Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tantangan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan akses ke ekonomi digital dan pasar. Sorotan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Momentum itu dimanfaatkan untuk kembali menegaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih nyata dan terukur.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, mengatakan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dibutuhkan agar pemberdayaan ekonomi perempuan dapat berjalan lebih efektif. Ia menegaskan aliansi ini terus mendorong kerja sama dengan para pemangku kepentingan global agar kebijakan yang lahir tidak berhenti pada komitmen. Menurut dia, pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memperluas dampak program. Pesan itu menguat di tengah kebutuhan perempuan untuk memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi.
G20 EMPOWER dan UMKM
Rinawati menjelaskan bahwa G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Fokus tersebut dinilai relevan dengan kondisi UMKM perempuan yang masih menghadapi banyak hambatan struktural.
Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Dorongan itu diwujudkan melalui sejumlah inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Program tersebut dirancang untuk memperlihatkan praktik baik sekaligus mengukur capaian secara lebih sistematis. Langkah itu juga membuka ruang bagi pelaku usaha perempuan untuk tampil lebih kompetitif.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yakni Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema ini mencakup kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Menurut Rinawati, arah itu menunjukkan bahwa isu perempuan tidak hanya menyangkut kesetaraan, tetapi juga produktivitas ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari strategi pertumbuhan yang lebih luas.
Rinawati menilai penguatan UMKM perempuan harus berjalan beriringan dengan akses pasar, akses pembiayaan, dan dukungan teknologi. Ia menekankan bahwa ekosistem usaha yang sehat membutuhkan dukungan lintas sektor yang konsisten. Dalam konteks itu, peran pemerintah, dunia usaha, dan jejaring advokat global menjadi semakin penting. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan usaha perempuan secara berkelanjutan.
Hambatan Pembiayaan Perempuan
Rinawati menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam ekonomi global. Komunike 2025 disebut menegaskan kembali lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan struktural masih perlu dibenahi melalui kebijakan yang lebih tajam.
Ia juga menilai akses terhadap ekonomi digital perlu dipercepat agar perempuan tidak tertinggal dalam perubahan pasar. Tanpa dukungan itu, banyak pelaku usaha perempuan kesulitan memperluas jangkauan usaha. Padahal, digitalisasi dapat membuka peluang efisiensi, promosi, dan transaksi yang lebih luas. Karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dari agenda pemberdayaan ekonomi.
Untuk menindaklanjuti tantangan tersebut, G20 EMPOWER mendorong sejumlah langkah strategis. Upaya itu meliputi pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, dan penguatan Global Advocates Network. Selain itu, aliansi ini mengembangkan lima kelompok kerja utama. Kelompok tersebut mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring.
Rinawati menegaskan bahwa komitmen perlu diterjemahkan menjadi implementasi yang lebih sistematis, berbasis data, dan berdampak nyata. Ia menilai ukuran keberhasilan tidak cukup hanya pada banyaknya program yang diumumkan. Yang lebih penting adalah seberapa besar program itu menjawab kebutuhan perempuan di lapangan. Karena itu, penguatan sistem pemantauan menjadi bagian dari prioritas kerja ke depan.
Momentum IWD di Indonesia
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Rinawati menilai agenda nasional dan agenda global perlu saling mendukung. Dengan begitu, dampak kebijakan dapat dirasakan lebih luas oleh perempuan dari berbagai lapisan.
G20 EMPOWER juga mendorong berbagai inisiatif lanjutan, termasuk #SheMovesEnergy. Program itu diintegrasikan dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan. Selain itu, ada pembangunan pipeline dari siswi hingga startup agar talenta perempuan tumbuh secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI turut didorong untuk memperluas jejaring usaha.
Di tingkat global, aliansi ini mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar tetap berjalan hingga 2030. Langkah tersebut disebut sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Arah kebijakan itu memperlihatkan bahwa isu perempuan tetap menjadi perhatian strategis dalam forum internasional. Kesinambungan program dianggap penting agar hasilnya tidak terputus di tengah jalan.
Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia menekankan perlunya sistem yang kuat, mulai dari data, pemantauan, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta. Dengan fondasi itu, program pemberdayaan perempuan diharapkan memberi dampak jangka panjang dan menjadikan perempuan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Seruan Kolaborasi Lintas Sektor
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, mengatakan peringatan IWD 2026 harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut dia, pemberdayaan tidak dapat berhenti pada wacana semata. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih terukur. Ia juga menilai ekosistem yang dibangun harus benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
Seruan itu sejalan dengan pandangan bahwa partisipasi perempuan perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi ekonomi, bukan sekadar agenda sosial. Keterlibatan perempuan dalam usaha, teknologi, dan pengambilan keputusan dinilai dapat memperkuat daya saing ekonomi. Karena itu, dukungan dari pemerintah dan dunia usaha menjadi krusial. Tanpa kerja sama yang solid, upaya memperkecil kesenjangan akan berjalan lambat.
G20 EMPOWER menegaskan bahwa agenda pemberdayaan perempuan perlu terus dijaga agar tidak kehilangan arah. Program yang berbasis data, kemitraan, dan evaluasi berkelanjutan dinilai lebih mampu menjawab tantangan nyata. Fokus pada UMKM perempuan juga penting karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan menopang ekonomi rumah tangga. Dalam konteks itu, akses yang lebih adil menjadi syarat bagi pertumbuhan yang inklusif.
Melalui rangkaian inisiatif tersebut, G20 EMPOWER berharap perempuan tidak hanya hadir sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi. Keterlibatan aktif dalam kepemimpinan, bisnis, dan inovasi dianggap mampu menciptakan perubahan yang lebih luas. Ajakan kolaborasi ini menjadi pengingat bahwa pemberdayaan perempuan memerlukan komitmen bersama. Dengan dukungan berkelanjutan, target kesetaraan ekonomi perempuan dinilai lebih mungkin tercapai.
