Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tantangan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar.
Isu tersebut kembali ditegaskan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. G20 EMPOWER menilai kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci agar pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berhenti pada komitmen, tetapi berlanjut menjadi kebijakan yang berdampak.
Ekonomi perempuan butuh kolaborasi
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memerlukan kerja bersama lintas sektor. Menurut dia, pemerintah, dunia usaha, dan jejaring Advocates global harus bergerak dalam satu arah untuk memperkuat hasil yang terukur.
Rinawati menyampaikan bahwa aliansi G20 EMPOWER dibentuk untuk mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung perempuan di bidang ekonomi. Sejak diluncurkan pada 2019, forum ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Ia juga menilai perempuan pengusaha dan pelaku UMKM semakin mendapat perhatian sejak Presidensi Indonesia di G20 pada 2022. Sejumlah inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER disebut membantu memperkuat pelibatan perempuan dalam pertumbuhan ekonomi.
Fokus utama agenda G20
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengangkat tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema ini menekankan pentingnya kemandirian pendapatan perempuan yang berkelanjutan dan lebih merata.
Ruang lingkup tema tersebut mencakup tiga prioritas utama, yakni kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Arah itu dinilai relevan untuk menjawab tantangan akses dan kesempatan yang masih belum setara.
Rinawati menekankan bahwa Komunike 2025 kembali menunjukkan masalah lama yang belum selesai. Kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi dalam pengambilan keputusan, dan lambatnya akses ke ekonomi digital masih menjadi sorotan penting.
Langkah lanjut pemberdayaan perempuan
G20 EMPOWER mendorong sejumlah tindak lanjut agar komitmen tidak berhenti pada pernyataan. Langkah itu meliputi pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, dan penguatan Global Advocates Network.
Aliansi tersebut juga mengembangkan lima kelompok kerja utama yang mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Struktur ini disiapkan agar program pemberdayaan berjalan lebih sistematis dan berbasis data.
Rinawati menyebut agenda tersebut harus menghasilkan dampak nyata bagi perempuan di berbagai sektor. Ia menilai penguatan sistem mulai dari data, pemantauan, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta sangat dibutuhkan agar program berkelanjutan.
Indonesia dorong agenda inklusif
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu diarahkan pada pengarusutamaan gender, pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet, serta pembangunan jalur pembinaan dari siswi hingga startup. Selain itu, kolaborasi dengan IWAPI dipandang penting untuk memperluas jejaring perempuan pelaku usaha.
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Langkah itu sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
