Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM, di tengah peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Tantangan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Sorotan ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan masih memerlukan dukungan kebijakan, kemitraan, dan implementasi yang lebih kuat.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menekankan perlunya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menyebut komitmen aliansi harus diterjemahkan menjadi langkah yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Menurut dia, momentum IWD 2026 dapat menjadi penguat agenda nasional maupun global bagi perempuan.
G20 EMPOWER dan ekonomi perempuan
Rinawati menjelaskan bahwa G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif juga diperkuat, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Langkah itu dimaksudkan agar kontribusi perempuan lebih terlihat dalam agenda ekonomi global.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema tersebut berfokus pada kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Kerangka ini menjadi arah baru untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan di berbagai negara anggota.
Tantangan akses pembiayaan
Rinawati menyoroti bahwa Komunike 2025 kembali menunjukkan lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah di banyak sektor. Akses terhadap ekonomi digital juga dinilai perlu dipercepat agar perempuan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code dan memperkuat Global Advocates Network. Di sisi lain, lima kelompok kerja utama dikembangkan untuk memastikan agenda berjalan lebih sistematis.
Kelompok kerja itu meliputi Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Menurut Rinawati, penguatan sistem data, pemantauan, kebijakan, pembiayaan, dan pengembangan talenta menjadi penting. Dengan cara itu, program pemberdayaan perempuan diharapkan tidak berhenti pada komitmen, tetapi memberi dampak nyata dan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas sektor diperkuat
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Sinergi lintas lembaga dipandang penting agar program tidak berjalan parsial.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan yang dapat diperluas, seperti #SheMovesEnergy dan integrasi dengan Sisternet. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan. Selain itu, G20 EMPOWER mendorong pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, serta kolaborasi dengan IWAPI.
Di tingkat global, aliansi itu mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar tetap berjalan hingga 2030. Langkah ini sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Menurut Rinawati, Indonesia masih memiliki ruang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor demi menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM.
Momentum IWD 2026
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, menegaskan bahwa peringatan IWD 2026 harus menjadi penguat komitmen bersama. Ia menilai pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat berhenti pada tataran wacana. Dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih terukur.
Yessie mengatakan, ekosistem yang dibangun harus benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar. Ia menilai keberanian untuk bertindak menjadi kunci agar perubahan dapat dirasakan luas. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penggerak utamanya.
G20 EMPOWER menegaskan bahwa dukungan kebijakan yang konsisten dan kemitraan lintas sektor akan menentukan keberhasilan agenda tersebut. Fokus pada UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, dan pengembangan talenta perempuan dipandang penting untuk jangka panjang. Melalui pendekatan itu, pemberdayaan perempuan diharapkan memberi dampak yang bertahan hingga masa depan.
