Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tantangan itu meliputi kesenjangan akses pembiayaan, keterbatasan keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta belum meratanya akses ke ekonomi digital dan pasar.
Hal tersebut mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women’s Day 2026 pada 8 Maret. G20 EMPOWER menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
G20 EMPOWER dan Ekonomi Perempuan
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat berjalan tanpa kerja sama lintas sektor. Ia menilai pemerintah, dunia usaha, dan jejaring Advocates global perlu bergerak bersama agar kebijakan yang ada dapat diterapkan secara terukur.
Menurut Rinawati, G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, serta penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Ia menjelaskan bahwa pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER turut diperkuat untuk mendukung agenda tersebut.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengangkat tema UHURU, yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu menitikberatkan pada kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Tantangan Akses dan Keterwakilan
Rinawati menilai hambatan utama yang masih dihadapi perempuan berada pada akses pembiayaan dan ruang pengambilan keputusan. Selain itu, perempuan juga belum sepenuhnya mendapat kesempatan yang setara dalam memanfaatkan ekonomi digital dan pasar yang terus berkembang.
Komunike 2025 disebut kembali menyoroti kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan yang masih lebar. Dokumen itu juga menekankan rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital.
G20 EMPOWER kemudian mendorong sejumlah tindak lanjut untuk menjawab tantangan tersebut. Langkah yang disorot antara lain pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, dan penguatan Global Advocates Network.
Aliansi ini juga mengembangkan lima kelompok kerja utama yang mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Menurut Rinawati, agenda itu menegaskan bahwa komitmen harus diterjemahkan menjadi implementasi yang sistematis, berbasis data, dan berdampak nyata.
Momentum IWD untuk Indonesia
Di Indonesia, momentum International Women’s Day 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Kerja sama tersebut mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan.
Rinawati menyebut G20 EMPOWER juga mendorong berbagai inisiatif lanjutan yang relevan dengan kebutuhan perempuan di tanah air. Program itu antara lain #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, serta pembangunan pipeline dari siswi hingga startup.
Di tingkat global, aliansi ini mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar G20 EMPOWER tetap berjalan hingga 2030. Usulan tersebut sejalan dengan G20 Leaders’ Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan.
Kolaborasi Publik dan Swasta
Menurut Rinawati, penguatan sistem menjadi syarat agar program pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada seremoni. Sistem itu mencakup data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, dan pengembangan talenta yang saling terhubung.
Ia menegaskan bahwa dampak program harus berkelanjutan, bukan hanya terasa dalam jangka pendek. Karena itu, setiap kebijakan perlu dirancang agar memberi manfaat nyata bagi perempuan, terutama mereka yang berada di sektor UMKM dan ekonomi digital.
Rinawati juga mengajak berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurutnya, kolaborasi publik-swasta yang kuat dan dukungan kebijakan yang konsisten akan menentukan keberhasilan agenda tersebut.
Sementara itu, Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, menilai IWD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan dalam ekosistem yang membuka akses pada kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
