 kembali menggarisbawahi kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah di banyak sektor. Akses terhadap ekonomi digital juga dinilai perlu dipercepat agar perempuan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi.
Ia menilai hambatan tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung pada kemampuan perempuan untuk berkembang. Tanpa pembiayaan yang memadai, pelaku usaha perempuan sulit memperluas skala usaha. Tanpa akses digital yang merata, mereka juga akan kesulitan masuk ke pasar yang lebih luas.
Karena itu, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal sebagai wadah berbagi praktik baik. Selain itu, aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code dan memperkuat Global Advocates Network. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menghasilkan implementasi yang berbasis data dan berdampak nyata.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai bisa menjadi pengungkit untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Sinergi lintas lembaga disebut penting agar program tidak berhenti pada seremoni tahunan.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy dan integrasi dengan Sisternet. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan. Selain itu, G20 EMPOWER mendorong pembangunan pipeline dari siswi hingga startup agar talenta perempuan dapat tumbuh sejak dini.
Kolaborasi dengan organisasi seperti IWAPI juga menjadi bagian dari penguatan jejaring usaha perempuan. Menurut Rinawati, kemitraan publik-swasta yang kuat akan membantu memastikan perempuan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar bagian dari pelengkap. Ia menilai dukungan kebijakan yang konsisten akan menentukan keberlanjutan agenda tersebut.
Agenda Berkelanjutan Hingga Dua Ribu Tiga Puluh
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Penyempurnaan Terms of Reference juga disiapkan untuk memperkuat arah kerja dan tata kelola organisasi. Usulan itu disebut sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Peluang itu mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Dengan pendekatan tersebut, dampak pemberdayaan diharapkan tidak hanya terasa dalam jangka pendek.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, juga menegaskan bahwa IWD 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Ia menyebut pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan melalui ekosistem yang terbuka, terukur, dan inklusif. Menurutnya, keberanian membangun sistem yang mendukung perempuan akan menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi ke depan.
