Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tantangan itu mencakup akses pembiayaan, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, hingga akses ke ekonomi digital dan pasar.
Isu tersebut mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. G20 EMPOWER menilai momentum itu penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
Hambatan Ekonomi Perempuan
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menyebut perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam kegiatan ekonomi. Kondisi itu paling terasa pada pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan dan akses pasar yang lebih luas.
Ia menjelaskan bahwa kesenjangan akses pendanaan masih menjadi persoalan utama bagi usaha milik perempuan. Selain itu, keterbatasan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga membuat aspirasi mereka belum sepenuhnya terakomodasi.
Rinawati menambahkan, akses ke ekonomi digital juga belum merata bagi banyak perempuan pelaku usaha. Padahal, ruang digital dapat menjadi jalur penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha.
Komunike 2025 turut menyoroti kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Dokumen itu juga menekankan pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital sebagai bagian dari strategi inklusi yang lebih luas.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Rinawati menegaskan, pemberdayaan ekonomi perempuan memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Menurutnya, kerja sama itu penting agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan lapangan.
G20 EMPOWER disebut sebagai aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan secara konkret dan terukur.
Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang inklusif. Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER menjadi bagian dari penguatan agenda tersebut. Inisiatif itu dirancang untuk membantu pemantauan kemajuan dan memperluas praktik baik lintas negara.
Agenda IWD Dua Ribu Enam
Momentum International Women's Day 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dalam konteks itu, G20 EMPOWER mendorong sinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kerja sama tersebut mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Menurut Rinawati, pendekatan itu perlu dijalankan secara konsisten agar hasilnya dapat dirasakan lebih luas.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu menitikberatkan pada kepemimpinan perempuan, usaha milik perempuan, pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Rinawati juga menyebut berbagai inisiatif lanjutan seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet, pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, serta kolaborasi dengan IWAPI. Langkah itu diarahkan untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan sejak dini.
Langkah Menuju Dua Ribu Tiga Puluh
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference. Langkah tersebut ditujukan agar aliansi tetap berjalan hingga 2030 dan selaras dengan arah kebijakan G20.
Usulan itu juga sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Bagi G20 EMPOWER, penguatan ekosistem harus disertai komitmen yang bisa diukur.
Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan itu dapat diarahkan pada penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, dan pembinaan talenta perempuan masa depan.
Ia menegaskan perlunya sistem yang kuat, mulai dari data, pemantauan, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta. Dengan begitu, program pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada simbol, tetapi memberi dampak jangka panjang.
